Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (5/2/2026) resmi melantik mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Juda Agung menjadi Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas Djiwandono yang bertukar posisi menjadi Deputi Gubernur BI.
Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat pada pukul 16.00 WIB. Juda dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 3M Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Prabowo melangkah ke depan untuk menyumpah jabatan Juda.
"Berkenaan dengan pengangkatan saudara, terlebih dahulu saya bertanya apakah saudara beragama Islam, Bersediakah Anda diambil sumpah," kata Prabowo.
Prabowo lalu menyebutkan sumpah jabatan yang langsung disambut Juda Agung yang mengenakan jas hitam dengan dasi berwarna biru.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus lurusnya demi darma bakti saya kepada negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi tugas jabatan dan bekerja dengan penuh tanggung jawab." kata Juda meniru ucapan Prabowo.
Juda Agung yang bertukar posisi dengan Thomas Djiwandono sempat menuai sejumlah kontroversi lantaran Prabowo Subianto mengusulkan nama keponakanannya itu menjadi calon kuat Deputi Gubernur BI, sesaat setelah Juda Agung mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.
Sejumlah ekonom dan publik menilai penunjukan ini berkesan seperti berbagi jabatan di lingkaran keluarga penguasa yang dianggap mencederai prinsip meritokrasi.
Thomas kemudian dinyatakan lolos uji tes dan kelayakan di DPR oleh Komisi XI, menyingkirkan dua nama calon lainnya, Solikin M Juhro yang menjabat Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) dan Dicky Kartikoyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembiayaan BI.
Nama yang lolos tersebut kemudian akan diserahkan ke Presiden Prabowo untuk dilantik dalam waktu dekat.
Selain melantik Juda Agung, Prabowo Subianto juga melantik Adies Kadir menjadi Hakim Konstitusi terhitung sejak ia dilantik hari ini, 5 Februari 2026.
Perkuat stabilitas ekonomi
Usai dilantik, Juda menegaskan komitmennya untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang terkoordinasi secara efektif.
"Termasuk menjaga nilai tukar mata uang melalui sinergi kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia. Kebijakan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Selama itu kebijakan moneter, tentu berada di dalam wilayah Bank Indonesia,” kata dia.
Menurut dia, kebijakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjukkan arah yang positif dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional. Ia juga menyoroti komitmen Kementerian Keuangan dalam mengurangi risiko korupsi.
“Saya kira, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Purbaya dalam empat bulan terakhir ini adalah upaya-upaya untuk memperkuat dan mengurangi risiko korupsi di dua lembaga itu,” katanya.
Lebih lanjut, Juda menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan terus berperan aktif dalam menjaga keuangan negara melalui pengawasan dan pendampingan, tanpa mengganggu proses penegakan hukum yang berjalan.
“Proses hukum tentu saja harus didorong, walaupun ada pendampingan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Sinkronisasi
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dapat melakukan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter sehingga perekonomian Indonesia semakin baik.
"Harapannya mungkin sinkronisasi fiskal moneter akan semakin baik," ujar Airlangga.
Airlangga menilai Wamenkeu Juda adalah sosok teknokrat atau cendekiawan yang berkiprah dalam pemerintahan.
Karirnya di sektor keuangan sudah berlangsung sejak 1990-an. Dengan pengalaman yang panjang di Bank Indonesia (BI),diharapkan Juda dapat memberikan inovasi dalam kebijakan fiskal Indonesia.
Sebagai Wakil Menteri Keuangan, Juda memiliki tugas untuk mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam menjaga perekonomian tanah air.
Namun demikian, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengingatkan risiko ketidakseimbangan kebijakan apabila kebijakan fiskal dan moneter sama-sama ditempuh secara ekspansif di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurutnya, konsolidasi kebijakan memang berpotensi menguat, namun arah dan keseimbangannya menjadi faktor penentu.
“Kalau kebijakan fiskal ngegas, kebijakan moneter itu seharusnya menjadi rem-nya,” ujar Yose kepada SUAR, Kamis malam (5/2/2026).
Yose menilai penunjukan Juda Agung dapat dimaknai sebagai sinyal adanya upaya konsolidasi yang lebih besar antara kebijakan fiskal dan moneter. Namun, ia menegaskan konsolidasi tersebut belum tentu otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih baik, bergantung pada bagaimana kedua kebijakan dijalankan secara bersamaan.
Menurutnya, apabila pasar menilai kebijakan fiskal dan moneter terus bersifat ekspansif dan memicu ekspektasi inflasi yang lebih tinggi, respons yang muncul justru bisa merugikan perekonomian.
"Dampak lanjutan yang berpotensi muncul antara lain tekanan inflasi di masa mendatang serta risiko ketidakstabilan nilai tukar. Kepercayaan bisa turun kalau ekspektasinya inflasi akan lebih besar,” ujar Yose.
Yose menilai persoalan mendasar fiskal Indonesia masih belum berubah. Ia menyoroti rendahnya penerimaan negara sebagai masalah utama yang hingga kini belum teratasi.
Selain penerimaan, Yose juga menyinggung masalah misalokasi anggaran. Ia menilai sebagian belanja negara digunakan untuk kebutuhan yang kurang produktif. Dalam kondisi tersebut, ia menyebutkan persoalan fiskal tidak hanya bersifat teknis, tetapi sangat kental dengan keputusan politik.
Yose mencontohkan alokasi hampir 10% anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta sekitar 10% lainnya untuk subsidi energi sebagai keputusan politik yang sulit diubah. Menurutnya, hal tersebut membuat ruang gerak pengelola fiskal menjadi terbatas.
Ia menegaskan, efektivitas pengelolaan fiskal ke depan sangat bergantung pada kemampuan pejabat terkait untuk menahan tekanan politik yang berpotensi mengganggu disiplin fiskal.
“Bukan hanya soal kemampuan mengurus fiskal, tetapi kemampuan untuk mengatakan tidak,” ujar Yose.
Artikel ini diupdate pukul 22.00 dengan menambahkan sejumlah opini pengamat. Reporter kami, Uswatun Hasanah dan Ridho Syukra turut berkontribusi dalam laporan ini.
