Sejumlah pakar memproyeksikan kinerja perdagangan Indonesia tahun 2026 masih akan dibayangi tarif Trump, atau dikenal dengan istilah 'Trump2.0'. Hal ini menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi neraca perdagangan Indonesia di tengah pelambatan ekonomi global yang masih terus berlanjut.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan untuk mengantisipasi kejadian tak terduga maka Indonesia perlu mempersiapkan senjata pengaman untuk meningkatkan perdagangan terutama ekspor.

"Ketidakpastian geopolitik juga turut menjadi salah satu tantangan kemajuan kinerja perdagangan," kata Esther dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Ia mencontohnya perang tarif antara China-Amerika Serikat masih membayangi sejumlah negara. Ditambah lagi, ujar dia, konflik Ukraina- Rusia serta perang Palestina - Israel yang tak kunjung mereda.

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus mempercepat finalisasi perdagangan baru dengan sejumlah negara non tradisional seperti dengan Peru dan Tunisia yang baru-baru ini diteken.

Langkah ini penting sebagai alternatif pasar ekspor selain AS, di tengah ketidakpastian global menjalin kemitraan dengan negara non tradisional sangat bersifat mendesak.

“Indonesia Tunisia Preferential Trade Agreement (PTA) ditunggu oleh dunia usaha karena perjanjian dagang ini cukup menarik,” ujar dia.

Hal senada disampaikan Ekonom Bank Danamon Hosianna Situmorang yang menilai sejumlah barang komoditas ekspor dari Indonesia ke AS seperti tekstil, elektronik, dan alas kaki akan mengalami kesulitan di pasar AS.

Ia juga mengingatkan Indonesia untuk mengantisipasi perubahan kebijakan ini, terutama karena Indonesia merupakan eksportir utama tembaga, kayu lapis dan minyak sawit.

"Risiko tarif lebih tinggi untuk produk tertentu tetap ada," kata dia.

Ditambah lagi dengan adanya rencana pemerintah untuk meningkatkan impor dari AS seperti produk minyak bumi olahan, kedelai dan gandum yang menjadi bagian dari negosiasi perdagangan beberapa waktu lalu.

"Ini perlu diwaspadai karena dapat mengancam surplus neraca perdagangan Indonesia, terutama jika kesepakatan impor yang dihasilkan cukup besar, ujar dia.

Perjanjian dagang, kata dia, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ekspor Indonesia dan negara-negara mitra dagang di tengah tren proteksionisme dalam perdagangan global.

Berdasarkan keterangan kementerian perdagangan, Indonesia-Tunisia PTA telah selesai secara substantif dan direncanakan akan ditandatangani pada awal tahun 2026.

Indonesia-Tunisia PTA menambah deretan perundingan perdagangan  Indonesia dengan negara mitra yang telah selesai, yaitu Indonesia-Uni Eropa CEPA, Indonesia-Kanada CEPA, serta Indonesia-Eurasian Economic Union CEPA. Selain itu, Indonesia sudah  memulai perjanjian dagang dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Beberapa strategi

Plt Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Johni Martha mengatakan Indonesia harus mengatur strategi yang bisa dijadikan sebagai senjata untuk mengamankan kinerja perdagangan.

Terdapat tiga strategi yang dibutuhkan diantaranya:

• Pertama, ekspansi pasar ekspor dengan melakukan diplomasi ekonomi dan negosiasi perjanjian dagang yang adil dan saling menguntungkan untuk membuka dan memperluas akses pasar. Meningkatkan promosi produk unggulan di pasar internasional melalui perwakilan di luar negeri seperti Atase Perdagangan serta memanfaatkan forum bisnis daring. Pada tahun 2026, total ekspor Indonesia ditargetkan naik 7,09% menjadi US$ 305,69 miliar, sementara itu, periode Januari-September 2025 nilai ekspor Indonesia sudah mencapai US$ 209,80 miliar.
• Kedua, Peningkatan daya saing industri dengan mempercepat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan seperti oleokimia, produk untuk industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Mengembangkan produk yang sesuai dengan tren global seperti produk ramah lingkungan untuk memenuhi standar ESG (Environmental, Social, Governance).
• Ketiga, penyesuaian dengan kebijakan global dengan berupaya mencari mitra dagang yang adil di tengah tren proteksionisme global untuk memastikan ekspor tumbuh bersama.

“ Mengatur strategi cerdas untuk antisipasi hal-hal yang tidak terduga terutama yang datang dari AS, tujuannya untuk mempertahankan kinerja perdagangan Indonesia,” ujar dia dalam acara Diskusi “Outlook Perdagangan Luar Negeri Tahun 2026, di Jakarta (27/11).

Selain itu, penguatan pasar dalam negeri juga harus menjadi perhatian utama, agar keseimbangan perdagangan bisa terwujud.

Penguatan pasar dalam negeri bisa dilakukan dengan memfasilitasi kemitraan pemasaran, business matching, dan pengelolaan logistik untuk mengamankan dan memperkuat permintaan domestik.

Terus Negosiasi

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan kebijakan tarif tinggi masih membayangi ekspor tekstil Indonesia ke AS tahun 2026.

Pada tahun 2025, Indonesia berhasil mendapatkan penurunan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%, pelaku usaha masih berharap pemerintah terus melakukan negosiasi hingga mencapai zero tarif.

Indonesia masih beruntung karena Vietnam mendapatkan tarif lebih tinggi yaitu 20%, Indonesia masih diperhitungkan sebagai partner yang menjanjikan bagi AS.

“Kekuatan industri TPT Indonesia sudah dikenal memproduksi brand brand internasional dengan kualitas yang baik sangat disayangkan jika harus melambat karena dampak tarif impor yang tinggi,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (27/11).

Selain masalah tarif, API juga fokus terhadap barang impor, dimana API sudah menghadiri rapat Kerja bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk membahas kasus importasi ilegal yang melanda pasar dalam negeri. 

Pihaknya memberikan apresiasi kepada Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita atas diterbitkannya Permenperin 27 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

Ia berharap dengan adanya Permenperin tersebut bisa mengurangi masuknya produk impor ke Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Pahala Mansury mengatakan untuk meningkatkan kinerja perdagangan maka perlu peran penguatan pelaku usaha dan dukungan pemerintah.

Dukungan dari pemerintah bisa berupa negosiasi perjanjian dagang dengan negara potensial,peningkatan promosi dan informasi ekspor: serta Meningkatkan promosi produk dan penyediaan informasi pasar ekspor yang lebih luas.

Sementara itu, peran penguatan pelaku usaha adalah dengan memberikan anggaran tambahan untuk program peningkatan kapasitas UMKM agar mereka mampu naik kelas dan bersaing di pasar ekspor serta memberikan kemudahan bagi para produsen barang ekspor.