Kegiatan perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia, ternyata belum menunjukkan adanya pemerataan, karena hanya terkonsentrasi di titik-titik tertentu. Meski akses internet semakin luas, aktivitas jual beli secara daring masih didominasi oleh masyarakat di Pulau Jawa, terutama di wilayah perkotaan.
Temuan tersebut diungkap dalam riset NEXT Indonesia Center yang mengolah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025. Menurut peneliti NEXT Indonesia Center Rezky Reza Pratama, anggapan bahwa penjual di daerah bisa dengan mudah mendapatkan pembeli di kota besar atau sebaliknya, sering kali baru sebatas teori teknis saja.
Dalam praktiknya, kunci meningkatnya aktivitas belanja online membutuhkan kesiapan infrastruktur fisik dan ditopang oleh kemajuan ekonomi daerah. “Kita tidak boleh hanya melihat total nilai transaksi e-commerce nasional yang terlihat besar secara keseluruhan," katanya di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Rezky menjelaskan, internet memang bisa diakses dari mana saja, tetapi di lapangan, hal ini bergantung juga dari masalah pengiriman barang, kestabilan sinyal, daya beli masyarakat, dan pemahaman digital. "Jika hal ini tidak segera diperbaiki, ekonomi digital justru akan membuat kesejahteraan menjadi tidak merata,” tambah Rezky.
Hasil pengolahan data menunjukkan, sekitar 54 juta orang atau 19,18% penduduk Indonesia telah berbelanja secara daring. Sementara itu, masyarakat yang memanfaatkan internet untuk berjualan, jumlahnya masih jauh lebih sedikit, yakni sekitar 9,7 juta orang atau 3,43% dari total populasi.
Aktivitas yang terkonsentrasi di perkotaan
Ia menilai ketimpangan tersebut semakin terlihat ketika melihat persebaran wilayah. Aktivitas e-commerce paling tinggi terkonsentrasi di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, pusat pendidikan, sektor jasa yang berkembang, serta akses yang dekat dengan pusat ekonomi.
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi wilayah dengan proporsi penjual online terbesar di Indonesia, mencapai 10,10% dari total penduduk. Kemudian disusul Kota Salatiga (9,25%), Kota Yogyakarta (9,13%), Kota Batu (8,92%), dan Kota Malang (8,67%).
"Kelima daerah teratas ini memperlihatkan pola yang mirip, di mana ukuran wilayahnya tidak terlalu besar, tetapi memiliki penetrasi internet yang kuat dan tingkat perekonomian yang cukup baik serta tergolong perkotaan," katanya.
Sementara jika melihat dari sisi konsumsi atau pembeli daring, Kota Yogyakarta berada di urutan pertama secara nasional dengan rasio pembeli mencapai 36,98% dari total penduduknya. Selain Yogyakarta, kawasan metropolitan Jabodetabek memperkokoh posisinya sebagai wilayah dengan rasio pembeli online terbesar di Indonesia, yakni Kota Depok (36,96%), disusul Jakarta Selatan (36,45%), Jakarta Timur (34,73%), dan Tangerang Selatan (34,03%) dan Kota Bekasi (33,09%).
Riset NEXT Indonesia Center juga menyoroti pentingnya keberadaan Base Transceiver Station (BTS) sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital. Daerah dengan aktivitas belanja online tinggi seperti Kota Depok, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan mencatat bahwa 100% desa atau kelurahannya sudah terjangkau oleh BTS, sehingga tidak ada lagi area yang susah sinyal ponsel maupun internet.
Kondisi sebaliknya masih harus dihadapi oleh wilayah Indonesia Timur dan beberapa daerah kepulauan. Di Kabupaten Maluku Tenggara contohnya, baru 23,83% desa yang memiliki fasilitas BTS, dan masih terdapat 48 desa yang sama sekali belum tersentuh sinyal internet. Masalah geografis, biaya pembangunan menara yang mahal, dan biaya pengiriman barang yang tinggi membuat e-commerce sulit tumbuh di wilayah terpencil.
Anomali di Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya
Namun, riset ini juga menemukan fakta, bahwa tersedianya jaringan internet yang luas di suatu daerah tidak otomatis menciptakan transaksi dagang. Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya sebenarnya memiliki porsi desa dengan BTS yang sangat tinggi, yaitu di atas 88%, tetapi rasio pelaku e-commerce di sana masih sangat rendah yaitu di bawah 2,5%.
"Hal ini menjadi bukti bahwa sinyal internet saja tidak cukup, melainkan harus didukung oleh daya beli masyarakat setempat, tingkat pemahaman digital, kemudahan pembayaran, serta ongkos pengiriman logistik yang masuk akal,” tegas Rezky.
Melihat ketimpangan ini, NEXT Indonesia Center mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk tidak sekadar menyerahkan pertumbuhan ekonomi digital pada mekanisme pasar bebas. Fokus pembangunan harus diubah arahnya, dari yang awalnya sekadar memperluas jaringan internet atau sinyal, kini harus bergeser pada pembangunan ekosistem ekonomi daerah secara utuh.
Dengan demikian, ekonomi digital tidak hanya menciptakan pasar konsumsi yang lebih besar, tetapi juga membuka kesempatan usaha yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai temuan tersebut mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam pemerataan ekonomi digital di Indonesia. Menurut asosiasi, keberadaan internet memang menjadi prasyarat penting, tetapi belum cukup untuk mendorong pertumbuhan transaksi perdagangan elektronik.
Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan aktivitas e-commerce bergantung pada berbagai faktor lain, mulai dari kesiapan logistik, biaya pengiriman, kualitas koneksi internet, akses pembayaran digital, daya beli masyarakat, hingga literasi digital pelaku usaha.
"Jadi, sinyal internet memang penting, tetapi sinyal saja tidak otomatis membuat transaksi tumbuh. Orang bisa punya akses internet, tetapi kalau ongkos kirim mahal, pembayaran belum mudah, produk lokal belum siap bersaing, atau pelaku usahanya belum cukup mendapat pendampingan, pertumbuhannya tentu tidak akan sama cepatnya," katanya pada SUAR, Selasa (14/7/2026).
Membangun ekosistem yang utuh
Budi menjelasakan ekosistem digital di Jawa memang relatif lebih matang. Jumlah konsumen besar, kepadatan penduduk tinggi, jaringan logistik lebih efisien, pilihan pembayaran lebih luas, dan banyak UMKM yang sudah terbiasa menggunakan kanal digital. Sementara di luar Jawa, potensinya sangat besar, tetapi tantangannya juga lebih berlapis, terutama di daerah kepulauan, daerah terpencil, atau wilayah dengan biaya distribusi yang masih tinggi.
Karena itu, Budi menilai pemerataan e-commerce tidak bisa hanya dibebankan kepada platform. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, platform digital, pelaku logistik, penyedia pembayaran, UMKM, dan komunitas lokal.
"Yang perlu dibangun bukan hanya jaringan internet, tetapi ekosistem ekonomi daerah secara utuh: produk lokalnya, kapasitas UMKM-nya, akses pembiayaannya, logistiknya, pembayarannya, sampai pendampingan digitalnya," katanya.
Jika hal itu dilakukan, idEA melihat pusat pertumbuhan e-commerce ke depan justru bisa banyak lahir dari luar Jawa, kalau ekosistem daerahnya makin siap. Dengan dukungan yang tepat, e-commerce bukan hanya menjadi tempat orang belanja, tetapi juga jalan bagi produk lokal daerah untuk masuk ke pasar yang lebih luas.
Sejalan dengan itu, pemerintah terus memperkuat arah kebijakan transformasi digital nasional sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian mewakili Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Pujo Setio mengatakan bahwa digitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai adopsi teknologi semata, tetapi sebagai instrumen mengintegrasikan potensi ekonomi daerah ke dalam ekosistem ekonomi digital global.
"Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi di tingkat daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan transformasi digital mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas," katanya.
