Kementerian Keuangan memproyeksikan percepatan belanja APBN hingga Rp809 triliun untuk mengejar target pertumbuhan Kuartal-I 2026 sebesar 5,5%. Penerimaan pajak yang tumbuh solid 30,7% year on year (YoY) akan menopang kebijakan ini, seraya memastikan akselerasi belanja tidak memicu pelebaran defisit dengan dampak yang tetap dirasakan seluruh masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, percepatan belanja pemerintah sebesar Rp809 triliun menjadi salah satu upaya menjaga momentum pertumbuhan Kuartal-I yang diharapkan mencapai 5,5%.
Sejumlah highlight akselerasi belanja mencakup anggaran percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN, TNI, dan Polri sebelum Idulfitri sebesar Rp55 triliun, serta paket stimulus Rp15 triliun untuk mendorong konsumsi rumah tangga menjelang Hari Raya Idulfitri.
Secara lebih rinci, paket stimulus Kuartal-I terdiri dari bantuan pangan berupa beras 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp14,09 triliun, serta diskon transportasi untuk pengguna kereta api, kapal laut, angkutan penyeberangan, dan angkutan udara sebesar Rp0,92 triliun untuk sedikitnya 3,35 juta penumpang sejumlah moda tersebut.
Baca juga:
Tria Dianti
Dengan capaian pertumbuhan Kuartal-IV 2025 mencapai 5,39% YoY pada 2025, lanjut Purbaya, pemerintah terus memantau risiko global untuk memastikan momentum pertumbuhan domestik tetap terjaga hingga Kuartal-I 2026. Salah satu risiko tersebut adalah pelebaran defisit APBN yang sempat menyentuh 2,92% akibat percepatan belanja pemerintah di triwulan terakhir.
Menegaskan kembali komitmen pemerintah menjaga defisit tidak melebihi ambang batas 3%, Purbaya menyatakan capaian pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia masih di bawah negeri jiran Vietnam dan Malaysia. Namun, Purbaya juga mengungkap tingkat defisit APBN kedua negara tersebut jauh lebih tinggi dari Indonesia, masing-masing 3,6% dan 6,41%.
"Mereka membayar mahal untuk pertumbuhan di atas kita, dan itu sudah di atas batas defisit yang diakui secara internasional, sementara kita bisa mencapai pertumbuhan dalam batas defisit yang terjaga. Dengan inflasi yang terkendali, masih ada ruang untuk memacu ekonomi tumbuh tinggi tanpa risiko hiperinflasi selama kita menjaga kehati-hatian fiskal," ucap Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Dalam mempercepat belanja tersebut, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Januari 2026 telah mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9% dari pagu APBN, sementara realisasi penerimaan negara mencapai Rp172,7 triliun atau 5,5% pagu APBN. Dengan kondisi tersebut, defisit APBN saat ini mencapai Rp54,6 triliun atau 0,21% PDB, sehingga ruang percepatan belanja masih terbuka lebar.
"Anggaran semua kementerian/lembaga sampai saat ini masih terus berjalan, dan saya akan cek lagi yang masih lambat. Secara umum kita akan percepat agar momentum pertumbuhan di Kuartal-IV tahun lalu tidak terlewat sampai akhir Kuartal-I nanti," tegas Purbaya.
Melengkapi penjelasan Bendahara Negara, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan percepatan belanja tersebut dimungkinkan dengan penerimaan pajak netto yang tumbuh solid 30,7% YoY sebesar Rp116,2 triliun. Komponen PPN dan PPnBM menjadi penyumbang terbesar mencapai Rp45,3 triliun atau tumbuh 83,9% YoY.
Dari segi produsen, tiga sektor utama kontributor pertumbuhan penerimaan pajak hingga akhir Januari 2026 mencakup sektor manufaktur yang menyumbang Rp49,8 triliun; sektor perdagangan besar dan eceran Rp43,1 triliun; serta sektor pertambangan Rp19 triliun.
"Kontribusi ketiga sektor ini menyumbang sekitar 66% dari seluruh penerimaan pajak kita, dan semuanya tumbuh cukup kuat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," ucap Suahasil.
Di samping pajak, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sepanjang Januari 2026 mencapai Rp22,6 triliun, sementara realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp33,9 triliun atau 7,4% target APBN, dipengaruhi fluktuasi harga komoditas dan gerak ekonomi yang masih akan terus diperhatikan.
Hanya jangka pendek
Dengan target percepatan belanja tersebut, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menekankan untuk lebih melihat bagaimana angka belanja yang besar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Dengan berkurangnya kelas menengah dan serapan tenaga kerja belum optimal, produktivitas belanja perlu dipastikan agar stimulus fiskal jangka pendek berdampak positif.
"Setelah tren perlambatan di Q1-Q3 2025, stimulus pro-growth mulai dirasakan meski belum signifikan. Dampak fiskal ekspansif itu menjadi faktor pengungkit kunci mengapa pertumbuhan Q4 2025 bisa mendekati 5,4%. Tantangannya adalah melihat apakah kondisi ini bisa berlanjut karena ruang fiskal relatif lebih terbatas setelah defisit lalu," ujar Josua di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Membenarkan penilaian Josua, Kepala Penelitian Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata Faisal Rachman mengingatkan bahwa capaian pertumbuhan 5,39% YoY pada Q4 2025 cenderung bersifat fiscal-driven, ditandai pelebaran defisit yang hampir melewati ambang batas dan memicu sensitivitas pasar. Karenanya, percepatan belanja dan stimulus dapat dilakukan, tetapi tidak dapat diteruskan dalam jangka panjang.
"Jika ingin growth lebih tinggi dan sustain, yang harus kita ciptakan adalah crowding in dari swasta yang membuat penerimaan perpajakan juga meningkat dan menyehatkan ruang fiskal. Pertumbuhan fiscal-driven dibutuhkan, tetapi tidak bisa dalam jangka panjang. Setidaknya dalam jangka menengah, harus ada kontribusi swasta agar mereka yang ambil-alih dalam jangka panjang," ucap Faisal.
Harapan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Hery Gunardi. Ia menilai, akselerasi fiskal akan terjaga selama percepatan diarahkan pada program prioritas pemerintah, sementara stimulus benar-benar terarah untuk program-program produktif dan membantu daya tahan ekonomi, khususnya kelas menengah ke bawah.
"Program prioritas pemerintah diestimasikan meningkatkan pertumbuhan hingga 0,35% pada 2026. Walau begitu, pemulihan masih belum merata, penjualan masih fluktuatif, dan konsumsi kelas bawah belum sepenuhnya broad base. Artinya peluang pertumbuhan itu terbuka, tetapi butuh pendekatan terkalibrasi untuk memastikan pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.
