Pemerintah Berikan Relaksasi KUR Bagi Korban Bencana Sumatera Selama 3 Tahun

Pemerintah akan memberikan relaksasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada 3 provinsi yang terkena dampak banjir Sumatera dalam waktu 3 tahun. Saat ini, wilayah yang terdampak bencana adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut sudah dilaporkan dalam Sidang Kabinet Paripurna dan Presiden Prabowo meminta segera direalisasikan

“OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang melanjutkan terkait dengan proses restrukturisasi KUR yang diberikan relaksasi sampai dengan 3 tahun,” ujar dia dalam Konferensi Pers mengenai KUR Korban Bencana Sumatera, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta (16/12).

Airlangga mengatakan, pemerintah sedang merancang Peraturan Pemerintah (PP) di 3 tiga provinsi tersebut. Pemerintah juga sedang menggodok pemetaan dampak bencana terhadap debitur KUR.

Relaksasi KUR dilakukan dalam dua fase, dimana fase pertama berlangsung pada bulan Desember 2025 sampai dengan Maret 2026. Dalam fase pertama, debitur tidak membayar angsuran dan penyalur tidak menerima angsuran dan juga tidak mengajukan klaim dan penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim.

Lalu fase kedua adalah relaksasi kewajiban debitur KUR existing yaitu terkait dengan debitur yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan tentunya ada periode relaksasi dan juga potensi penghapusan.

Lalu untuk debitur KUR baru juga akan diberlakukan suku bunga 0% di tahun 2026. Lalu di tahun 2027 sebesar 3%. sedangkan di tahun-tahun berikutnya akan dikenakan bunga normal sebesar 6%.

Pemerintah juga memberikan pembebasan kewajiban perpajakan bagi para korban bencana,bahwa kewajiban pajak bagi wajib pajak terdampak dinyatakan gugur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024

“Jika kegiatan usaha terhenti akibat bencana dan tidak menghasilkan keuntungan, maka tidak ada kewajiban pajak. Korban juga dibebaskan dari sanksi administratif berupa denda,” ujar dia.

3 Elemen dalam Restrukturisasi Kredit

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan restrukturisasi kredit diperbolehkan dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 dengan pertimbangannya adalah penanggulangan bencana.

Mahendra menjelaskan ada 3 elemen utama dalam proses restrukturisasi kredit bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat

Pertama, berlakunya restrukturisasi kredit dari perbankan maupun pembiayaan dari seluruh lembaga keuangan yang ada baik itu lembaga keuangan multifinance, lembaga keuangan mikro.

Kedua, OJK menekankan status kredit yang diberikan restrukturisasi dianggap current atau lancar. Keringanan itu membuat para korban bencana bisa mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan baru, sesuai dengan kebutuhannya.Ketiga, restrukturisasi untuk kredit dengan nilai mencapai Rp10 miliar.

Mahendra mengatakan ke depan hanya ditetapkan satu pilar alias berdasarkan kelancaran pembayaran kembali, sehingga tidak perlu persyaratan tambahan lainnya.

Dari sekitar 996.000 debitur KUR di tiga provinsi tersebut, diperkirakan 141.000 debitur dengan baki debet sekitar Rp7,8 triliun terdampak bencana. Lebih dari 63.000 debitur berasal dari sektor pertanian dengan baki debet mencapai Rp3,57 triliun.

Sebelumnya OJK juga menyetujui pemberian perlakuan khusus berupa relaksasi kredit hingga 3 tahun bagi para debitur korban bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai upaya membantu pemulihan pascabencana. Di samping perbankan, sektor jasa asuransi diarahkan merespons pengajuan klaim lebih cepat dan terukur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Baca juga:

Hingga Oktober 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp 38,11 triliun kepada 329.012 pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dari sisi kualitas kredit, portfolio KUR Bank Mandiri terjaga baik dengan tingkat non performing loan dibawah 1 persen.

SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan, realisasi tersebut setara 92,96 persen dari target KUR Bank Mandiri di 2025 sebesar Rp 41 triliun. Menurutnya, penyaluran ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

“Dukungan KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Melalui akses modal yang lebih luas, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing. Inilah wujud Sinergi Majukan Negeri yang kami jalankan secara berkelanjutan,” ujar Bayu keterangan resminya, beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, penyaluran KUR hingga Oktober 2025 ini didominasi oleh sektor produksi sebesar 61,47 persen atau senilai Rp 23,43 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor pertanian sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional mencapai Rp 11,93 triliun atau 31,31 persen, sektor jasa produksi menyerap 21,34 persen senilai Rp 8,13 triliun, sektor industri pengolahan 7,41 persen atau Rp 2,82 triliun, dan sektor perikanan 1,37 persen atau Rp 523 miliar.

Sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008 hingga Oktober 2025, total akumulasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp 300,52 triliun kepada 3,56 juta debitur di seluruh Indonesia. Kredit berbunga rendah ini telah membantu jutaan pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis dan memperluas pasar mereka.

Berikan Bantuan Perlengkapan Bayi

Pada kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengatakan pihaknya bersama ID FOOD menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa perlengkapan bayi bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Bantuan tersebut akan disalurkan di posko nasional penanganan bencana Sumatera yang ada di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan akan didistribusikan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera.

“Musibah yang terjadi menjadi duka bersama. Melalui bantuan perlengkapan bayi ini, kami berharap dapat meringankan beban keluarga terdampak sekaligus memastikan kebutuhan dasar anak-anak tetap terpenuhi di tengah kondisi yang sulit,” ujar dia.