Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memaparkan hasil reformasi integritas dan perbaikan struktural pasar modal Indonesia mulai bulan ini setelah berjalan selama satu bulan. Upaya percepatan akan dilakukan melalui Satgas yang dibentuk bersama pemerintah, di samping kebijakan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang saat ini sedang ditindaklanjuti secara internal.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dalam rangka mempercepat upaya reformasi struktural, OJK akan membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan dua self-regulatory organization (SRO), yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
"Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal akan diperkuat melalui surat keputusan bersama untuk memperkuat dukungan kebijakan, penyesuaian regulasi, dan koordinasi lintas lembaga sesuai dengan kewenangan. Kami berkomitmen menyampaikan langkah-langkah reformasi secara berkala dan transparan," ucap Friderica dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Sebagai salah satu prioritas utama OJK tahun ini, Friderica memastikan bahwa seluruh hasil pertemuan intensif yang sudah dilakukan dengan MSCI akan ditindaklanjuti dari segi kepastian likuiditas, transparansi, penegakan aturan, hingga tata kelola. Tujuannya tidak lain agar reformasi benar-benar membantu BEI semakin in line dengan ekspektasi investor global terhadap bursa yang berintegritas dan kredibel.
"Kami pastikan pembentukan satgas dan agenda percepatan reformasi ini bukan hanya proposal, tetapi juga memenuhi membantu target yang telah ditetapkan," tegas Friderica.
Melengkapi penjelasan Friderica, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menegaskan publikasi keterbukaan pemilik saham dengan proporsi di atas 1% telah selesai pada akhir Februari dan mulai dipublikasikan secara bertahap mulai Maret 2026.
"KSEI dengan dukungan seluruh anggota bursa, termasuk emiten dan investor, akan mempercepat pengisian granularity 28 kategori investor. Per 27 Februari 2026, progress penyelesaian pengisian telah mencapai 94%, menjadikan kami optimistis bahwa pengisian ini selesai sesuai timeline yang kami tetapkan pada Maret 2026," ujar Hasan.
Di samping publikasi transparansi tersebut, permintaan pendapat publik atas draft Peraturan 1A yang memuat pengaturan peningkatan free float juga telah selesai dan saat ini sedang memasuki proses persetujuan internal oleh BEI. Hasan memastikan target penyelesaian dan pemberlakuan pada bulan Maret akan tetap dilaksanakan sesuai rencana.
"Sejak awal Februari 2026, BEI juga telah melakukan asesmen potensi implementasi high shareholding concentration dan melakukan finalisasi atas kajian dimaksud dengan rencana implementasi mulai bulan ini. OJK juga telah mengenakan sanksi denda Rp11,05 miliar terkait manipulasi perdagangan saham dan saat ini tengah memeriksa 32 kasus terindikasi pelanggaran tersebut," jelasnya.
Manfaatkan momentum
Dalam kesempatan terpisah, Chief Investment Officer Bank Rakyat Indonesia (BRI) Herman Cahyadi menyatakan, meski belum diumumkan secara lengkap, hasil-hasil reformasi integritas pasar modal yang dilakukan Indonesia telah menimbulkan efek positif yang mulai terlihat sepanjang bulan Februari, ditandai dengan kembalinya aliran masuk modal asing ke lantai bursa Tanah Air.
"Waktu Januari itu ada aliran modal keluar kira-kira Rp10 triliun karena warning dari MSCI, tetapi kita lihat Februari mulai kelihatan bottom fishing oleh investor mancanegara, sehingga di bulan Februari ada aliran masuk sekitar Rp364 miliar. Indonesia jadi mulai dilirik oleh investor global yang melakukan rotasi dari pasar modal AS ke pasar emerging market dan komoditas," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Herman menekankan, apabila reformasi struktural pasar modal dilakukan dengan benar, Indonesia dapat memanfaatkan momentum rotasi aliran modal dari pasar saham negara maju ke negara emerging market. Menurutnya, salah satu faktor yang membuat Indonesia diminati sebagai tujuan aliran modal adalah kesehatan fiskal dan valuasi saham.
"Kalau kita lihat AS sudah mengalami defisit fiskal dan defisit neraca perdagangan, dengan rasio utang terhadap PDB yang sangat tinggi, sementara Indonesia baru 40%. Dengan valuasi yang tinggi, investor global sudah mulai mencari negara-negara yang fiskalnya bagus dan sehat, dengan valuasi yang juga masih murah," ungkapnya.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Saat ini, dengan yield SBN sekitar 6,5% dan earning yield saham-saham LQ45 mencapai 8,2-8,5%, investasi di pasar saham Indonesia tidak hanya menarik dari segi imbal hasil, tetapi juga dari margin of safety pada saat volatilitas memuncak dan situasi menjadi tidak stabil. Karena itu, hasil reformasi pasar modal diharapkan juga diikuti pendalaman pasar untuk menampung aliran modal masuk lebih banyak.
"Kesempatan reformasi ini adalah wake up call bagi kita semua, juga bagi OJK dan SRO untuk melakukan apapun yang baik dalam beberapa minggu ke depan ini. Kita melihat ke depan masih ada kesempatan-kesempatan yang masih bisa digunakan karena earnings yield dari saham masih lebih tinggi dari SBN," cetus Herman.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai volatilitas aliran keluar-masuk modal asing masih akan terjadi hingga reformasi struktural pasca-MSCI dan perbaikan rating Moody's benar-benar selesai pada Mei 2026.
"Awal tahun ini kami mulai melihat arus balik saat SRBI mencatat inflow, sementara di pasar obligasi dan saham masih ada outflow. Ini menunjukkan efek signifikan pengumuman MSCI dan Moody's terhadap pergerakan pasar keuangan domestik," jelasnya.
Josua menilai masuk atau keluarganya modal asing sangat dipengaruhi kenaikan yield obligasi tenor 10 tahun dan kinerja saham. Situasi inilah yang membuat dinamika kepemilikan SBN oleh perbankan mencatatkan kenaikan hingga Rp103 triliun, sementara minat investor asing nonresiden belum benar-benar pulih.
"Kepemilikan SRBI menunjukkan kenaikan ekses likuiditas hingga Rp88 triliun dalam dua bulan pertama, yang terutama disumbang penempatan ekses likuiditas perbankan di SRBI dan SBN yang meningkat di awal tahun. Selain perbankan, masih akan ada inflows dari mutual fund, asuransi, juga dana pensiun," ujarnya.
Peluang IPO terbuka
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menilai efek langsung saat selesainya reformasi struktural pasar modal Indonesia adalah semakin banyaknya perusahaan yang akan melakukan IPO dan go public, dengan sektor perbankan diproyeksikan dapat menerima keuntungan terutama jika melantai di bursa tahun ini.
"Ini akan menjadi dana murah bagi perbankan kalau mereka mau go public, ini bagus sekali untuk para investor. Perbankan juga punya kesempatan untuk mampu meningkatkan sahamnya untuk diperjualbelikan demi mendapatkan dana yang lebih murah dengan transparansi yang lebih baik," ucap Aviliani.
Dengan pengawasan yang lebih baik terhadap bank oleh OJK, Aviliani menilai tidak menjadi masalah jika bank mulai melakukan IPO karena praktik transparansi yang sudah dilakukan sejak perseroan belum berstatus terbuka. Salah satunya adalah laporan keuangan berkala setiap 3 bulan yang disamakan antara bank IPO dan bank yang belum melakukan IPO.
"Kalau terbuka kan jauh lebih baik karena kalau kita lihat di pasar, saham-saham perbankan itu yang luar biasa adalah pemegang saham minoritas, investor ritel, menunjukkan bahwa sektor perbankan sudah cukup terpercaya, dan kita juga bisa lihat dari sisi pembagian dividen dan struktur fundamental keuangannya tentu saja baik," jelasnya.
