Dari Seoul, Korea Selatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengirim pernyataan ke publik di Indonesia. Ia menegaskan jika Pemerintah Indonesia belum berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per awal bulan April ini, menyusul berbagai rumor yang menyebut akan ada kenaikan harga BBM.
“Harga untuk BBM subsidi, tidak ada penyesuaian naik atau turun, artinya flat, masih memakai harga sekarang,” kata Bahlil kepada awak media saat konferensi pers yang digelar secara hybrid dari Seoul, Republik Korea, pada Selasa, 31 Maret 2026 lalu.
Sedangkan untuk BBM non subsidi, pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan PT Pertamina maupun penyedia BBM swasta, sehingga belum ada keputusan terkait penyesuaian harga. Demikian halnya dengan BBM Pertamina Dex, Bahlil memastikan tidak ada kenaikan harga hingga saat ini.
Bahlil juga mengingatkan agar masyarakat hanya mengacu pada informasi resmi dari pemerintah guna menghindari kesalahpahaman di tengah cepatnya perkembangan informasi terkait energi.
Pemerintah, kata dia berkomitmen untuk terus melakukan kajian secara berkala terhadap perkembangan harga energi global guna memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Menghadapi kemungkinan krisis energi
Dinamika keamanan yang memburuk di Timur Tengah dan kebetulan menyimpan cadangan energi terbesar di bumi ini telah memicu reaksi berantai yang merugikan. Pasar pun merespon dengan cepat, di mana harga minyak mentah dunia meroket ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Hal ini memicu kekhawatiran tentang terjadinya krisis energi. Beberapa negara juga sudah menunjukkan gejala ini. Di Filipina misalnya, sedang terjadi gelombang protes besar-besaran dan kemarahan publik yang meluas di jalanan Manila seiring dengan melambungnya harga bahan bakar serta gangguan pasokan yang semakin parah.
Sedangkan Pemerintah Australia mengambil langkah darurat untuk menekan lonjakan biaya hidup akibat kenaikan harga energi global. Pada Senin, 30 Maret 2026 lalu, Pemerintah Australia mengumumkan pemotongan pajak bahan bakar, serta penghapusan sementara biaya jalan bagi pengguna kendaraan berat selama tiga bulan.
Kebijakan pemotongan pajak juga diambil India dan Vietnam. Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengatakan pemerintah memangkas bea cukai pusat untuk bensin dan solar yang digunakan dalam negeri.
Sementara itu, Vietnam secara resmi menghapus sementara pajak lingkungan untuk bahan bakar minyak, guna memangkas lonjakan harga bensin. Kementerian Perdagangan Vietnam dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa tarif pajak perlindungan lingkungan untuk bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan akan dipotong hingga nol persen.
Kebijakan darurat ini mulai berlaku efektif sejak Jumat hingga 15 April mendatang untuk meredam gejolak ekonomi di dalam negeri.Sedangkan di Bangladesh, krisis BBM membuat asosiasi pemilik SPBU khawatir, hingga mengancam menghentikan operasional jika situasi tak membaik. Sementara Korea Selatan mengaktifkan tanggap darurat nasional pada Rabu, 25 Maret 2026 dan meminta masyarakat ikut berhemat energi.
Antisipasi dengan hemat dan adaptif
Di Indonesia sendiri, selain masih membahas penyesuaian harga, Pemerintah berencana melakukan mitigasi dengan menekan penggunaan BBM. Dimulai dari kebijakan work from home (WFH) hingga efisiensi anggaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang. Kebijakan itu diumumkan Selasa malam 31 Maret 2026 lalu. "Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir Transformasi Budaya Kerja nasional dan Kebijakan Energi," kata Airlangga.
Airlangga menegaskan Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif, resiliensi dan tangguh di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia. Menurutnya, kondisi perekonomian nasional masih stabil, dengan fundamental yang dinilai kuat, stok BBM yang aman, serta stabilitas fiskal yang tetap terjaga. Karena itu, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap tenang dan produktif di tengah ketidakpastian global.
Delapan butir itu memuat sejumlah kebijakan untuk penghematan energi. Salah satunya penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). "Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah ini dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat," kata Airlangga.
Sedangkan bagi pekerja swasta, kebijakan ini akan menyesuaikan kebutuhan setiap sektor usaha dan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Penghematan secara internal di birokrasi juga akan dilakukan dengan pembatasan penggunaan mobil dinas hingga 50 persen, pembatasan perjalanan dinas untuk dalam negeri dan luar negeri, hingga 70 persen.
Pemerintah juga akan melakukan efisiensi terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakannya, MBG hanya akan diberikan selama 5 hari dalam sepekan.
Namun Airlangga menyebutkan pembagian MBG harus memperhitungkan beberapa pengecualian mulai dari daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) hingga daerah dengan angka stunting tinggi. Kebijakan ini disebut bisa menghemat APBN hingga Rp 20 triliun.
Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sudah menerbitkan kebijakan pembatasan kuota dan konsumen tertentu terkait pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar yang berlaku mulai 1 April 2026.
Hal ini tercantum dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 24/KOM/BPH.DBBM/2026. Dalam beleid tersebut, kebijakan ini mempertimbangkan hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 28 Maret 2026 terkait penerapan langkah-langkah dan kebijakan untuk mengantisipasi dan mengatasi akan terjadinya krisis energi akibat terjadinya perang di Timur Tengah.
"Pemerintah menilai perlu ada efisiensi penggunaan energi dan perlu melaksanakan implementasi pembelian wajar/pembatasan pembelian BBM," demikian tertulis dalam beleid tersebut.
Pasokan energi di posisi aman
PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero) juga kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan energi untuk masyarakat.
Sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah, Pertamina juga menegaskan belum ada rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) baik non subsidi ataupun subsidi.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun menghimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan informasi yang belum dipastikan kebenarannya itu di media sosial.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu panic buying,” tegasnya.
Sedangkan Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron memastikan pasokan energi di tengah kondisi geopolitik dan ekonomi global penuh ketidakpastian ini tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami terus memastikan ketahanan energi nasional melalui pengelolaan stok secara optimal, penguatan rantai pasok terintegrasi, serta monitoring distribusi secara real time. Hingga saat ini, pasokan energi dalam kondisi terjaga dan mencukupi kebutuhan masyarakat,” kata Baron kepada SUAR, Jumat 27 Mei 2026
PT Pertamina sendiri terus memantau segala perkembangan dari situasi yang terjadi dan mempersiapkan langkah mitigasinya, termasuk memastikan BBM dan LPG dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
Dalam upaya tersebut, Pertamina telah melakukan diversifikasi sumber pasokan energi sehingga tidak hanya bergantung pada satu negara atau satu wilayah tertentu saja. Dengan strategi ini, diharapkan stabilitas pasokan dapat dipastikan.
“Kami memprioritaskan pemenuhan energi untuk sektor-sektor vital dan kebutuhan masyarakat luas. Selain itu, dilakukan pengaturan distribusi yang fleksibel, termasuk optimalisasi jalur logistik dan diversifikasi sumber pasokan untuk mengantisipasi potensi gangguan global,” jelasnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa negara pengganti untuk pasokan minyak mentah Indonesia sudah ada, meski ia tidak menyebutkan nama negara tersebut. “Nah, ketika terjadi ketegangan di Timur Tengah, pemerintah atas arahan Bapak Presiden mencari sumber pasokan lain, dan Alhamdulilah sudah dapat pengganti dari Timur Tengah,” ujarnya.
Sementara untuk impor LPG, Indonesia menargetkan mayoritas pasokan berasal dari Amerika Serikat. “Dan LPG kita dorong mengambil beberapa di negara non-Timur Tengah, terutama dari Amerika,” kata Bahlil.
Salah satu kemungkinan yang bisa dijajaki untuk menjadi sumber impor minyak mentah adalah dari Rusia. Hal ini sempat ditawarkan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov.
Meski Sergei menyebut itu bukan sebuah bantuan, tapi kerjasama. “Ya kami tidak bisa membantu, namun kami bisa menjual (minyak Rusia ke Indonesia),” kata Sergei kepada wartawan SUAR Tria Diani saat acara kunjungan kapal-kapal dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.
Ia menyebut, selama ini, Presiden Rusia, Vladimir Putin selalu siap bekerja sama dengan negara-negara yang berkawan dengan Rusia di sektor minyak dan gas. “Jadi sampaikan saja ke kami, kita akan berdiskusi lebih lanjut agar semua bisa dilakukan,” katanya lagi.
Kerjasama perniagaan sektor minyak dan gas dengan Rusia mungkin akan jadi salah satu opsi ke depan bagi Indonesia jika situasi konflik di Timur Tengah semakin parah. Indonesia dan Rusia juga sudah menjalin kerjasama dalam Uni Ekonomi Eurasia (EAEU). Kerjasama ini telah mencapai kesepakatan substantif pada Juni 2025 dan resmi ditandatangani pada akhir Desember 2025, mencakup 90,5% preferensi tarif untuk produk unggulan seperti sawit dan manufaktur.
Pengusaha menjaga business continuity
Terkait kesiapan menghadapi perdagangan dunia yang semakin tidak menentu akibat kenaikan harga minyak, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengatakan tantangan dan kesiapan dunia usaha bervariasi di setiap sektornya. Untuk komoditas seperti batu bara, Indonesia disebut masih memiliki basis pasokan domestik yang kuat.
Tetapi pada sebagian besar industri lainnya, mereka dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti pada kenaikan biaya energi dan logistik yang berdampak langsung pada operasional, tidak hanya soal ketersediaan energi saja.
“Karena itu, fokus utama pelaku usaha saat ini adalah menjaga business continuity, termasuk melalui efisiensi energi, optimalisasi penggunaan energi, serta penyesuaian operasional agar tetap berjalan stabil di tengah tekanan biaya dan pasokan yang ada,” jelas Sanny.
Dunia usaha dalam menghadapi situasi penuh ketidakpastian ini mengadopsi strategi yang lebih berhati-hati dan terukur dalam merespons gejolak harga energi yang fluktuatif. Sejumlah pelaku usaha kini memprioritaskan penguatan arus kas, meningkatkan efisiensi operasional, serta penyesuaian biaya secara lebih selektif guna menjaga stabilitas kinerja perusahaan.
Sanny menegaskan bahwa prioritas utama dunia usaha saat ini adalah bagaimana menjaga keberlangsungan usahanya, dan juga dari sisi lapangan kerja.
“Namun, jika tekanan biaya berlangsung dalam jangka panjang, terutama bagi sektor padat karya, tentu terdapat risiko terhadap operasional dan akan sangat bergantung pada kemampuan masing-masing perusahaan. Karena itu, menjaga stabilitas pasokan, biaya energi, serta daya saing industri menjadi faktor yang sangat krusial,” ucapnya.
Sanny mengusulkan langkah cepat yang bisa ditempuh pemerintah dalam mengatasi persoalan yang ada, dimulai dengan menjaga stabilitas harga energi domestik dan menjaga kelancaran pasokannya.
“Langkah yang perlu diprioritaskan dalam jangka pendek adalah menjaga stabilitas harga energi domestik, memastikan kelancaran pasokan dan logistik, serta memberikan dukungan likuiditas bagi sektor yang terdampak,” katanya.
Sementara dalam jangka menengah dan panjang, perlu percepatan debottlenecking investasi energi termasuk transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) dan bioenergi, penguatan infrastruktur, serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
Momentum penggunaan energi hijau
Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai, Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup terkendali, meskipun tetap perlu kewaspadaan "Cadangan BBM RI sekitar 20 hari. Tidak ideal tapi cukup memadai. Perlu waspada, tapi tidak usah panik. Stok ada, namun harga sudah naik signifikan," kata Hadi.
Di sisi lain, krisis energi global justru dinilai dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Momentum ini bisa digunakan untuk mereset ulang tata kelola energi nasional termasuk mempercepat desain transisi energi serta mendorong pengembangan energi hijau dan energi terbarukan sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil.
Untuk memperkuat ketahanan energi nasional, Hadi merekomendasikan sejumlah langkah kebijakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, ia menyarankan penghematan dan efisiensi energi di segala bidang sesuai dengan karakter perusahaan dan komunitas masyarakat.
Untuk jangka menengah, ia menyarankan konversi BBM ke gas, konversi motor BBM ke motor listrik, hilirisasi biofuel dengan produk biodiesel dan bioetanol.
"Jangka panjang dari sisi hulu untuk masif explorasi di enam sweet spot basin (cekungan migas potensial) untuk roadmap menuju giant discovery of oil (penemuan cadangan minyak besar)," katanya.
Reformasi subsidi BBM
Sedangkan analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan kebijakan WFH memang menekan mobilitas dan konsumsi BBM, tetapi efeknya cenderung terbatas pada sektor tertentu. Pasalnya sebagian besar aktivitas ekonomi, terutama manufaktur dan sektor informal, tetap berjalan normal.
Karenanya, kebijakan WFH dinilai dampaknya parsial, bukan sistemik. Ia menilai WFH bisa menghemat energi dari sisi transportasi, tetapi tidak cukup kuat untuk menjadi instrumen utama yaitu penghematan energi nasional.
Ada efek substitusi energi yang sering diabaikan di mana konsumsi listrik yang tadinya terpusat di gedung perkantoran yang relatif efisien secara skala, berpindah ke rumah tangga yang umumnya lebih boros secara unit "Akibatnya, sebagian penghematan BBM bisa tergerus oleh kenaikan konsumsi listrik rumah tangga," katanya.
Selain itu, komposisi sistem energi nasional juga harus dipertimbangkan. Jika listrik masih didominasi batu bara, maka peningkatan konsumsi listrik rumah tangga tidak serta-merta berarti lebih efisien secara energi primer maupun emisi.
Ronny mengatakan jika pemerintah ingin serius hemat energi, yang lebih berdampak justru reformasi subsidi BBM, efisiensi transportasi publik, dan transisi bauran energi, bukan sekadar mendorong orang kerja dari rumah.
Di sisi lain, Ronny menilai krisis energi bisa jadi peluang untuk lompat ke energi hijau.Namun yang menjadi masalah, kebijakan yang diambil sering kontradiktif. Di satu sisi bicara transisi, di sisi lain masih mempertahankan insentif besar untuk energi fosil. Ronny mengatakan tanpa sinyal harga dan regulasi yang konsisten, investor energi hijau akan ragu masuk ke Indonesia.
"Jika serius, krisis ini harus dipakai untuk merombak struktur, mulai dari subsidi, regulasi, hingga infrastruktur energi. Kalau tidak, kita hanya akan sibuk menghemat hari ini, tanpa mengubah masa depan," katanya.
Mukhlison, Gema Dzikri, dan Feby Febriana Nadeak
