Geliat belanja masyarakat pada bulan Ramadan tahun ini berbeda dari sebelumnya. Sebab, saat ini konsumsi masyarakat dibayangi oleh kemungkinan inflasi dan pelambatan ekonomi ke depan, yang dipicu ketegangan geopolitik Amerika Serikat dengan Iran.
Ketua Affiliate Global Retailers Association (AGRA) Roy Nicolas Mandey menyatakan, ada yang berbeda dari geliat konsumsi masyarakat saat bulan Ramadan tahun ini.
Ini memperkirakan efek pengganda (multiplier effect) imbas eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah akan membuat masyarakat semakin berhati-hati. Akibatnya, perubahan prioritas belanja sangat mungkin menyebabkan konsumsi semakin selektif, sementara kenaikan harga-harga tidak dapat terelakkan secara keekonomian.
"Masyarakat akan jaga-jaga karena harus planning, tidak hanya bulan ini, tetapi juga bulan-bulan selanjutnya. Anomali-anomali seperti ini tidak bisa diketahui dengan segera dampaknya, tetapi ini pasti akan memengaruhi pola belanja dan pola konsumsi masyarakat ke depan," ucap Roy saat dihubungi SUAR, Senin (9/3/2026).
Kendati demikian, ia menjelaskan, pelaku usaha ritel tetap menjamin pasokan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan, jelang hari besar keagamaan seperti Idulfitri, pelaku usaha ritel umumnya memiliki dua prioritas.
Pertama, menjaga ketersediaan barang, mencakup barang kebutuhan pokok dan barang konsumsi sehari-hari (fast moving consumer goods/FMCG). Kedua, memastikan stabilisasi harga barang tetap menjanjikan keuntungan.
Meski demikian, Roy mengklasifikasikan ketersediaan barang ritel dalam dua kategori, yaitu barang yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Perlakuan industri ritel terhadap keduanya akan sangat berbeda, dipengaruhi urgensi kebutuhan barang dan kebijakan pemerintah dalam mengatur distribusi barang tersebut.
"Barang-barang yang dapat kami kontrol adalah FMCG, seperti produk makanan-minuman, produk pembersih, yang diproduksi manufaktur dan bisa ditemukan secara eceran. Untuk produk ini, kerja sama dengan pemasok dan distributor sudah dibicarakan sejak satu semester, atau selambat-lambatnya satu kuartal sebelum dipasarkan di bulan suci Ramadan," cetus Roy.
Sementara itu, di luar FMCG, Roy menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengontrol barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan minyak goreng yang harga dan ketersediaannya sudah diatur dengan ketat oleh pemerintah. Terhadap barang-barang tersebut, pelaku ritel memiliki kendali terbatas dalam menjalankan aturan yang ada.
Namun, ketika permintaan tinggi, Roy mengingatkan pelaku ritel akan merasakan imbas kelangkaan barang yang tidak dapat dikendalikan daripada barang yang dapat dikendalikan. Dalam komoditas beras, efek gagal panen atau alokasi untuk korban bencana alam akan sangat terasa. Demikian juga saat harga ekspor CPO lebih bagus daripada harga jual domestik, efek shortage minyak goreng akan dirasakan pelaku ritel.
"Pola penjualan Ramadan itu terbagi tiga: menjelang puasa, dengan persiapan yang memicu inflasi di awal Ramadan; menjelang mudik ketika tunjangan hari raya dibagikan; dan di hari-H saat ada peningkatan kunjungan silaturahmi. Peningkatan ini harus dimanfaatkan karena setelah Lebaran biasanya terjadi drop," tegasnya.
Perubahan prioritas penggunaan dana
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan menilai perubahan prioritas masyarakat mengatur daya beli mengindikasikan titik buta dalam perhitungan dampak konsumsi musiman sebagai penggerak ekonomi. Sebagai fenomena ekonomi besar, potensi Lebaran mengerek ekonomi hanya akan terjadi jika daya beli seluruh masyarakat tetap prima.
"Yang saat ini meningkat adalah daya beli masyarakat berpendapatan menengah-tinggi, sementara rata-rata simpanan masyarakat dengan tabungan kurang dari Rp100.000.000 hanya sebesar Rp1.67 juta per bulan pada tahun 2025. Jika daya beli sedang tidak baik, maka THR dan bonus akan condong menjadi bantalan peredam daya beli yang tergerus, bukan pendorong daya beli," jelas Abdul dalam webinar Ekonomi Lebaran di Tengah Gejolak Perang, Senin (9/3/2026).
Baca juga:
Tria Dianti
Menurutnya, masyarakat tidak akan terlalu mempersoalkan kenaikan harga akibat inflasi jika ketersediaan barang aman. Persoalannya, di saat harga sedang tinggi, barang-barang yang sangat dibutuhkan seperti BBM justru mengalami kelangkaan, dan pembelian stok yang ada pun dijatah sebagai respons cepat terhadap kekhawatiran panic buying.
Di samping itu, Abdul menggarisbawahi, BPS mencatat inflasi inti sebesar 2,63% akibat kenaikan harga emas perhiasan. Padahal, inflasi inti semestinya dapat menjadi indikator kenaikan permintaan yang didorong kenaikan upah pekerja dan upah buruh. Dengan rata-rata upah buruh hanya naik 1,49% pada 2025, Abdul tidak mengherankan jika inflasi harga pangan berimbas langsung pada penggerusan daya beli masyarakat.
"Kelas menengah atas akan tetap sering ke mall, mengadakan buka bersama, dan dari konsumsi merekalah ekonomi akan ditopang. Sementara itu, kelas menengah bawah akan berusaha mempertahankan konsumsinya dengan menjadikan THR sebagai pelindung daya beli agar tidak ikut tergerus akibat kenaikan harga-harga, sehingga tidak akan besar dampaknya terhadap pertumbuhan konsumsi," tegas Abdul.
THR cair, prioritas berubah
Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan realisasi pembiayaan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, TNI, dan Polri telah dilaksanakan secara bertahap sesuai komitmen pemerintah, dan akan diselesaikan selambat-lambatnya pekan ini. Pencairan gaji ketigabelas itu diharapkan mendongkrak daya beli dan mempercepat laju konsumsi masyarakat.
Terhitung hari Jumat, 6 Maret 2026 pukul 16.30, Kementerian Keuangan telah mencairkan THR Rp3 triliun untuk 631.000 aparatur negara pada pemerintah pusat, dari total 2,2 juta ASN. Bersamaan dengan itu, Rp11,4 triliun THR telah dicairkan 3.568.570 aparatur purnakarya, serta Rp127,6 miliar THR telah dicairkan untuk 16.848 pegawai oleh 3 pemerintah daerah dari 546 pemda di seluruh Indonesia.
"Ketika ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian. Saat ini, jangankan krisis, resesi saja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang akan kita jaga terus beberapa minggu ke depan. Fondasi ekonomi kita jaga betul, karena kita sudah punya pengalaman yang cukup untuk memitigasi segala gejolak yang terjadi," cetus Purbaya di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Meski pencairan THR saat ini sedang berjalan, prioritas belanja masyarakat mulai berubah. Eka Wicaksana Putra, 33 tahun, menyatakan saat ini tengah mempertimbangkan untuk membatalkan mudik tahun ini, sebagai antisipasi lonjakan harga bahan bakar yang dapat terjadi, menyusul kenaikan harga minyak mentah dunia.
"Di Indonesia, bensin oktan 92 tidak disubsidi pemerintah. Karena kendaraan saya menggunakan bensin 92, jadi harganya fluktuatif mengikuti pasar. Kalau saat berangkat harga Pertamax masih Rp12.600, tetapi saat mau pulang ke Jakarta tiba-tiba Rp16.000 per liter 'kan gak lucu, ya," cetus wiraswasta ini saat dihubungi, Senin (9/3/2026).
Di samping mempertimbangkan untuk membatalkan mudik, Eka mengkhawatirkan imbas kenaikan harga minyak yang merembet ke sektor pangan dan konsumsi dapat berdampak lebih jauh. "Jadi alokasi THR pun saya alihkan ke tabungan saja. Alokasi konsumsi sementara saya perketat dahulu, dengan mulai mengurangi acara makan di luar rumah," ucapnya.
