Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan program kompor listrik untuk menekan ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). Anggaran untuk program kompor listrik diusulkan sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
"Kompor listrik untuk mengurangi kebutuhan LPG. Kita mencari bauran energi yang lain. Jadi, energi yang kita dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Itu sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (16/6/2026).
Kendati demikian, Bahlil belum menjelaskan lebih lanjut terkait program kompor listrik. Ia akan meminta pendapat dari anggota DPR Komisi XI terkait lokasi pengadaan program kompor listrik.
"Saya pikir ini juga ketentuan dari Bapak Ibu DPR untuk bisa tahu kompor listrik yang membutuhkan di mana saja supaya kita bisa melakukan kerja sama dan sinkronisasi," katanya.
Adapun Bahlil mengusulkan anggaran Kementerian ESDM dalam pagu indikatif RAPBN 2027 sebesar Rp27,33 triliun, terdiri dari 82% atau Rp22,48 triliun untuk program strategis atau infrastruktur, 13% atau Rp3,56 triliun untuk belanja operasional, dan 5% atau Rp1,3 triliun untuk publik non fisik.
Alokasi program strategis atau infrastruktur memuat anggaran pengadaan kompor listrik sebesar Rp815,56 miliar Kemudian program lainnya; konverter kit (Konkit) petani sebesar 14.000 paket atau Rp158,5 miliar, pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei sebesar Rp3,94 triliun, jargas rumah tangga sebesar Rp5,21 triliun, pipa transmisi gas Semarang Solo Yogyakarta sebesar Rp702,3 miliar, dan pipa transmisi gas Cirebon Bandung sebesar Rp 577,5 miliar.
Kemudian, proyek pembangkit listrik tenaga mikrohido (PLTMH) sebesar Rp58,5 miliar, motor listrik sebesar Rp635,24 miliar. Lalu, pengadaan Kapal Geomarin dengan anggaran Rp100,8 milar, bantuan pasang baru listrik (BPBL) sebesar Rp520 miliar, serta infrastruktur listrik desa sebesar Rp977,57 miliar.
Indonesia hingga saat ini memang masih bergantung pada LPG impor. Kementerian ESDM mencatat konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya 1,6-1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor. Karenana pemerintah terus berupaya mencari cari mengurangi ketergantiungan tersebut.
Selain kompor listrik, pemerintah juga mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk dapat menjadi substitusi LPG.
Kurangi ketergantungan impor
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman, menilai program kompor listrik berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini masih sangat tinggi. Ia berpandangan bahwa kebijakan tersebut memiliki prospek jangka panjang yang positif, terutama untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi tekanan terhadap APBN.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi program harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan. Pemerintah dan PT PLN, kata dia, perlu memastikan kapasitas pasokan listrik memadai serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar proses transisi berjalan lancar.
"Infrastruktur PLN harus benar-benar siap. Kapasitas listriknya gimana, itu harus disosialisasikan mulai sekarang supaya orang jangan takut untuk menggunakan itu (kompor listrik). Tapi sebagai kebijakan yang punya prospek jangka panjang yang bagus, ini harus kita dorong," katanya kepada SUAR, Selasa (16/6/2025).
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Ia berpandangan, dalam jangka panjang kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi menjaga stabilitas APBN, tetapi juga mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak geopolitik yang dapat memengaruhi harga dan pasokan energi global. Ferdi juga menyarankan agar implementasi program dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daerah sasaran yang memiliki jumlah penduduk besar seperti di Jawa
Namun, ia mengingatkan agar manfaat program tidak hanya dinikmati wilayah perkotaan, melainkan juga mampu menjangkau daerah-daerah terutama di luar Jawa yang selama ini belum memperoleh akses optimal terhadap subsidi LPG.
"Komposisi masyarakat paling besar kan di Jawa kan. Tapi kan sosialisasinya bisa bertahap. Karena LPG enggak terlalu dirasakan ke masyarakat di luar Jawa, kita berharap dengan adanya kompor listrik itu distribusinya harus merata," katanya.
Lebih lanjut, ia menilai kompor listrik lebih prospektif dibandingkan opsi substitusi energi rumah tangga lainnya, seperti CNG. Menurutnya, elektrifikasi rumah tangga memiliki infrastruktur yang relatif lebih siap untuk dikembangkan.
Terkait potensi kenaikan pengeluaran rumah tangga akibat penggunaan listrik, Ferdi menilai pemerintah perlu menyusun skema subsidi yang tepat. Menurut dia, subsidi energi yang selama ini dialokasikan untuk LPG dapat dikaji untuk diintegrasikan dengan subsidi listrik sehingga tidak menambah beban masyarakat.
Ia memperkirakan, apabila program dijalankan secara bertahap dan didukung kesiapan infrastruktur, pengurangan ketergantungan terhadap impor LPG dapat berlangsung relatif cepat. Terlebih, konsumsi LPG nasional saat ini masih didominasi pasokan impor sehingga ruang substitusi dinilai masih cukup besar.
"Kalai dilakukan secara bertahap, dia akan cepat mempercepat pengurangan impor LPG yang selama ini 72%. Kalau misalnya di Jawa sudah selesai semua, saya yakin sekali itu cepat sekali, enggak sampai setahun kayaknya. Yang penting infrastrukturnya sudah disiapkan," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institu for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah perlu terlebih dahulu menjelaskan desain program kompor listrik yang diusulkan sebelum kebijakan tersebut dijalankan.
"Program kompor listrik sudah pernah diusulkan dari era Menteri ESDM Igantius Jonan. Lalu di 2022 juga ada rencana serupa, kompor listrik untuk memangkas LPG 3 kg, tapi kemudian gagal di DPR," katanya.
Ia menilai penjelasan yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan DPR belum menguraikan secara rinci rancangan program, kelompok sasaran, maupun target pengurangan konsumsi LPG yang ingin dicapai.
Fabby mengingatkan bahwa apabila program tersebut ditujukan untuk menggantikan penggunaan LPG 3 kg pada rumah tangga berpendapatan rendah, maka pemerintah berpotensi menghadapi tantangan yang sama seperti pada program sebelumnya.
Pasalnya, kompor induksi membutuhkan pasokan listrik yang lebih besar dibandingkan daya listrik yang saat ini dimiliki mayoritas rumah tangga miskin. Kompor induksi listrik, sambugnya, memerlukan minimal listrik 2.200 VA di rumah.
"Sementara daya tersambung rumah tangga berpendapatan rendah adalah 450 dan 900 VA yang pasti tidak memadai untuk kompor induksi," katanya.
Karena itu, Fabby menilai Kementerian ESDM perlu menjelaskan secara lebih rinci tujuan program tersebut, termasuk potensi substitusi LPG yang dapat dicapai melalui implementasi kompor listrik.
Sementara itu, Peneliti IESR Faris Adnan menilai program kompor listrik akan membawa manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Selain minim polusi, biaya yang dikeluarkan masyarakat jika menggunakan kompor induksi dapat 10-30% lebih rendah dibandingkan penggunaan kompor gas. Jika LPG tanpa subsidi, biaya operasional kompor listrik lebih hemat hingga 47% per tahun apabila dibandingkan dengan biaya operasional kompor gas.
Ditinjau dari sisi emisinya, elektrifikasi peralatan memasak akan menurunkan emisi gas rumah kaca jika bauran energi terbarukan di sistem energi Indonesia lebih dari 50% pada 2030. Untuk itu, penting agar tambahan permintaan listrik ini disuplai oleh energi terbarukan.
“Agar kompor listrik memiliki emisi yang setidaknya sama dengan kompor gas, bauran energi terbarukan pada pembangkit pada tahun 2030 perlu mencapai 54% dan bauran batubara turun ke 29%, sehingga emisi pembangkitan listrik menjadi 0,415 kgCO2/kWh dari 0,781 kgCO2/kWh. Untuk itu, pemerintah juga perlu meningkatkan bauran energi terbarukan dalam pembangkit listrik secara ambisius dan mengurangi porsi batubara pada pembangkit,” ujar Faris.
