Kekuatan hubungan bilateral Indonesia-Jepang kian dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepahaman senilai USD 23,63 miliar atau Rp401,71 triliun, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya menjanjikan dari segi nilai, akselerasi industri strategis dalam kesepakatan tersebut diharapkan menjadi kunci Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Penandatanganan tersebut menjadi puncak acara Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Imperial Hotel Tokyo, Kamis (30/3/2026). Acara ini menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto antara 29-31 Maret 2026. Selain makna simbolis komitmen dua negara, 11 nota kesepahaman yang ditandatangani menunjukkan kepercayaan Jepang atas prospek ekonomi Indonesia.
Dalam catatan yang diterima SUAR, kesebelas nota kesepahaman tersebut mencakup:
- Nota Kesepahaman produksi metanol dengan memanfaatkan emisi karbon dioksida di Bontang, Kalimantan Timur, antara PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Kaltim Methanol Industri;
- Nota Kesepahaman kerja sama perdagangan, niaga, dan investasi antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Japan Chamber of Commerce and Industry;
- Kerja sama strategis pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela antara INPEX dan PT. Pertamina (Persero);
- Nota Kesepahaman peluang kemitraan potensial eksplorasi hulu minyak dan gas di Indonesia dan Asia Tenggara antara INPEX dan PT. Pertamina Hulu Energi;
- Nota Kesepahaman pengembangan ekosistem semikonduktor di Indoneesia dan Jepang, serta desain dan manufaktur cip elektronik dan kecerdasan buatan antara Hayashi Kinzoku dan PT. Eblo Teknologi Indonesia;
- Nota Kesepahaman realisasi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Rajabasa antara INPEX dan PT. Supreme Energy Rajabasa;
- Nota Kesepahaman pengembangan ekosistem emas dan inklusi keuangan antara SMBC Indonesia dan PT. Pegadaian;
- Nota Kesepahaman kerja sama industri kecantikan antara 2Way World dan PT. Nose Herbal Indo;
- Nota Kesepahaman tentang Mandiri Aviation Leasing Fund antara SMBC Aviation Capital, Danantara, dan Mandiri Investment Management;
- Nota Kesepahaman penguatan kerja sama antara JETRO dan Danantara Investment Management
- Nota Kesepahaman Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Hululais antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dan pemerintah Republik Indonesia
Di hadapan pelaku usaha dari dua negara, Kepala Negara menekankan di tengah dunia yang terkoneksi, hubungan ekonomi erat dan saling menguntungkan menjadi fondasi penting stabilitas dan perdamaian. Ia meyakini bahwa hasil yang menguntungkan dari hubungan ekonomi yang baik akan berujung pada kebaikan semua rakyat.
“Itulah keyakinan saya. Jika ada kemitraan nyata antara ekonomi Jepang, industri Jepang dan Indonesia, kedua bangsa kita akan mendapat manfaat. Ketika kedua bangsa kita mendapat manfaat, ini akan menjadi pilar perdamaian dan stabilitas,” ujar Presiden.
Demi meningkatkan daya saing ekonomi, Presiden menyampaikan pemerintah terus melakukan deregulasi dan penyederhanaan prosedur, termasuk menghapus aturan yang tidak relevan. Tidak lupa, Prabowo juga memperkenalkan Satgas Debottlenecking yang bertugas menangani hambatan investasi secara cepat dan langsung.
“Satuan tugas ini telah terbukti efektif. Kami telah menyelesaikan banyak masalah karena langsung ke intinya. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat langsung mengadu melalui duta besar Anda, melalui perwakilan Anda, melalui MITI atau JETRO atau apa pun, Keidanren, saya bersedia menerima pengaduan,” tegas Prabowo.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan saat Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Istana Akasaka, Selasa (31/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan antusiasme Indonesia untuk menyambut setiap kerja sama pengembangan mineral kritis dan elemen tanah jarang melalui industrialisasi, serta program transisi energi terbarukan.
“Kami membuka diri untuk partisipasi Jepang dalam ekonomi Indonesia, serta kemitraan bidang mineral kritis. Kami mengundang Jepang berpartisipasi dalam industrialisasi Indonesia dengan hilirisasi. Indonesia juga akan bekerja keras meratifikasi amandemen Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement agar dalam waktu cepat ini bisa kita selesaikan,” imbuh Kepala Negara.
Naik kelas
Mewakili suara dunia usaha, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, meski hubungan Indonesia dan Jepang telah terjalin panjang, tantangan ke depan menuntut langkah yang lebih progresif, terutama untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
“Indonesia harus keluar dari middle income trap. Salah satu caranya ialah dengan investasi dan inovasi supaya pertumbuhan bisa lebih daripada sebelumnya,” kata Anindya yang ikut serta dalam delegasi kunjungan kenegaraan, Senin (30/3/2026).
Baca juga:
Tria Dianti
Anindya menekankan nilai strategis kerja sama bilateral Indonesia-Jepang tidak hanya bersumber dari besaran nominal kerja sama, melainkan juga dampak kerja sama terhadap ketahanan dan adaptasi dunia usaha di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak ketegangan geopolitik yang meruncing dan semakin terasa dampaknya terhadap perekonomian dunia.
“Kita mengerti dan sensitif, bahwa sekarang pada saat ini kita fokus bergerak ke mana dengan berani hasil daripada perang di tengah-tengah. Tapi kami yakin masih ada jalan. Ini juga suatu hal yang bisa dibicarakan antara kedua negara untuk mengembangkan lebih baik lagi dan bisa bertahan,” terang Anindya.
Menambahkan keterangan Anindya, Ketua Komite Bilateral Indonesia-Jepang Kadin Indonesia Muhammad Lutfi mengatakan hubungan Indonesia-Jepang akan diarahkan pada penguatan investasi. "Kemitraan Indonesia–Jepang ke depan akan mendorong investasi menuju value co-creation yang konkret, dengan kolaborasi industri, energi, dan rantai pasok global yang mendorong pertumbuhan, inovasi, dan daya saing Indonesia," ujar mantan menteri perdagangan itu.
Komplementer
Terlepas dari sejarah panjang hubungan bilateral yang terjalin hampir 70 tahun dan menjadi salah satu mitra dagang utama, Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai kerja sama dan hubungan ekonomi Indonesia-Jepang bukan hanya harus terus dijaga, tetapi juga harus ditingkatkan, mengingat Jepang sangat potensial untuk memajukan perdagangan luar negeri Indonesial.
"Perdagangan Indonesia dengan Jepang bersifat komplementer, saling melengkapi sehingga bersifat win-win. Kedua negara mendapat manfaat bagi cadangan devisa masing-masing. Ini berbeda dengan perdangangan dengan mitra lainnya, seperti dengan Tiongkok yang bersifat substitutif dan saling menegasi sehingga bersaing saling mematikan dan merugikan Indonesia," cetus Didik saat dihubungi, Senin (30/3/2026).
Didik menilai sifat hubungan dagang dengan Tiongkok saling bersubstitusi kompetisi pada produk-produk yang sejenis. Indonesia dan Cina memiliki produk-produk ekspor pertanian, pangan dan perkebunan yang sama. Sama dengan Indonesia, Cina juga mengekspor barang industri manufaktur seperti tekstil, elektronik dan lainnya.
"Hubungan dagang seperti ini bermasalah bagi Indonesia karena produk dan industri domestik kalah bersaing karena harganya murah. Deindustrialisasi dini juga terjadi karena industri dalam negeri diterpa persaingan yang bersifat substitusi. Neraca sektor manufaktur terus defisit, memicu tekanan pada industri UMKM yang berubah menjadi distributor barang impor dari Tiongkok," jelasnya.
Berbeda dangan sifat kemitraan dagang dengan Tiongkok, kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang tumbuh secara bertahap, cenderung rendah, tetapi dengan skala ekonominya sangat besar dan raksasa. Ekonomi Jepang adalah ekonomi yang besar bersama dengan ekonomi AS, Cina, India, Jerman dan lainnya, tetapi itu tidak serta-merta membuat Indonesia dapat berpangku tangan.
Didik menekankan agar diplomasi ekonomi Indonesia pascakunjungan harus merancang promosi kerja sama dengan Jepang karena sifat komplementer dan saling menguntungkan. Jepang mengimpor energi, batubara, LNG, produk pertanian, perikanan dan sebagainya dari Indonesia, sedangkan ekspor Jepang ke Indonesia berupa mesin-mesin, barang teknologi tinggi dan investasi industri.
"Perdagangan komplementer seperti ini lebih menguntungkan dan bermakna ekonomi karena terjadi penguatan rantai pasok keduanya, dengan Indonesia dapat masuk ke dalam peredaran rantai pasok global. Dampaknya, ada transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja industri dan penguatan manufaktur termasuk di sektor otomotif dan elektronika," ujar Didik.
