Perubahan fokus karyawan menjelang libur panjang dapat menjadi tantangan bagi perusahaan. Tidak hanya penurunan performa yang dapat memengaruhi produktivitas, perubahan fokus juga dapat memengaruhi penyelesaian workload yang dirapel sebelum libur mulai. Kiat menjaga ketenangan karyawan menjadi kunci agar produktivitas tetap terjaga hingga mendekati momen libur panjang.
General Manager Human Resource Management PT Pan Brothers tbk Nurdin Setiawan menilai ketenangan karyawan adalah kunci untuk memastikan workload dan target perusahaan dapat diselesaikan sesuai target, termasuk menjelang hari besar keagamaan.
Tanpa menafikan bahwa perubahan fokus dapat terjadi, ketenangan dapat dilakukan lewat program maupun insentif yang memberi kepastian dan memotivasi karyawan menyelesaikan tugasnya.
Persiapan dan perencanaan workload merupakan langkah pertama untuk memetakan tanggung jawab produksi mendekati hari raya. “Sejak awal, Production PIC sudah memastikan perencanaan sesuai dengan target dan delivery, serta memastikan ketersediaan material yang cukup untuk memenuhi target tersebut,” jelas Nurdin saat dihubungi, Rabu (11/3/2026).
Apabila jadwal kerja dan workload telah selesai dipetakan, langkah berikutnya adalah menentukan hari libur lebaran dan cuti bersama lebih awal dari perusahaan lain.
Praktik ini memberikan ketenangan dan kepastian bagi karyawan sehingga dapat merencanakan tanggal menyelesaikan target, merencanakan tanggal keberangkatan pulang kampung, tanggal pulang, dan tanggal mulai bekerja kembali.
“Dalam pembayaran kewajiban, Pan Brothers menentukan waktu pembayaran Tunjangan Hari Raya secara pasti, yaitu H-7 Idulfitri. Ini juga bertujuan memberikan ketenangan bagi karyawan sehingga lebih fokus pada produktivitas dan tidak perlu menebak-nebak kapan THR mereka cair,” jelasnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Selama bulan Ramadan, keleluasaan bagi karyawan dalam memenuhi kewajiban agama juga difasilitasi lewat pengaturan jam kerja lebih awal untuk memberikan kesempatan berbuka puasa di rumah. Namun, apabila tidak memungkinkan, perusahaan juga sudah bekerja sama dengan UMKM untuk menyediakan takjil bagi karyawan yang lembur dan berbuka puasa di kantor. Tak lupa, perusahaan juga menyemarakkan bulan suci dengan menyelenggarakan lomba-lomba kegiatan keagamaan, bekerja sama dengan DKM Masjid perusahaan.
“Kami juga bekerja sama dengan salah satu buyer untuk memberikan bingkisan berupa 1.000 gram kurma, bekerja sama dengan koperasi karyawan memberi bingkisan sembako, serta memfasilitasi penyediaan bus untuk Pulang Kampung Bersama. Melalui program-program tersebut, perusahaan bisa fokus dengan produksi dan delivery dengan hari kerja yang pendek, sementara karyawan lebih tenang dan fokus sehingga menjaga produktivitas,” tegas Nurdin.
Pengalaman Pan Brothers untuk memfasilitasi kebutuhan karyawan serupa dengan best practices Astra Otoparts. Seorang sumber internal yang menolak disebutkan namanya menyatakan bahwa kepemimpinan yang mampu membentuk super team jauh lebih baik daripada perusahaan yang menumbuhkan super man. “Karena segala sesuatu hanya bisa dilakukan bersama-sama, dan kita tidak bisa mengeksekusi semuanya sendiri, itu tidak mungkin,” ucap sumber tersebut.
Rapelan produktif
Kebutuhan perusahaan untuk merapel beban kerja sepekan menjelang libur panjang tidak lepas dari perubahan makna rapel dalam peraturan pemerintah tentang pengupaha. Praktisi Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Zamzam Mashan menegaskan makna “rapelan” adalah salah satu upah yang diterima pekerja, meski tidak spesifik merujuk dalam konteks hari raya.
“Rapelan pekerjaan model ini lahir dari kebiasaan dalam hubungan kerja yang secara tradisional dilakukan oleh banyak perusahaan sejak lama. Namun, kemampuan rapelan kerja dalam meningkatkan produktivitas perlu dilihat dari kacamata pekerja maupun perusahaan,” jelas Zamzam saat dihubungi, Kamis (12/3/2026).
Dari kacamata pekerja, rapelan menjelang hari raya terkadang menjadi masalah yang memberatkan, terutama dalam konteks penafsiran banyaknya pekerjaan dan waktu kerja yang dilakukan, khususnya bila tidak spesifik diatur dalam dokumen perjanjian kerja. Komunikasi intensif dan dua arah perusahaan dan karyawan mengenai target produksi menjadi konsekuensi mutlak mencegah keberatan ini tercipta.
“Sebab tujuan rapelan bukanlah pilihan, sebab bagaimanapun rapel adalah upaya pemenuhan target produksi yang berkurang karena waktu libur hari raya yang wajib diberikan kepada pekerja melalui cuti bersama nasional maupun cuti pribadi,” jelasnya.
Dalam konteks hari raya, Zamzam melanjutkan, insentif material seringkali menjadi cara mudah untuk memotivasi pekerja untuk mau mengerjakan tugas-tugas rapelan. Sifat kompensatoris berupa uang lembur untuk mengatasi motivasi bekerja yang menurun tersebut umumnya telah disepakati antara pekerja dan perusahaan sebagai konteks kerja di luar jam kerja.
“Namun, pemberian insentif material bagi semua karyawan tentunya akan ditolak perusahaan jika melihat kondisi ekonomi saat ini, sehingga perusahaan akan mencari cara lain memotivasi pekerja tetap melaksanakan rapelan. Bentuk insentif nonmaterial dapat menjadi alternatif win-win solution, agar pekerja tetap termotivasi, tetapi perusahaan tidak terbebani,” usulnya.
Bentuk-bentuk insentif nonmaterial untuk menjaga rapelan tetap produktif itu dapat diberikan dengan pemberian cuti di luar cuti resmi sebagai substitusi hari libur, promosi jabatan atau perubahan status pekerja dari kontrak menjadi tetap apabila berhasil mengejar target yang diberikan perusahaan. Promosi sebagai insentif, menurut Zamzam, dapat lebih memacu sikap kompetitif karyawan, di samping meningkatkan produktivitas dalam tenggat waktu singkat.
Ruang intervensi pemerintah
Pengaturan rapel pekerjaan dan lembur menjelang libur secara eksplisit memang tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Akibatnya, kesepakatan lembur yang bersifat bilateral terkadang dapat dijadikan celah untuk memforsir beban pekerjaan demi mengejar target tanpa memerhatikan aspirasi pekerja.
“Pada titik tersebut, posisi pemerintah menjadi dilematis. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban melindungi tenaga kerja. Di sisi lain, pemerintah perlu menjaga ‘industrial peace’ dengan perusahaan. Perusahaan pun dapat berargumen bahwa tindakan mengejar target produksi pada gilirannya akan membawa pada target pajak yang akan dibayarkan perusahaan atas hasil produksinya,” ucap Zamzam.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Meski ruang intervensi pemerintah sangat terbatas, Zamzam menilai pemerintah tetap memiliki instrumen untuk membantu agar praktik rapelan tidak membebani karyawan, tetapi juga mampu menjaga produktivitas perusahaan.
“Pemerintah dapat memainkan insentif pajak perusahaan dan penentuan hari libur yang rasional, karena banyaknya hari libur juga menjadikan perusahaan tidak kompetitif. Otoritas Jasa Keuangan dapat mendorong perpanjangan waktu pembayaran kredit perusahaan ke bank, sehingga target produksi dan penjualan lebih panjang karena beban kewajiban perusahaan ikut melonggar,” cetusnya.
