Meningkatnya eskalasi perang Iran - AS dan Israel yang meluas ke kawasan Timur Tengah menyebabkan ekses berantai. Harga minyak bumi pun tersulut sebagai buntut ditutupnya Selat Hormuz, yang menjadi jalur pelayaran tersibuk dunia.
Mantan Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, mengungkapkan pemerintah Indonesia hanya memiliki dua opsi untuk melakukan penghematan untuk mengantisipasi dampak perang di sekitar negara Teluk tersebut.
Pilihannya, yakni, mengurangi belanja negara atau memaksimalkan jumlah penerimaan negara dan mengurangi defisit.
“Ya pemerintah mengalami dilema-dilema. Seperti saya lihat, kan cuman dua yang bisa menyelesaikan ini, mengurangi belanja atau berusaha meningkatkan penerimaan,” kata Jusuf Kalla ketika bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi di Markas Pusat PMI, Jakarta Selatan, Rabu (18/03/2026).
Menurut dia, kedua opsi tersebut memiliki plus dan minus tersendiri, mengingat lonjakan harga energi global dan potensi kenaikan harga BBM domestik akan sangat berdampak signifikan kepada keuangan negara khususnya di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, meningkatkan penerimaan negara di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian dan tekanan eksternal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.
“Penerimaan dalam keadaan ekonomi begini sulit karena pajak menurun, ekonomi menurun berarti pajak menurun. Jadi satu-satunya cara ialah cuma dua kemungkinan, itu menurunkan belanja atau terpaksa menaikkan defisit. Nah, pemerintah tinggal memilih salah satunya,” lanjutnya.
Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk menjaga defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Jusuf Kalla, kemungkinan besar pemerintah Indonesia akan fokus untuk menurunkan belanja negara sebagai penghematan di tengah kondisi seperti ini. Tetapi lagi-lagi, pemerintah dihadapkan dengan dilema soal anggaran belanja mana yang harus dikurangi.
“Konsekuensinya tentu belanja apa yang dikurangi, kalau hanya belanja yang bisa mungkin dikurangi belanja ke daerah, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur. Dan tentunya belanja pertahanan,” jelasnya.
Jika anggaran belanja diturunkan dalam rangka penghematan APBN, tentu akan berdampak kepada sektor-sektor tertentu. Jusuf Kalla juga belum mengetahui anggaran mana yang akan diturunkan.
“Yang mana diturunkan ya kita tidak tahu, kalau belanja yang diturunkan belanja daerah kasihan itu di daerah tinggal 17 persen, seluruh penduduk Indonesia akan kesulitan. Kalau pendidikan, mutu pendidikan kita akan turun, kalau kesehatan fasilitas kesehatan kita akan turun,” ujar Jusuf Kalla.
Pemerintah pun harus mengevaluasi seluruh kebijakan yang sudah atau hendak diambil untuk benar-benar mengetahui dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia, sehingga kemudian bisa diantisipasi dengan lebih baik lagi.
“Jadi tentu pemerintah harus mengevaluasi efeknya dalam hal ini. Cuman ada dua pilihan, tidak ada pilihan lain,” tegasnya.
Bukan pilihan terbaik
Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman, pelebaran defisit APBN di atas 3% atau yang disebut sebagai countercyclical fiscal policy ini bukan merupakan opsi yang terbaik untuk diambil. Pemerintah perlu mengevaluasi dan mengkaji opsi-opsi lainnya dalam rangka penghematan keuangan negara.
“Mungkin opsi terburuk dari yang ada. Mengapa? Karena opsi itu adalah opsi darurat, opsi yang memang kondisi ekonomi memang tidak stabil, bantalannya juga tidak kuat. Saat ini ekonomi kita stabil, bahkan pertumbuhan kita kan besar juga ya mestinya jangan langsung ke pelebaran,” ucap Rizal.
Di tengah gejolak geopolitik yang terjadi, Rizal mengusulkan sejumlah strategi kebijakan di antaranya menjaga stabilitas rupiah dengan intervensi yang terukur, bansos dan subsidi terarah untuk melindungi kelompok rentan, memperlambat transmisi harga global ke energi domestik pada segmen yang memukul kelompok bawah, dan juga realokasi anggaran produktif dengan menghindari kebijakan populis yang melemahkan kredibilitas fiskal dan memindahkan dana ke program yang menghasilkan multiplier effect secara nyata.
“Menurut saya pelebaran defisit sebaiknya diposisikan opsi terakhir, bukan respons otomatis, karena stabilitas fiskal dan kredibilitas APBN harus tetap menjadi anchor, jangkar utama kepercayaan pasar dan investor,” jelasnya.
Menanggapi dinamika yang terjadi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar, mengatakan dunia usaha masih terus mencermati eskalasi tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah ini.
Hal yang paling menjadi sorotan oleh dunia usaha dalam hal tersebut antara lain naiknya harga minyak dunia hingga sekitar USD 113 per barel yang berpotensi meningkatkan biaya energi, logistik, dan produksi.
“Nilai tukar rupiah juga sempat mengalami tekanan hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS, yang menjadi perhatian bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor,” ucap Sanny.
Di awal tahun ini, terlepas dari ketidakpastian yang ada, pelaku usaha Tanah Air masih tetap optimis kondisi akan semakin membaik. Namun optimisme ini tetap diikuti dengan pertimbangan berbagai faktor risiko secara matang.
“Pelaku usaha tetap berharap aktivitas ekonomi domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi, dapat terus menjadi motor pertumbuhan pada paruh pertama tahun ini, terutama dengan adanya seasonal drivers di kuartal I,” jelasnya.
Rasa optimisme dari pelaku usaha ini rasanya juga sangat bergantung kepada beberapa faktor mulai dari stabilitas makroekonomi, daya beli masyarakat yang terjaga, hingga konsistensi kebijakan yang berdampak pada efisiensi biaya usaha dan iklim investasi.
Sanny pun berharap ruang kebijakan domestik tetap dijaga agar aktivitas dunia usaha dapat berjalan dengan baik. Ia juga melihat seluruh dinamika yang terjadi ini sebagai momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
“Indonesia memiliki kapasitas untuk tetap tumbuh secara berkelanjutan selama disiplin fiskal dijaga, koordinasi kebijakan diperkuat, dan reformasi struktural terus berjalan. Dengan demikian, pelaku usaha melihat peluang pertumbuhan tetap ada, tetapi strategi bisnis yang diambil cenderung lebih adaptif,” tutupnya.
