Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Maret 2026 melandai ke tingkat 3,48% secara tahunan (Year on Year/YoY), dengan inflasi month-to-month mencapai 0,41%.
Landaian tersebut menandai berakhirnya efek dasar perhitungan lebih rendah atau low base effect yang memengaruhi inflasi Januari dan Februari 2026.
Dalam Rilis Berita Statistik di Jakarta, Rabu (1/4/2026), Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, secara bulanan, kenaikan IHK dari 110,57 pada Februari 2026 menjadi 110,95 pada Maret 2026 telah menyebabkan inflasi 0,41%.
Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,07% memberikan andil terbesar, mencapai 0,32% terhadap total inflasi bulanan. Komoditas ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, dan daging sapi berturut-turut menjadi penyumbang inflasi bulanan dari kelompok ini, dengan besaran andil 0,02-0,06%.
Sementara itu, secara tahunan, inflasi Maret 2026 melandai 3,48%, didorong inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 7,24% dengan andil 1,08%. Berakhirnya low base effect yang memengaruhi perhitungan inflasi Januari dan Februari 2026 telah mengembalikan angka inflasi tahunan dalam target pemerintah sebesar 2,5±1%.
Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah tarif listrik yang masih memengaruhi besaran inflasi. Sementara di luar kelompok tersebut, komponen emas perhiasan dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih menjadi komponen penyumbang inflasi tahunan terbesar.
"Meski diskon tarif listrik bagi pelanggan prabayar berlangsung Januari-Februari 2025, diskon tarif listrik pelanggan pascabayar masih memberi pengaruh dalam IHK bulan Maret 2025. Karena itu, tekanan inflasi Maret 2026 lebih rendah dari Januari dan Februari 2026, karena pengaruh low base effect berkurang, tetapi masih ada residu dari diskon tarif listrik bagi pelanggan pascabayar," jelas Ateng.
Dari segi spasial, 38 provinsi secara merata mengalami inflasi tahunan, dengan inflasi tertinggi terjadi di Aceh sebesar 5,31%, sementara inflasi terendah terjadi di Lampung sebesar 1,16%. Selain Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi, masing-masing 4,83% dan 4,50% YoY.
Secara khusus, Ateng menyorot peran stimulus fiskal jelang Idulfitri 1447 Hijriah yang meredam tekanan inflasi pada kelompok transportasi. Berdasarkan data BPS, selama lima tahun terakhir, kelompok transportasi selalu mengalami inflasi, dengan komoditas yang memiliki andil terbesar adalah bensin dan tarif angkutan antarkota.
“Dari stimulus diskon transportasi yang diberikan pemerintah, deflasi tarif angkutan udara sebesar 0,03% menjadi peredam tekanan inflasi, diikuti deflasi tarif jalan tol sebesar 0,87%, deflasi tarif angkutan laut sebesar 7,45%, deflasi tarif angkutan penyeberangan ASDP 3,17%, dan deflasi tarif kereta api sebesar 3,18%,” jelasnya.
Pengaruh eskalasi geopolitik
Kepala Penelitian Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata Faisal Rachman menilai inflasi melandai lebih cepat dari yang semula diperkirakan di kisaran 3,71%. Meredanya tekanan inflasi inti menjadi 2,52% akibat deflasi harga emas yang terjadi lebih dalam dari yang diperkirakan menjadi salah satu faktor, meski permintaan barang konsumsi di bulan Ramadan tetap tinggi.
“Sesuai perkiraan, harga tiket angkutan udara tetap tinggi dan tidak terpengaruh diskon libur lebaran. Karena itu, sekalipun deflasi harga emas secara bulanan memberi pengaruh inflasi yang melandai, tingkat inflasi umum tetap mendekati ambang atas target pemerintah karena permintaan bahan makanan, pakaian, dan bahan bakar jelang Idulfitri,” cetus Faisal saat dihubungi, Rabu (1/4/2026).
Meskipun tekanan inflasi telah kembali dalam interval target yang ditetapkan pemerintah, Faisal mengingatkan pengaruh eskalasi geopolitik akibat dampak Perang AS-Iran berpotensi memengaruhi peningkatan outlook inflasi dan menutup celah pemotongan suku bunga acuan ke depan.
“Sebelum konflik di Timur Tengah, tekanan inflasi di Indonesia sudah diperkirakan naik dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial dan kebijakan fiskal yang ekspansif, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang meningkatkan permintaan bahan pokok dan memengaruhi komponen harga bergejolak,” cetus Faisal.
Dalam situasi demikian, sekalipun inflasi akibat permintaan (demand-pull inflation) Indonesia cenderung negatif, risiko inflasi eksternal tetap menjadi bayang-bayang, terutama ketika ketegangan geopolitik tak kunjung menemukan titik terang dan memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah.
“Ketegangan yang berlarut-larut juga mendorong kenaikan harga minyak yang menekan komponen inflasi harga diatur pemerintah pada komoditas harga BBM subsidi yang harus ditanggung APBN, mengingat Indonesia termasuk negara net importer BBM,” jelasnya. Ini selaras dengan catatan BPS yang menunjukkan nilai impor migas Indonesia dari Timur Tengah pada Februari 2026 yang mencapai USD 447,9 juta.
Faisal memperkirakan jika harga minyak mentah Brent bertahan di kisaran USD 80-100 per barel dan kurs rupiah mencapai Rp17.000 per USD, kenaikan harga BBM dapat meningkatkan inflasi sekitar 1,42-3,06 poin persentase, sehingga angka inflasi di akhir 2026 dapat melampaui batas 3,5% yang ditetapkan Bank Indonesia.
“Akibat situasi tersebut, Bank Indonesia diperkirakan akan menahan suku bunga acuan 4,75% lebih lama dari yang diperkirakan untuk menjaga stabilitas. Namun, selama pemerintah memilih menjaga harga BBM bersubsidi, maka tingkat inflasi akan tetap berada di kisaran yang ditetapkan, meski skenario kenaikan harga tetap terbuka,” tuturnya.
Daya beli
Terlepas dari landaian inflasi yang terjadi lebih cepat, Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana mengingatkan bahwa deflasi menggambarkan satu hal yang tidak terelakkan, yaitu daya beli masyarakat yang masih lemah.
“Inflasi YoY masih disebabkan faktor cost-push inflation, terutama harga tiket mudik lebaran dan tarif listrik, dan sama sekali tidak didasari dari demand-pull inflation. Artinya, harga-harga memang naik, tetapi tingkat permintaan barang masih lesu. Ini sama sekali tidak sehat bagi ekonomi masyarakat,” jelasnya saat dihubungi.
Observasi Andri tersebut selaras dengan pengalaman Kurniana, 49 tahun, seorang ibu rumah tangga di Ciputat. Memutuskan untuk tidak kembali ke kampung halamannya di Purworejo, Jawa Tengah, alasan utama Kurniana adalah memastikan tabungan keluarga tetap aman menghadapi harga-harga yang tidak akan turun setelah Lebaran.
“Penghasilan Bapak [suami Kurniana, red] dari ngajar les privat juga masih belum naik, sehingga harus hemat-hemat. Lebaran kemarin sudah titip-titip salam sama adik saya pakai video call, jadi tidak mudik. Mungkin akhir tahun, kalau tabungan cukup,” ujarnya kepada SUAR melalui sambungan telepon, Rabu (1/4/2026).
Serupa dengan alasan Kurniana, Rahmanto, 48 tahun, memutuskan untuk menunda jadwal pulang kampung ke akhir tahun 2026 karena mendengar isu kenaikan harga bahan bakar setelah Lebaran, sementara tahun ini adalah jadwal mudik ke kampung halaman sang istri di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.
“Tiket pesawat sudah diskon juga masih mahal, Mas. Kami memutuskan pulangnya nanti saja waktu tahun baru, dan untuk tiket pesawat ditabung dulu. Semoga kalau bisa pesan tiket lebih awal, dapat [harga] lebih murah,” ucapnya berharap
Artikel ini diupdate pada pukul 18.40 WIB dengan menambahkan komentar pakar dan warga
