Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2026 melandai ke tingkat 2,42% secara tahunan (Year on Year/YoY), dengan inflasi month-to-month mencapai 0,13%. Penurunan tersebut menandai kembalinya perhitungan inflasi IHK secara normal, seusai dampak low base effect pada perhitungan inflasi triwulan I 2026.
Dalam Rilis Berita Statistik di Jakarta, Senin (4/5/2026), Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, secara bulanan, kenaikan IHK dari 110,95 pada Maret 2026 menjadi 111,09 pada April 2026, telah memicu inflasi hingga 0,13%.
Inflasi kelompok transportasi sebesar 0,99% memberikan andil terbesar terhadap total inflasi bulanan. Komoditas tarif angkutan udara dan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menjadi penyumbang inflasi bulanan dari kelompok ini, dengan besaran andil 0,12%.
Inflasi di bulan April 2026 didorong kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,44% dengan andil 1,56%. Tingkat permintaan yang kembali normal pasca-Hari Raya Idulfitri 1447 H memengaruhi perhitungan inflasi bulan April 2026 dan telah mengembalikan angka inflasi tahunan dalam target pemerintah sebesar 2,5±1%.
Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini secara berturut-turut adalah ikan segar, daging ayam ras, beras, minyak goreng, dan telur ayam ras.
Sementara di luar kelompok tersebut, komponen emas perhiasan dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih menjadi komponen penyumbang inflasi tahunan terbesar.
Penurunan harga makanan dan komoditas meredam inflasi
Ateng juga menyoroti faktor deflasi kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang berhasil meredam inflasi bulanan, bersamaan dengan inflasi kelompok pengeluaran transportasi yang memicu inflasi secara tahunan terkonsentrasi pada komponen harga diatur pemerintah.
Dimana, tingkat inflasi makanan, minuman, dan tembakau nilanya jadi lebih rendah seusai momentum Hari Raya Idulfitri seiring normalisasi permintaan yang terjadi bertepatan di bulan April 2026. "Penurunan harga beberapa komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan cabai merah telah menyumbang deflasi secara bulanan,” ujarnya.
Di samping penurunan permintaan pasca-Lebaran, Ateng juga menggarisbawahi meningkatnya pasokan pada komoditas seperti cabai rawit dan cabai merah seiring masa panen yang terjadi di seluruh daerah sentra produksi. Kelebihan pasokan yang terjadi di saat harga sedang menurun menyebabkan deflasi komoditas tak terhindarkan.
Di sisi lain, kenaikan tarif angkutan udara dan harga bensin seiring meningkatnya harga avtur di seluruh bandar udara yang beroperasi di Indonesia dan harga beberapa jenis BBM nonsubsidi menyebabkan kelompok pengeluaran transportasi mengalami inflasi 0,99% dengan andil 0,12%.
“Inflasi pada kelompok ini diredam dengan deflasi tarif angkutan antarkota yang sebelumnya mengalami inflasi pada puncak arus mudik Lebaran,” jelas Ateng.
Secara spasial, inflasi tahunan terjadi secara merata di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Papua Barat mencatatkan rekor provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi sebesar 5,00%, sementara Lampung menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tahunan terendah, yaitu sebesar 0,53%.
Pemerintah jaga daya beli masyarakat
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menyatakan, penurunan inflasi bulan April 2026 sebesar 2,42% YoY terjadi lebih cepat daripada perkiraan semula, dipengaruhi penurunan inflasi komponen harga diatur pemerintah dan harga bergejolak.
Menurutnya, hilangnya low base effect menyebabkan inflasi administered price turun signifikan menjadi 1,53% YoY. "Di sisi lain, harga pangan tetap terkendali yang tercermin dari terjaganya inflasi volatile food sebesar 3,37% YoY dengan harga komoditas daging dan telur ayam ras, serta aneka cabai mulai turun akibat mulai melimpahnya pasokan,” ujarnya melalui pernyataan tertulis.
Selain mengarahkan penurunan inflasi tetap sesuai target, Ferry menegaskan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga, guna menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan.
Seperti memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun dan melanjutkan program pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui operasi pasar, intervensi harga, dan pengawasan distribusi.
“Upaya menjaga kesinambungan pertumbuhan dilakukan dengan menguatkan sektor riil, menjaga daya beli masyarakat, dan memastikan fiskal dikelola dengan disiplin. Dengan langkah tersebut, perekonomian nasional tetap terjaga dan mampu bertahan di tengah ketidakpastian global yang berlanjut,” tegasnya.
MBG bisa picu kenaikan harga
Dihubungi secara terpisah, Kepala Penelitian Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata Faisal Rachman mengingatkan landaian inflasi seuai yang ditargetkan pemerintah, tidak serta-merta menghapuskan potensi imported inflation dan tekanan eksternal bagi Indonesia. Situasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah menjadi salah satu penyebabnya.
Bahkan sebelum eskalasi konflik di Timur Tengah, tekanan inflasi di Indonesia diperkirakan sudah mulai meningkat. "Ini didorong kebijakan fiskal ekspansif yang dapat meningkatkan jumlah uang beredar (M2) dan memicu kenaikan inflasi,” jelas Faisal kepada SUAR.
Tanpa perbaikan ketahanan pangan yang memadai, Faisal menengarai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan dapat mendorong peningkatan permintaan pangan dan sehingga menimbulkan risiko kenaikan inflasi harga bergejolak.
Padahal, risiko ketahanan pangan juga dibayangi yang terkait dengan potensi El Niño “Godzilla” yang juga perlu diantisipasi, karena dapat mendorong kenaikan harga pangan dan menambah tekanan lebih lanjut terhadap inflasi.
“Namun, tekanan ini mungkin dapat diredam sebagian oleh output gap negatif Indonesia, yang mengindikasikan permintaan agregat yang relatif moderat dan risiko yang lebih rendah terhadap inflasi yang didorong oleh permintaan,” ungkapnya.
Harga energi dan ruang moneter yang terbatas
Saat ini, dengan tekanan inflasi eksternal yang terus meningkat di tengah ketegangan geopolitik berkepanjangan di Timur Tengah, stabilitas Rupiah dan kenaikan harga minyak global bisa meningkatkan risiko inflasi barang-barang impor.
Perkembangan ini juga menekan posisi fiskal Indonesia melalui peningkatan belanja subsidi energi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan inflasi harga yang diatur pemerintah.
Faisal melihat, jika pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar untuk meredakan tekanan fiskal, ini dapat meningkatkan inflasi 1,42–3,06 poin persentase, terdiri dari dampak putaran pertama sebesar 0,79–2,03 ppt dan dampak putaran kedua sebesar 0,63–1,03 ppt.
"Dalam skenario ini, inflasi akhir 2026 berpotensi dapat melampaui batas atas 3,5%, yang secara efektif menutup ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter,” ungkap Faisal.
Pada tahap ini, Faisal menilai ruang pemangkasan BI Rate tahun ini semakin terbatas, dan kebijakan mempertahankan suku bunga kebijakan pada level 4,75% lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya guna menjaga stabilitas Rupiah.
Kemungkinan yang bisa terjadi, jika pemerintah mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi tanpa perubahan, maka diperkirakan inflasi pada akhir 2026 berada di sekitar 2,72%. "Namun, jika kondisi memburuk sesuai dengan skenario yang diuraikan di atas, inflasi dapat melonjak tajam, sehingga kenaikan suku bunga BI menjadi masuk akal dan dapat dibenarkan,” tegasnya.
