Kenaikan harga minyak global akibat eskalasi konflik di Selat Hormuz mulai memberikan tekanan signifikan terhadap industri petrokimia dan manufaktur di Indonesia, membuat margin industri semakin rendah dan risiko inflasi sektor riil.
Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak terus merangkak naik mendekati angka USD100 per barel atau naik dari sebelum konflik yang berada di level USD70 per barel.
Direktur PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), Suryandi, menilai ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz mulai memberikan tekanan terhadap sektor manufaktur dan infrastruktur di Indonesia melalui potensi kenaikan harga energi global.
"Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya produksi industri, terutama yang bergantung pada bahan baku berbasis energi, sekaligus menguji ketahanan rantai pasok domestik," kata dia dalam keterangannya kepada SUAR di Jakarta, Senin (30/3).
Ia mengatakan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak dunia, sehingga setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut berpotensi mengganggu pasokan energi global.
Gangguan ini, menurutnya, dapat memicu lonjakan harga minyak mentah yang kemudian berdampak langsung pada industri manufaktur, termasuk sektor petrokimia, plastik, dan logistik.
“Ketegangan di Selat Hormuz berpotensi memicu kenaikan harga energi yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi di sektor manufaktur,” ujar Suryandi.
Sebelumnya, dua kapal tanker pengangkut minyak milik Pertamina, Pertamina Pride dan Gamsunoro akhirnya mendapatkan izin untuk lewat setelah sebelumnya tertahan di Selat Hormuz.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital perdagangan minyak dunia yang menghubungkan kawasan Timur Tengah dengan pasar global.
Masih bisa bertahan
Menurut dia, dampak tertahannya kapal tersebut paling dirasakan oleh industri yang masih bergantung pada impor energi maupun bahan kimia dasar.
"Kenaikan harga bahan bakar dan bahan baku industri berpotensi menekan margin usaha, terutama bagi perusahaan yang belum memiliki diversifikasi sumber energi atau integrasi rantai pasok," kata Suryandi.
Di sisi lain, ia menilai perusahaan yang memiliki model bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir cenderung lebih siap menghadapi gejolak tersebut.
Ia menambahkan bahwa penguatan infrastruktur menjadi semakin penting di tengah meningkatnya tekanan biaya logistik akibat dinamika geopolitik.
"Dengan memperluas armada kapal gas dan kimia serta jaringan distribusi, perusahaan berupaya menjaga kelancaran rantai pasok meskipun terdapat potensi gangguan global," kata dia.
Lebih lanjut, Suryandi menilai bahwa kondisi geopolitik yang memicu kenaikan harga energi tidak sepenuhnya berdampak negatif.
Perusahaan yang memiliki eksposur pada sektor energi dan komoditas berpeluang memperoleh peningkatan pendapatan seiring naiknya harga global.
Selain itu, proyek hilirisasi industri yang sedang berjalan di dalam negeri, termasuk pengembangan fasilitas kimia dasar, dinilai dapat menjadi penopang dalam menghadapi tekanan eksternal.
Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku serta memperkuat struktur industri nasional.
Berbeda, bagi PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz dirasa belum memberikan dampak langsung terhadap operasional pelayaran nasional. Khususnya bagi emiten yang armadanya mengoperasikan kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) untuk sektor pertambangan, migas, perkebunan dan konstruksi tersebut.
Corporate Secretary PJHB, Cinthya, mengatakan hingga saat ini kegiatan operasional perusahaan masih berjalan normal di tengah meningkatnya tensi geopolitik di jalur distribusi energi global tersebut.
“Untuk saat ini tidak ada dampak, karena supplier masih ada sedia bahan bakar dan kapal operasional juga masih jalan karena masih ada kontrak-kontrak yang berjalan dan kalau kontrak time charter itu kita enggak menyediakan solar tapi pen charter yang beli sendiri, cuman gatau ke depan kira-kira bulan depan seperti apa situasinya,” ujar Cinthya kepada SUAR.
Ia menjelaskan bahwa dalam skema kontrak time charter, penyediaan bahan bakar menjadi tanggung jawab pihak penyewa kapal. Kondisi ini membuat perusahaan pelayaran tidak secara langsung terdampak oleh fluktuasi harga bahan bakar dalam jangka pendek, selama kontrak masih berjalan dan pasokan energi tetap tersedia di pasar.
Picu kepanikan pasar
Praktisi Senior Industri Migas, Hadi Ismoyo, menyatakan lonjakan harga minyak saat ini lebih dipicu oleh premi risiko geopolitik dibandingkan faktor fundamental pasokan dan permintaan. Ia menjelaskan bahwa eskalasi konflik di kawasan Teluk Persia memicu kepanikan pasar, terutama dengan meningkatnya tensi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran.
“Premi risiko geopolitik karena kepanikan, di mana perang semakin brutal, bahkan US akan mengirim Angkatan Daratnya untuk menguasai Kharg Island yang menjadi urat nadi industri migas Iran. Stok walau berkurang 20% dari Teluk Persia, sebenarnya masih bisa diganti dari sumber lain,” ujar Hadi kepada SUAR.
Tekanan harga minyak tersebut langsung ditransmisikan ke industri petrokimia nasional, terutama melalui kenaikan biaya bahan baku (feedstock) berbasis crude oil. Di sisi lain, sebagian besar produk petrokimia dijual dengan harga tetap, sehingga fluktuasi harga minyak menyebabkan margin industri tergerus.
“Dampak terbesar ada di industri petrokimia karena biasanya menjual barang jadi dan turunannya dalam fixed price sementara feedstock crude oil fluktuatif. Sehingga margin mereka tergerus dan mengalami kerugian yang signifikan,” kata Hadi.
Kerentanan industri petrokimia Indonesia dinilai lebih tinggi dibandingkan negara lain di kawasan karena struktur industrinya yang masih berbasis minyak mentah impor. Padahal, Indonesia memiliki cadangan gas yang relatif melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan petrokimia berbasis gas.
Selain itu, ketergantungan terhadap impor bahan baku menjadi titik lemah utama. Hadi menyebutkan bahwa sekitar 70% hingga 80% kebutuhan nafta nasional masih dipenuhi dari impor, sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Kondisi ini membuat kapasitas produksi domestik belum mampu meredam tekanan dari sisi pasokan global.
“Artinya produksi nafta dalam negeri tidak akan mampu menopang keberlanjutan petrokimia kita. Harus dicari pasokan dari sumber lain secepat mungkin,” ujarnya.
Jika tekanan pada industri petrokimia berlanjut, dampaknya diperkirakan akan merambat ke sektor manufaktur hilir, khususnya industri berbasis plastik dan turunannya. Dalam rentang waktu tiga hingga enam bulan ke depan, gangguan pasokan dan kenaikan biaya produksi berpotensi mendorong inflasi industri serta kenaikan harga barang konsumsi.
Lebih lanjut, kondisi ini juga berisiko menekan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar ekspor. Kenaikan biaya energi dan bahan baku dapat membuat harga produk domestik kurang kompetitif dibandingkan negara lain.
Untuk meredam dampak tersebut, Hadi menilai kebijakan subsidi energi masih menjadi opsi realistis dalam jangka pendek, meskipun memerlukan penyesuaian anggaran negara. Selain itu, insentif fiskal juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan industri.
“Subsidi energi menurut saya cukup realistis, dengan revisit APBN kita untuk memangkas program yang bukan prioritas. Saatnya Presiden menyampaikan darurat energi sehingga perlu langkah-langkah khusus dalam meredam gejolak ini,” jelas Hadi.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dinilai dapat menjadi momentum untuk mempercepat diversifikasi energi dan pengembangan petrokimia berbasis gas maupun bahan bakar nabati. Namun, transformasi tersebut membutuhkan waktu dan tidak dapat menjadi solusi instan di tengah tekanan harga energi global saat ini.
Meski belum terdampak secara langsung, Cinthya mengakui ketidakpastian tetap menjadi perhatian utama industri. Ia menyebut kondisi saat ini masih bergantung pada ketersediaan pasokan dari pemasok bahan bakar serta keberlanjutan kontrak yang telah disepakati dengan mitra usaha.
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendorong Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil peran langsung dalam upaya diplomasi dengan pemerintah Iran terkait tertahannya kapal tanker milik Pertamina di kawasan Selat Hormuz.
Menurut Syafruddin, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memanas tidak bisa ditangani hanya melalui jalur teknis kementerian, melainkan membutuhkan komunikasi tingkat tinggi antarkepala negara.
“Saya kira masalah kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” tegas Syafruddin dalam keterangan tertulis.
Syafruddin menilai, langkah diplomasi yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi, namun perlu ditingkatkan ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan efektif.
Ia menambahkan, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia, sehingga gangguan di wilayah tersebut tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga stabilitas energi global.
Ia berkata, keterlibatan langsung Presiden akan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan banyak pihak, termasuk Iran.
Ia berujar, pendekatan multilateral sangat diperlukan saat situasi perang masih berlangsung di Iran. Di sisi lain, ia menilai masalah ini harus menjadi momentum untuk mempercepat strategi diversifikasi pasokan energi agar tidak bergantung pada jalur rawan konflik.
“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” pungkasnya.
