Pemerintah Indonesia memastikan pasokan BBM bensin, solar maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG) dalam negeri aman di tengah krisis energi yang melanda dunia terdampak perang di Timur Tengah.
Kondisi tersebut justru bertolak belakang dengan kondisi dunia yang sedang mengalami kelangkaan BBM. Sejumlah negara di Asia misalnya seperti Filipina, Bangladesh, dan Korea Selatan mengambil langkah ekstrem untuk mengantisipasi tekanan tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, berdasarkan instruksi Presiden, pemerintah kini mulai mengalihkan sumber impor minyak mentah selain dari jalur Selat Hormuz serta mengoptimalkan produksi dalam negeri guna menjaga ketahanan energi, khususnya selama periode Lebaran.
“Kita juga tahu bahwa 20% dari crude kita itu kita ambil dari Selat Hormuz. Sekarang kita sudah switch ke tempat lain dan pasokannya sekarang Insyaallah sudah mulai membaik,” kata Bahlil di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, seperti disiarkan live Kamis (26/3/2026).
Terkait cadangan energi, ia menyebutkan bahwa kapasitas penyimpanan nasional berada pada kisaran 21 hingga 28 hari. Namun, cadangan tersebut bersifat dinamis karena terus mengalami pengisian dan distribusi secara berkala.
Keadaan sama tak dialami beberapa negara Asia yang sudah mengumumkan darurat energi nasional serta cara mengantisipasinya. Dilansir dari beberapa media, pemerintah Filipina menyiapkan dana darurat sebesar 20 miliar peso atau sekitar Rp5,61 triliun untuk membeli hingga 2 juta barel bahan bakar, termasuk produk minyak olahan dan liquefied petroleum gas (LPG).
Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya risiko terhadap pasokan bahan bakar dan ketahanan energi negara yang sangat bergantung pada impor, di mana hampir seluruh minyak mentah negara tersebut berasal dari Timur Tengah, dengan Arab Saudi sebagai pemasok utama.
Cadangan energi nasional Filipina saat ini diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 45 hari.
Sementara itu, Bangladesh menghadapi tekanan berbeda. Krisis pasokan bahan bakar minyak memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai wilayah.
Korea Selatan mengambil langkah antisipatif dengan mengaktifkan mode tanggap darurat nasional pada Rabu (25/3/2026). Presiden Lee Jae Myung menggelar rapat kabinet dan memutuskan aktivasi sistem darurat lintas kementerian. Langkah ini difokuskan untuk meredam dampak ekonomi, terutama menjelang pengumuman lanjutan terkait kebijakan batas harga maksimum minyak.
Kebijakan batas harga tersebut telah diperkenalkan sejak awal Maret 2026, menandai intervensi pemerintah pertama sejak liberalisasi harga energi pada 1997. Batas harga grosir mulai berlaku sejak 13 Maret 2026 dan akan dievaluasi setiap dua pekan. Lembaga publik juga diwajibkan menjalankan sistem rotasi kendaraan, di mana setiap kendaraan tidak boleh digunakan satu hari dalam lima hari kerja, termasuk penerapan ganjil genap.
Belum darurat energi
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai Indonesia belum berada dalam kondisi darurat energi meski tekanan geopolitik global meningkat.
Namun, pemerintah diminta tetap siaga karena potensi gangguan pasokan dan lonjakan harga minyak dapat berdampak langsung pada ekonomi domestik dan fiskal negara.
“Kalau melihat situasi terkini kan lalu lintas di Selat Hormuz kan sudah lebih longgar, jadi pembatasan atau larangan melintas di Selat Hormuz diperlonggar, hanya tinggal dibatasi untuk kapal-kapal dari Israel dan AS,” ucap Faisal kepada SUAR, Kamis (26/3/2026).
Meski demikian, ia menekankan bahwa situasi global masih penuh ketidakpastian sehingga Indonesia perlu mempercepat upaya kemandirian energi. Menurutnya, ketergantungan terhadap impor minyak, khususnya dari kawasan Teluk, perlu dikurangi melalui percepatan transisi energi dan pengembangan energi terbarukan.
“Nah pada dasarnya untuk Indonesia dan daerah lain kan dalam kondisi ada disrupsi pasokan energi seperti sekarang kan memang perlu berpikir lebih serius dan perlu mempercepat program kemandirian energi dan transisi energi,” kata Faisal.
Ia menilai Indonesia memiliki posisi relatif lebih baik dibandingkan negara tetangga karena porsi impor minyak dari Timur Tengah hanya sekitar 20%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia yang mencapai 70% dan Filipina sekitar 95%. Selain itu, Indonesia telah mendiversifikasi impor dari negara Afrika seperti Nigeria dan Angola.
“Kita untungnya lebih banyak mengimpor dari Afrika, dari Nigeria, Angola, sehingga mestinya relatif lebih aman,” ujarnya.
Namun, Faisal mengingatkan bahwa risiko utama dalam kondisi konflik bukan hanya pada ketersediaan pasokan, tetapi juga harga minyak yang cenderung meningkat. Kenaikan harga tersebut berpotensi menekan sektor industri dan memperbesar beban subsidi energi pemerintah.
Ia memperkirakan jika harga minyak bertahan di atas 80 dolar AS per barel dengan nilai tukar rupiah di kisaran Rp17.000 per dolar AS, maka tambahan beban subsidi energi dapat melampaui Rp100 triliun. Kondisi ini berpotensi mendorong defisit anggaran mendekati atau melampaui batas 3% dari produk domestik bruto.
“Saya sampaikan bahwa kalau memang berkepanjangan konfliknya sehingga harga minyaknya di atas 80 dolar per barel dengan kurs rupiah di kisaran Rp17 ribu per USD, maka subsidi energi bisa membengkak, tambahannya saja di atas 100 triliun rupiah,” ujarnya.
Dalam jangka pendek, ia menekankan pentingnya pengamanan pasokan energi dan distribusi agar tetap lancar. Sementara untuk jangka menengah, percepatan program transisi energi dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Faisal juga menyoroti pentingnya realokasi anggaran negara sebagai respons terhadap tekanan fiskal yang meningkat. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan penyesuaian belanja dengan memprioritaskan program yang lebih mendesak.
“Perlu ada refocusing dan realokasi anggaran dari pos-pos anggaran yang kurang mendesak ke yang lebih mendesak untuk meredam dampak perang yang sekarang sedang berlangsung,” tuturnya.
Selain itu, ia menilai Indonesia masih memiliki alternatif sumber energi lain seperti batu bara, gas, dan energi terbarukan yang dapat menjadi penyangga dalam menghadapi potensi krisis energi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada pengelolaan distribusi dan kebijakan energi yang tepat.
Diversifikasi menyelamatkan
Senada, Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, menyatakan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap aman meski tekanan geopolitik global meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Indonesia juga telah melakukan diversifikasi sumber impor minyak untuk menjaga keberlanjutan pasokan di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Fathul menyampaikan bahwa kondisi global saat ini berada dalam situasi ketidakpastian (global uncertainty), terutama akibat konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dampaknya, harga minyak dunia sempat melonjak hingga 116 dolar AS per barel sebelum kembali turun ke kisaran 88–90 dolar AS per barel.
Ia menjelaskan bahwa meskipun terjadi gejolak harga, Indonesia relatif aman dari sisi pasokan karena tidak sepenuhnya bergantung pada kawasan Timur Tengah. Saat ini, sekitar 19% impor minyak mentah Indonesia berasal dari wilayah tersebut, sementara sisanya telah didiversifikasi ke negara lain seperti Nigeria, Angola, Australia, dan sejumlah negara lainnya.
“Artinya, kita bicara security of supply, Indonesia sudah baik,” kata Fathul.
Dari sisi kebutuhan, konsumsi minyak mentah nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi kilang domestik berada di kisaran 1 hingga 1,2 juta barel per hari. Kekurangan pasokan tersebut dipenuhi melalui impor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun BBM jadi.
Ia menambahkan bahwa cadangan BBM nasional saat ini berada pada kisaran 23 hari sesuai ketentuan pemerintah. Namun, cadangan tersebut bersifat dinamis karena pasokan terus masuk secara berkelanjutan.
“Itu bersifat cadangan. Kalau kita bicara yang kita distribusikan ini sifatnya adalah continuous supply,” ujarnya.
Di sisi lain, konsumsi BBM nasional relatif stabil tanpa lonjakan signifikan, dengan total konsumsi mencapai sekitar 75 juta kiloliter per tahun. Penyaluran BBM bersubsidi seperti Biosolar dan Pertalite juga tercatat berada di kisaran 98–99% dari kuota yang ditetapkan pemerintah.
Untuk mengurangi ketergantungan impor, Fathul menyebut pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas kilang domestik serta pengembangan energi terbarukan. Program mandatori biodiesel seperti B40 dinilai mampu memperkuat ketahanan energi, khususnya untuk Solar.
Fathul menegaskan bahwa dengan kombinasi diversifikasi impor, optimalisasi produksi dalam negeri, serta penguatan energi alternatif, pasokan BBM Indonesia tetap terjaga di tengah tekanan geopolitik global.
Harga terkendali no panic buying
Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah terus memantau kondisi global yang dinilai tidak dapat diprediksi. Meski demikian, ia memastikan harga dan pasokan energi domestik tetap terkendali sesuai arahan Presiden.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tidak lagi mengimpor Solar, sementara untuk bensin sekitar 50% masih berasal dari impor. Adapun LPG masih didominasi impor hingga sekitar 70% dari total kebutuhan nasional.
“Solar kita insyaallah tidak lagi kita lakukan impor, jadi clear. BBM berbentuk bensin sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri tetapi kita sudah mencari alternatif-alternatifnya termasuk route-nya,” jelas Bahlil.
Di tengah kondisi global yang tidak menentu, Bahlil mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan menghindari pembelian berlebihan. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pembatasan pembelian BBM, namun meminta masyarakat tidak melakukan panic buying.
“Saya ingin menyampaikan bahwa tolong kita memakai energi dengan bijak. Tolong SPBU ini bukan untuk industri. Tolong dipakai dengan bijaksana,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga mengingatkan agar tidak ada praktik penimbunan BBM oleh oknum tertentu. Bahlil menegaskan pentingnya peran seluruh pihak dalam menjaga stabilitas energi nasional.
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga keberlanjutan subsidi energi agar tidak memberatkan masyarakat, meskipun di tengah tekanan krisis global.
“Doakan kami dari pemerintah khususnya untuk subsidi sampai dengan semalam arahan Bapak Presiden untuk mencari akal bagaimana agar kita jangan memberatkan rakyat,” kata Bahlil.
Selama periode Lebaran, pemerintah mencatat tidak terjadi antrean panjang di SPBU, distribusi LPG berjalan lancar, serta layanan kendaraan listrik terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan kesiapan sektor energi nasional dalam menghadapi lonjakan permintaan musiman di tengah tekanan global.
