Tim SUAR menggali pemikiran para pengambil keputusan atau pemimpin di perusahaan serta pengamat ekonomi terkait dampak atau manfaat kesepakatan dan kerjasama tersebut bagi kemajuan bangsa melalui Survei Semesta Dunia Usaha.

Highlight

• Responden berpendapat bahwa tujuan utama pertemuan Presiden RI dengan pemimpin-pemimpin negara besar di dunia adalah untuk memperkuat peran Indonesia di kawasan (40,6%), meningkatkan kerjasama ekonomi (25%), dan mengundang investor (15,6%).
• Kesepakatan kerja sama multilateral dan bilateral yang dilakukan pemerintah menurut responden bermanfaat bagi perekonomian negara dalam banyak hal. Hal itu antara lain akan meningkatkan realisasi investasi (75%), meningkatkan kinerja ekspor (75%), serta menciptakan lapangan kerja (65,6%).
• Gaya komunikasi dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membahas kesepakatan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain menumbuhkan apresiasi dan keyakinan responden bahwa ke depannya hal itu akan memperbesar aliran investasi yang masuk ke Indonesia dan membuat Indonesa lebih maju (65,6%).

Sejak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto aktif melakukan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara besar di dunia. Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin (Juli 2024) dan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping (November 2024).

Di tahun 2025, Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri India, Shri Narendra Modi (Februari 2025), dengan Presiden Perancis, Emmanuel Macron (Mei 2025), dengan Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva (Juli 2025), dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (September 2025).

Hasil Survei Semesta Dunia Usaha yang dilakukan Tim SUAR, responden melihat bahwa tujuan utama pertemuan-pertemuan penting itu titik beratnya adalah di bidang ekonomi, yaitu untuk memperkuat peran Indonesia di kawasan, terutama global, yang diutarakan oleh 40,6% reesponden, serta meningkatkan kerja sama ekonomi (25% responden) dan mengundang investor untuk masuk ke Indonesia (15,6% responden).

Tidak itu saja, juga ada tujuan lainnya, yaitu untuk secara aktif menyuarakan perdamaian dunia dan meningkatkan kerjasama bidang pertahanan. Hal ini sangat relevan di tengah situasi global yang masih diwarnai oleh konflik dan perang antarnegara.

Kesepakatan Multilateral dan Bilateral

Tahun 2025 menjadi tahun penting bagi Indonesia untuk meletakkan fondasi ekonomi yang kuat untuk bergerak lebih cepat di tahun-tahun berikutnya. Sejumlah pencapaian berhasil ditorehkan.

Di awal tahun, tepatnya pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS. Brasil sebagai Ketua BRICS 2025 mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS setelah mendapat persetujuan konsensus dari seluruh anggota. Selanjutnya Presiden Prabowo hadir dalam pertemuan BRICS pertamanya pada 6-7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil.

Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu blok ekonomi tertentu.

Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan persaingan kekuatan besar, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada satu kelompok saja. Dengan menjadi bagian dari BRICS, suatu negara dapat mengurangi ketergantungan pada satu blok ekonomi tertentu dan menguatkan kerjasama antarnegara berkembang seperti BRICS. Pada tahun 2024, negara anggota BRICS berkontribusi pada lebih dari 40% populasi dunia dan 44% dari PDB dunia.

Tidak hanya menghadiri pertemuan BRICS, Presiden Prabowo selalu menyempatkan hadir dalam pertemuan multilateral lainnya, seperti APEC, G-20, ASEAN, dan D-8. Presiden Prabowo juga hadir dalam Sidang Umum PBB di New York pada 23 September 2025.

Dalam memperkuat kerjasama ekonomi secara bilateral, Indonesia pada 24 September 2025 menandatangani Perjanjian Indonesia – Kanada CEPA dan berlaku mulai tahun 2026. Indonesia telah memulai perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Kanada sejak tahun 2021 sebagai upaya untuk mendorong ekspor produk Indonesia dan mengurangi defisit neraca perdagangan dengan Kanada.

Dua hari sebelumnya, yakni pada 22 September 2025 dilakukan penandatanganan Perjanjian Indonesia – EU CEPA. Proses perundingan Indonesia – EU CEPA ini cukup alot terkait salah satu komoditas ekspor Indonesia dan telah berlangsung dalam sembilan tahun terakhir.

Ekspor utama Indonesia ke EU antara lain minyak sawit, bijih tembaga, dan lemak industri. Sementara Indonesia mengimpor kendaraan bermotor, mesin industri, dan obat-obatan dari EU. Adanya Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) berdampak pada komoditas ekspor Indonesia ke EU. Dengan disepakatinya perjanjian Indonesia – EU ini, hasil ekspor Indonesia ke Uni Eropa, terutama bagi komoditas utama seperti sawit dan tekstil, diharapkan akan semakin baik.

Pada tanggal 21 Desember 2025, ditandatangani pula Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia – Uni Ekonomi Eurasia atau I – EAEU FTA di St Petersburg, Rusia. EAEU merupakan organisasi kerjasama negara-negara Eurasia, seperti Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kirgistan yang dibentuk sejak 2014. Bagi Indonesia, perdagangan bebas dengan negara-negara Eurasia ini membuka peluang diversifikasi negara tujuan ekspor.

Terkait dengan hubungan dagang antara Indonesia – Amerika Serikat, saat ini negosiasi tentang tarif resiprokal sebesar 19 persen masih berlangsung dan ditargetkan kesepakatan perjanjian akan ditandatangani pada akhir Januari 2026. Indonesia mendapat pengecualian tarif bea masuk untuk sejumlah komoditas unggulan, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, teh, dan sebagainya. Sementara itu, AS berharap mendapatkan askes terhadap sektor mineral kritis Indonesia.

Komoditas atau sektor-sektor yang mendapat tarif khusus ini merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan setelah pada Juli lalu AS menurunkan tarif terhadap produk Indonesia dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen.

Substansi perjanjian tarif antara RI - AS memasuki tahap penyelarasan bahasa hukum dan penyelesaian teknis dokumen.

Seluruh substansi perjanjian dagang RI – AS itu menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada prinsipnya telah disepakati. Selanjutnya pembahasan memasuki tahap penyelarasan bahasa hukum dan penyelesaian teknis dokumen. Dokumen perjanjian rencananya akan ditandatangani langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Dampak Berganda dan Berkelanjutan

Kesepakatan atau perjanjian yang ditandatangani pemerintah ini dipandang responden memiliki dampak berganda (multiplier effect) untuk perekonomian. Sebagian besar responden menyatakan bahwa kesepakatan tersebut dapat meningkatkan realisasi investasi Indonesia (75%). Selain itu, juga dapat meningkatkan kinerja ekspor (75%) dan menciptakan tambahan lapangan kerja di dalam negeri (65,6%).

Dari pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral yang sudah dilakukan, laporan Badan Komunikasi Pemerintah RI menyebutkan Presiden Prabowo berhasil mendapatkan komitmen investasi baru lebih dari Rp 1.000 triliun.

Implementasi dari kesepakatan-kesepakatan itu diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi tahun-tahun ke depan. Secara kumulatif, realisasi investasi periode Januari-September 2025 mencapai Rp 1.434,3 triliun yang tumbuh 13,7% secara tahunan. Secara kumulatif hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Gaya komunikasi dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain menumbuhkan apresiasi dan keyakinan responden bahwa ke depannya hal itu akan memperbesar aliran investasi yang masuk ke Indonesia dan membuat Indonesa lebih maju (65,6%).

Tidak hanya berdampak ganda, kesepakatan-kesepakatan itu diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk jalannya perekonomian secara berkelanjutan. Hal ini untuk tujuan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengatasi masalah pengangguran yang saat ini tercatat sebanyak 7,4 juta jiwa.

Metodologi dan Profil Responden

Survei Semesta Dunia Usaha dilakukan pada 5-25 November 2025. Sebanyak 32 narasumber (responden) dipilih secara purpossive sampling dari kalangan dunia usaha dan pengamat ekonomi. Dari kalangan dunia usaha, posisi narasumber beragam, mulai dari direktur, direktur utama, hingga owner.

Dari segi pendidikan, responden adalah berpendidikan hingga S1 (50%) dan pascasarjana atau S2/S3 (50%).

Dari segi usia, jumlah narasumber responden yang berusia muda bertambah dengan komposisi berusia hingga 35 tahun sebanyak 28,1%, usia 36-45 tahun sebanyak 12,5%, usia 46-55 tahun sebanyak 37,5%, dan usia 56 tahun ke atas sebanyak 21,9%.