PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey) Group sebagai holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor jasa testing, inspection, certification (TIC) menargetkan masuk ke dalam 20 besar sektor TIC global di tahun 2030.
IDSurvey memiliki tiga anak perusahaan yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo), dan PT Surveyor Indonesia.
Saat ini, IDSurvey telah menempati posisi top 3 TIC di Asia-Pasific dan menjadi yang nomor satu di Indonesia. Untuk menuju ambisi besar tersebut, tentunya ada sejumlah tantangan dan inovasi yang perlu dilakukan.
Direktur Utama IDSurvey Arisudono Soerono mengatakan, untuk mencapai target tahun 2030 itu IDSurvey melakukan transformasi dalam market innovation, product/service innovation, process innovation, hingga geographic innovation.
“Kami berencana untuk menjadi top 20 global TIC, kami gak ingin puas hanya di Indonesia saja. Kami ingin menjadi salah satu pemain besar di dunia, bagaimana kami melakukan itu? Ada empat inovasi yang kami lakukan,” kata Ari saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (25/06/2026).
Keempat peran tersebut meliputi perdagangan internasional, keamanan dan kepatuhan produk, keberlanjutan dan environmental, social, dan governance (ESG), serta digitalisasi dan teknologi.
IDSurvey juga menyediakan layanan pengujian, inspeksi, seritfikasi, verifikasi, hingga konsultasi demi memastikan suatu produk, proses, teknologi, ataupun organisasi sudah memenuhi standar yang berlaku.
Inovasi yang dilakukan IDSurvey di bidang market adalah untuk meningkatkan market share di BUMN dan swasta. Saat ini, dari total market size TICC yang senilai Rp22 triliun, IDSurvey mengambil pangsa pasar sebesar 27%, sementara 49% pangsa pasar adalah TIC swasta asing, dan 24% sisanya TIC swasta domestik. Sebanyak 53% dari pelanggan IDSurvey pun merupakan BUMN dan anak perusahaannya.
“Harapan kami, kami bisa berperan lebih besar di market share di BUMN dan program strategis pemerintah sehingga kita bisa meningkatkan market share kita,” ucapnya.
Strategi kedua, adalah meningkatkan inovasi produk dan layanannya yang meliputi transformasi operasional laboratorium, penyediaan informasi geospasial dasar dan tematik bagi kementerian, lembaga, ataupun swasta, climate and sustainability assurance, dan juga digital technology assurance.
Pihak IDSurvey pun akan melakukan transformasi secara besar-besaran untuk laboratorium pemeriksaan mereka yang dipergunakan untuk menguji sifat dari barang-barang yang harus diperiksa dan lain sebagainya. Selain itu, ada pula produk-produk layanan baru yang ditawarkan untuk masyarakat dan para pelanggan.
“Kita perkuat produk baru kita di climate and sustainability assurance karena banyak pihak-pihak yang membutuhkan sertifikasi yang bersifat mendukung climate and sustainability mereka,” lanjutnya.
Transformasi digitalisasi
Sementara itu dalam proses inovasi, IDSurvey akan melakukan tranformasi digitalisasi, dengan menggunakan sistem single enterprise resources planning (ERP) dan menggunakan robot dalam aktivitasnya.
Rencana inovasi secara geografis juga dibuat dengan melakukan ekspansi ke luar negeri dan menjajaki berbagai peluang yang ada.
“Kita tahu Eropa pun banyak penduduk muslim yang membutuhkan sertifikasi halal, India juga hampir penduduk muslim yang sama besar dengan Indonesia juga membutuhkan sertifikasi halal, sertifikasi halal yang paling lengkap dan maju itu adalah di Indonesia, jadi kita bisa memanfaatkan standar itu untuk menjadi pemain besar di luar negeri,” ujarnya.
Sebagai informasi mengenai anak perusahaan IDSurvey, ada PT Biro Klasifikasi Indonesia yang menjalankan layanan pemastian dengan fokus sektor maritim dengan menjalankan peran mandatory statutory, di mana PT BKI ini memberikan sertifikasi kepada kapal-kapal layak berlayar atau tidak. Sementara itu, PT Sucofindo melakukan verifikasi ekspor yang dilakukan di Indonesia, dan PT Surveyor Indonesia menjalankan peran untuk memeriksa barang impor.
Pertumbuhan cukup baik
IDSurvey secara kinerja keuangan juga mencatatkan pendapatan dan pertumbuhan yang cukup baik. Di tahun 2025, pendapatannya tercatat sebesar Rp7,5 triliun, laba bersih Rp982 miliar, dan EBITDA Rp1,5 triliun yang mana lebih tinggi dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) di tahun tersebut.
Tingkat kesehatan perusahaan pun berada di AA+/Stable shingga klasifikasinya sangat sehat. Ari menjelaskan, seluruh aspek tersebut di tahun 2026 ini ditargetkan tumbuh di atas 20 persen. Dari awal tahun hingga April, IDSurvey sudah memiliki pendapatan sebesar Rp2,1 triliun, laba bersih Rp264 miliar, dan EBITDA Rp447 miliar.
“Sampai dengan bulan April kami semua berada di atas RKAP, jadi insya Allah kita juga akan bisa on-track untuk bisa mencapai target RKAP yang tumbuh di atas 20% tersebut,” ucap Ari.
Di bidang testing, IDSurvey per tahunnya melakukan pengujian terhadap 32 ribu parameter dan 200 ribu sampel. Sementara itu di bidang inspeksi ada 12 sektor jasa mulai dari nondestructive test, verifikasi pembangunan smelter, inspeksi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga survei terrestrial. Perharinya, IDSurvey menerbitkan lebih dari seribu sertifikat dan melakukan inspeksi terhadap lebih dari 50 kapal.
Adapun beberapa contoh pencapaian operasional dari para anak perusahaannya seperti PT BKI yang ditunjuk sebagai BUMN Pelaksana dalam KPBUMN Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar dengan Badan Informasi Geospasial BIG), PT Sucofindo yang melakukan verifikasi ekspor-impor dan Lembaga Pemeriksa Halal hingga melakukan sertifikasi perdagangan karbon, serta PT Surveyor Indonesia yang melakukan verifikasi penyaluran biodiesel B20-B40 arus minyak korporat Pertamina untuk distribusi energi di seluruh wilayah Indonesia.
IDSurvey juga telah berdiskusi dengan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) terkait peluang kerja sama dalam mendukung tata kelola ekspor yang lebih efisien serta terpercaya.
“Peranan IDSurvey di dalam skema ekspor dan impor, kami sedang berdiskusi dengan DSI terkait bagaimana kita berperan aktif di situ, utamanya untuk berperan sebagai verifikator di lapangan dan juga bisa menyediakan sistem yang memastikan data-data yang ada bisa cepat sekali periksa,” jelas Ari.
Tantangan yang dihadapi
Dalam perkembangannya, IDSurvey mengalami berbagai tantangan terutama akibat kebijakan efisiensi belanja pemerintah, perlambatan ekonomi global, serta meningkatnya persaingan di industri TIC. Perusahaan pun dituntut untuk melakukan transformasi, memperkuat inovasi, dan memperluas sumber pertumbuhan usaha.
Di satu sisi, TIC ini merupakan instrumen negara yang berperan untuk memastikan kualitas, keselamatan, kepatuhan, dan daya saing ekonomi nasional. Peranan IDSurvey menurut Ari pun cukup strategis dan dapat menjadi mitra utama strategis dari pemerintah.
“Peranan IDSurvey itu cukup strategis, kita bisa memastikan bahwa produk hilirisasi itu sesuai standar dan spesifikasinya, manfaatnya itu tepat sasaran, jangkauannya kepada seluruh Indonesia tanpa pengecualian wialyah, rantai pasoknya itu patuh pada regulasi keselamatan, produknya itu higienis dan layak, dan program terkontrol dan bisa diaudit secara independen,” lanjutnya.
Tanpa ada pemastian atau TIC, negara berisiko kehilangan penerimaannya, keamanan dan ketahanan negara juga rentan, proyek strategis berpotensi gagal, produk Indonesia ditolak di pasar global, kepercayaan dari investor rendah, dan target hilirisasi ataupun transisi energi dapat menjadi lebih sulit untuk tercapai.
Jadi mitra utama pemerintah
Demi menjaga sejumlah keberhasilannya, IDSurvey memerlukan sejumlah dukungan, Ari mendorong agar IDSurvey sebagai BUMN jasa survei ini dijadikan sebagai prioritas dan mitra utama pemerintah dalam mengerjakan tugas-tugas TIC dari pemerintah termasuk untuk program kerja prioritas dan hilirisasi sumber daya alam.
“Dan juga percepatan dan penguatan BKI sebagai anggota International Association of Classification Societies (IACS) pertama di Asia Tenggara serta menetapkan BKI dan afiliasinya sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional,” tutupnya.
Menanggapi di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adisatrya Suryo Sulisto menilai, IDSurvey secara kinerja keuangan memiliki indikator yang baik dan sehat. Maka dari itu, tantangannya lebih terletak di sisi bagaimana ekpansi dilakukan ke depannya, memperluas bisnis, dan lebih mendominasi pasar.
Bahkan, Adisatrya juga mendorong IDSurvey untuk melakukan pembahasan dengan Danantara mengenai opsi melantai di pasar bursa Indonesia dan melakukan initial public offering (IPO) agar lebih dipercaya oleh masyarakat dan para pelanggan.
“IPO kadang kita perlukan untuk menambah kredibilitas, apalagi ini di bidang industri pemastian yang perlu kredibilitas itu. Saya lihat pemain-pemain besar dunia juga sudah listed, jadi itu suatu ide yang perlu menurut saya dipertimbangkan oleh Danantara dan juga IDSurvey mengenai IPO ke depan,” ujarnya.
Mengenai TIC swasta asing yang masih mendominasi pasar Indonesia, IDSurvey perlu meningkatkan daya saingnya lebih baik lagi agar bisa mengambil pangsa pasar dari pemain swasta asing, tetapi juga di saat yang bersamaan juga bersaing dengan sehat dengan para pemain swasta lokal.
“Ini marketing-nya di sektor swasta juga mungkin harus ditingkatkan, jadi rasio BUMN dan anak perusahaan yang menggunakan IDSurvey kita harapkan bisa naik tapi secara keseluruhan diversifikasinya juga lebih bagus jadi tidak didominasi perusahaan BUMN sebagai pelanggan,” kata Adisatrya.
Menurut dia, di tengah upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat hilirisasi dan meningkatkan ekspor, peran layanan TIC menjadi semakin strategis menurutnya.
Daya saing sebuah negara saat ini juga tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya dalam memproduksi suatu barang atau jasa, tetapi juga bagaimana kemampuannya dalam menjamin kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk terhadap standar nasional dan internasional.
“Dengan demikian keberhasilan berbagai agenda pembangunan nasional turut ditopang oleh kapasitas IDSurvey dalam memberikan layanan penjamin mutu yang kredibel dan berstandar internasional,” ucapnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Pemberian sertifikat yang lama
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Nurwayah, menyoroti sejumlah persoalan yang masih terjadi di lapangan mengenai TIC yang disediakan oleh IDSurvey melalui anak perusahaannya. Di BKI, permasalahan yang perlu segera diatasi menurut Nurwayah adalah mengenai lamanya proses pemberian sertifikat.
“Permasalahan yang dialami adalah pada saat selesai kapal docking terbitlah sertifikat sementara yang biasanya berlaku 3 sampai 6 bulan, namun proses penerbitan sertifikat permanennya belum terbit ketika sertifikat sementara masanya berakhir, ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks,” kata Nurwayah.
Sertifikat yang dikeluarkan oleh BKI pun bahkan dikatakan olehnya mencapai belasan untuk satu kapal saja, sementara sertifikat yang dikeluarkan itu menjadi dasar untuk sertifikat-sertifikat yang diperlukan berikutnya.
Kepercayaan pelaku usaha internasional terhadap hasil pengujian laboratorium milik Sucofindo juga menurutnya masih minim. Sejumlah perusahaan asing masih memilih menggunakan jasa laboratorium asing.
“Sucofindo andalan kita, tapi ketika kami mengajukan untuk melakukan lab ke Sucofindo ditolak, mereka lebih nyaman dengan Intertek, Viswa Lab, yang harus dikirim ke Singapore, padahal di depan mata ada Sucofindo. Ini coba ada perbaikan-perbaikan,” harapnya.