Para eksportir Indonesia mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi potensi penutupan Selat Hormuz yang dapat mengganggu jalur perdagangan global. Salah satu strategi yang disiapkan adalah melakukan diversifikasi rute pengiriman serta menjajaki jalur logistik alternatif guna memastikan distribusi barang tetap berjalan.
Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soestrisno mengatakan pelaku usaha juga meningkatkan koordinasi dengan perusahaan pelayaran dan mitra dagang di luar negeri untuk memantau perkembangan situasi geopolitik yang berpotensi mempengaruhi aktivitas ekspor.
“Eksportir juga berupaya memperkuat manajemen rantai pasok dengan menyesuaikan jadwal pengiriman serta menambah stok di beberapa titik distribusi strategis.,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (9/3).
Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko keterlambatan akibat terganggunya arus pelayaran di kawasan Timur Tengah. Para pelaku usaha berharap pemerintah dapat terus memberikan informasi terkini serta dukungan kebijakan agar aktivitas ekspor Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Eskalasi konflik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz mulai mengancam stabilitas perdagangan luar negeri Indonesia. Jalur vital yang menjadi nadi pengiriman energi dan barang di kawasan Teluk tersebut kini lumpuh total akibat perang terbuka antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menjadwalkan pertemuan khusus dengan para pelaku usaha untuk memetakan navigasi ekspor jalur konflik. Pemerintah berupaya menggali informasi mengenai kendala teknis yang mulai menghambat arus logistik, mengingat Selat Hormuz merupakan rute strategis bagi komoditas global.
“Kami akan memanggil eksportir untuk membahas langkah antisipasi, dan meminta ide atau solusi yang mereka tawarkan seperti apa,” ujar dia ketika ditemui saat peluncuran BINA Lebaran 2026, di Jakarta (6/3).
Hambatan ekspor diprediksi tidak hanya memukul sisi hilir, tetapi juga sektor produksi domestik yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor dari negara-negara Teluk.
Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) akan dilibatkan untuk mengidentifikasi potensi penurunan volume perdagangan akibat blokade ini. Kemendag sendiri mengaku belum mengantongi angka pasti terkait dampak kerugian material.
Budi menegaskan pentingnya mendengar masukan langsung dari lapangan untuk memahami di mana titik lemah rantai pasok saat ini.
Hingga saat ini, Badan Kebijakan Perdagangan masih melakukan kajian mendalam mengenai komoditas apa saja yang paling terdampak secara signifikan. Namun, ancaman gangguan pada sektor manufaktur yang mengandalkan bahan baku dari negara Teluk sudah di depan mata.
Dampak Langsung
Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan penutupan selat Hormuz memberikan dampak langsung berupa hambatan ekspor, mengingat mayoritas ekspor mobil Indonesia ke Timur Tengah melalui jalur selat Hormuz.
“Ini berpotensi mengalami disrupsi. Selain itu, ketegangan Hormuz akan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang akan meningkatkan biaya subsidi yang membebani APBN,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (9/3).
Apalagi saat ini, kondisi fiskal Indonesia sedang lemah,Setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1 per-barrel, subsidi akan meningkat Rp 3-4 Triliun.
Intinya, kenaikan harga minyak akan menyebabkan inflasi, apalagi ini bersamaan dengan momentum Idul Fitri dimana secara natural inflasi akan relatif naik.
Menurut dia, Indonesia perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur utama distribusi minyak dunia. Pemerintah dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan ketersediaan energi dan bahan baku industri tetap terjaga, termasuk dengan menambah cadangan strategis minyak dan memperluas sumber impor dari negara lain di luar kawasan Teluk.
Selain itu, optimalisasi peran PT Pertamina (Persero) dalam mengamankan pasokan energi nasional menjadi krusial agar kebutuhan domestik tidak terganggu apabila terjadi gangguan logistik global.
Langkah ini, ujarnya, dapat dipadukan dengan percepatan transisi energi, penguatan logistik nasional, serta pemantauan ketat terhadap perkembangan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
"Dengan strategi yang terkoordinasi antara pemerintah dan dunia usaha, Indonesia diharapkan mampu meminimalkan dampak gejolak global terhadap stabilitas ekonomi dan aktivitas industri dalam negeri," kata dia.