Perekonomian Indonesia diklaim masih berada di jalur pertumbuhan di tengah tekanan global, meski dihadapkan pada ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan kenaikan harga energi.
Terkait hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung, Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun, dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir, menyinggung pentingnya menjaga daya beli, stabilitas fiskal, serta mendorong investasi sebagai respons terhadap tantangan ekonomi 2026.
Menurut Juda, strategi utama pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal, termasuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah tersebut, kata dia, diperlukan untuk menahan inflasi agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga.
“Kalau subsidi itu kita ubah atau harganya dinaikkan, tentu saja dampaknya pada inflasi. Sehingga kalau inflasi naik, daya beli masyarakat akan turun, konsumsi akan turun, dampaknya adalah pada perekonomian,” jelas Juda, Selasa (7/4/2026).
Dari sisi kinerja, ia menyebut indikator ekonomi pada kuartal I menunjukkan tren positif. Belanja negara tumbuh sekitar 40%, sementara penerimaan pajak hingga Maret meningkat 20,7% secara tahunan. Defisit anggaran tercatat sekitar 0,9% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih dalam batas aman.
Juda menambahkan, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 5,4% hingga 6%. Selain menjaga konsumsi, pemerintah mengandalkan ekspor komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit yang berpotensi memberikan tambahan penerimaan saat harga global meningkat.
“Ketika harga minyak naik, harga-harga komoditas ekspor kita mengalami kenaikan. Jadi ada windfall revenue dari sini,” kata dia.
Meski demikian, tekanan eksternal tetap menjadi perhatian. Juda mengakui kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan beban subsidi. Namun, ia memastikan defisit APBN tetap dapat dijaga di bawah 3% melalui efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan negara.
Sementara itu, Misbakhun menyoroti meningkatnya ketidakpastian global sebagai tantangan utama. Ia menekankan pentingnya stabilitas ekonomi untuk menjaga stabilitas politik, terutama di tengah potensi gejolak akibat perang dan tekanan eksternal.
“Stabilitas ekonomi harus kita jaga dalam rangka menjaga stabilitas politik,” ujar Misbakhun.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Ia juga mengingatkan agar kebijakan tidak hanya berhenti di tingkat makro, tetapi juga berjalan efektif di lapangan. Misalnya, keputusan menahan harga BBM harus diikuti dengan ketersediaan pasokan dan operasional layanan publik seperti transportasi dan energi.
Selain itu, dia menilai komunikasi publik menjadi faktor krusial. Menurutnya, pemerintah dan otoritas ekonomi perlu menyampaikan kondisi fiskal dan keuangan secara jelas untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor, termasuk lembaga pemeringkat global.
Di sisi lain, Pandu Sjahrir melihat ketidakpastian global justru membuka peluang investasi. Ia mengklaim jika kenaikan biaya modal (cost of capital) membuat sejumlah sektor menjadi lebih menarik bagi investor.
“Kita melihat dari sisi kredit menarik, pasar ekuitas makin menarik, dan juga capital formation investment,” tuturnya.
Ia mengidentifikasi beberapa sektor prioritas investasi, yakni energi, hilirisasi industri, kesehatan, serta infrastruktur digital. Menurutnya, kebutuhan energi untuk pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai negara dengan sumber daya energi yang melimpah.
Pandu mencontohkan kebutuhan energi untuk pusat data yang terus meningkat di kawasan Asia, sementara kapasitas Indonesia masih relatif terbatas. Kondisi ini dinilai sebagai peluang untuk menarik investasi di sektor energi dan infrastruktur digital secara bersamaan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa investasi yang dilakukan harus tetap menghasilkan keuntungan ekonomi, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang produktif dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia.
“Kita ingin menciptakan lapangan kerja yang pintar, jadi menambah produktivitas per kapita,” ujarnya.
Masih Ada Ruang Bagi Solusi
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Wiyasari Dewi, tak menampik bahwa ekonomi Indonesia menghadapi tekanan eksternal dari gejolak geopolitik global dan penilaian lembaga pemeringkat internasional. Akan tetapi, menurut Kiki, sapaannya, Indonesia masih memiliki ruang solusi melalui penguatan sektor keuangan, reformasi pasar, serta kebijakan fiskal dan komunikasi yang lebih adaptif.
Kiki menyinggung bahwa risiko global meningkat, ditandai oleh naiknya frekuensi konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia. Ia mencontohkan dampak perang di Iran yang memengaruhi sekitar 20% perdagangan minyak dan LNG global. Menurutnya, Indonesia tidak imun terhadap dampak tersebut, terutama pada sektor keuangan.
Namun, Kiki menyebut fundamental sektor jasa keuangan domestik masih kuat. Hingga Februari 2026, kredit perbankan tumbuh 9,37% secara tahunan, dengan kredit korporasi mencapai 14,74%. Dana pihak ketiga tumbuh 13,18%, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di level 2,17% (gross) dan 0,83% (net).
“Ketahanan perbankan tetap kuat ya, CAR kita mungkin salah satu yang tertinggi ya 25,83%,” ucap Kiki.
Baca juga:
Chris Wibisana
Selain itu, instrumen pembiayaan seperti buy now pay later (BNPL) juga mencatat pertumbuhan signifikan 26,41% dengan total 30,55 juta rekening. Di sektor non-perbankan, pembiayaan kendaraan listrik dan hybrid meningkat, mencerminkan dukungan terhadap ekonomi hijau.
Untuk menjaga stabilitas, OJK bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang rutin melakukan asesmen dampak global. OJK juga mendorong pelaku industri melakukan self-assessment terhadap eksposur risiko, termasuk terhadap lonjakan harga energi.
Menanggapi sorotan lembaga pemeringkat seperti MSCI, Kiki menyatakan hal itu menjadi masukan untuk reformasi pasar modal. OJK telah menerapkan kebijakan peningkatan free float minimum hingga 15% secara bertahap, memperluas transparansi kepemilikan saham hingga di atas 1%, serta memperketat penegakan hukum terhadap manipulasi pasar.
“Ini semua kita lakukan utamanya adalah bagaimana kita meningkatkan kepercayaan baik itu investor lokal, global, masyarakat Indonesia bahwa sektor jasa keuangan kita dalam keadaan solid,” ujarnya.
OJK juga menargetkan pertumbuhan kredit 12% pada 2026 dengan strategi penguatan pembiayaan UMKM, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta dukungan terhadap program pemerintah seperti perumahan dan makan bergizi gratis.
Sementara itu, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyoroti tantangan persepsi global terhadap ekonomi Indonesia yang tercermin dalam outlook lembaga rating. Ia menilai salah satu persoalan utama terletak pada strategi komunikasi kebijakan yang belum sepenuhnya dipahami investor.
Menurutnya, sejumlah kebijakan baru seperti struktur fiskal dan program pembiayaan belum lazim di mata lembaga pemeringkat yang selama ini hanya berfokus pada indikator konvensional seperti APBN dan neraca pembayaran.
Anggito juga mengangkat konsep “economics of war” sebagai pembelajaran dari negara seperti Iran yang tetap tumbuh meski terkena sanksi. Selain itu, ia menyoroti potensi windfall penerimaan negara akibat faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan lebih optimal melalui kebijakan yang lebih berani.
Ia juga menekankan perlunya pendalaman sektor keuangan yang dinilai masih dangkal, tercermin dari rasio tabungan yang stagnan. Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial seperti PayPal, Alipay, hingga aset kripto menuntut regulator bergerak lebih cepat.
“Selama ini regulasinya tuh kalah cepat dengan industri. Industri udah lari regulasinya baru tahu kalau ada masalah,” tuturnya.
Anggito menambahkan bahwa keseimbangan kebijakan atau balance economy menjadi kunci dalam menghadapi guncangan global. Ia menilai ekonomi yang stabil membutuhkan rebalancing antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
Bukan Business as Usual, Ini Strategi Fiskal Baru
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai pemerintah perlu memperketat disiplin fiskal dan memprioritaskan belanja negara secara lebih selektif sebagai solusi menghadapi tekanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah lonjakan harga energi, volatilitas pasar keuangan, dan potensi perlambatan ekonomi dunia.
Piter menyampaikan, dalam situasi global yang semakin tidak menentu akibat eskalasi geopolitik, kebijakan fiskal tidak bisa lagi dijalankan secara normal. Pemerintah dituntut memastikan setiap pengeluaran memiliki dampak ekonomi yang maksimal.
“Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar diarahkan pada program yang memberikan dampak ekonomi paling besar,” kata Piter.
Ia menekankan bahwa tekanan eksternal seperti kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar berpotensi memperberat beban fiskal. Oleh karena itu, penajaman prioritas anggaran dan efisiensi belanja negara menjadi langkah utama untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Selain aspek fiskal, Piter juga menyoroti pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam merespons dinamika global. Ia mengingatkan bahwa kombinasi tekanan eksternal dapat berdampak pada sektor keuangan jika tidak diantisipasi dengan baik. Dalam konteks ini, koordinasi antarotoritas ekonomi dinilai menjadi faktor penentu.
“Dalam kondisi seperti ini, koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi krusial. Dunia usaha dan pelaku pasar tentu menunggu sinyal kebijakan dari otoritas seperti Bank Indonesia, OJK, serta Kementerian Keuangan mengenai arah stabilitas sistem keuangan ke depan,” ucap dia.
Menurut Piter, respons kebijakan yang cepat juga diperlukan untuk memitigasi dampak langsung terhadap sektor riil, khususnya industri manufaktur. Ia menyebut gangguan pada pasokan energi dan bahan baku akibat konflik geopolitik berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan produktivitas.
Dalam kondisi tersebut, imbuhnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan energi bagi industri tetap terjaga, termasuk pasokan gas industri. Selain itu, kebijakan untuk menekan biaya produksi dinilai penting agar daya saing industri nasional tidak tergerus tekanan global.
Piter menambahkan bahwa evaluasi terhadap kebijakan bea masuk bahan baku dan bahan penolong dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga efisiensi industri. Langkah ini diharapkan mampu meredam kenaikan biaya produksi sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas industri di tengah tekanan eksternal.
Ia menilai pendekatan kebijakan yang terintegrasi antara fiskal, moneter, dan sektor riil menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global yang berkepanjangan. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan setiap kebijakan yang diambil mampu merespons dinamika global secara cepat dan terukur, sekaligus menjaga stabilitas domestik.
