Dua kapal tanker pengangkut minyak milik Pertamina, yang sebelumnya tertahan di Selat Hormuz akibat ketegangan Amerika Serikat lawan Iran, dikabarkan siap mendapat izin untuk lewat. Kehadiran kedua kapal itu ke Tanah Air dinanti karena bisa membantu meningkatkan cadangan dan pemenuhan pasokan energi dalam negeri.
Dilansir dari Antara, Sabtu (28/3/2026), Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping (PIS) Vega Pita mengatakan, PIS bersama Kementerian Luar Negeri tengah membahas teknis agar kedua kapal yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz dengan Aman.
Ia menjelaskan, Pertamina Pride dioperasikan untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional, sedangkan Gamsunoro melayani distribusi energi untuk pihak ketiga.
Vega menyampaikan bahwa untuk saat ini, kedua kapal tersebut masih berada di Teluk Arab/Teluk Persia. Adapun yang menjadi prioritas bagi Pertamina adalah keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya.
Sejak ditutupnya Selat Hormuz imbas peperangan antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, PIS telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kemlu. Selain itu, pihak Kemlu juga secara aktif menjalin komunikasi diplomatik dengan otoritas terkait.
“Hingga saat ini, upaya diplomasi tersebut terus berjalan,” kata Vega.
Simak juga:
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan, pemerintah Iran memberikan sinyal positif agar kedua kapal tersebut bisa melewati Selat Hormuz.
"Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Tehran dengan pihak Pertamina, Kedubes Iran di Jakarta, dan pihak-pihak terkait di Tehran, Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu.
Atasi kelangkaan
Kehadiran kedua kapal itu ke Tanah Air dinanti karena bisa membantu meningkatkan cadangan dan pemenuhan pasokan energi dalam negeri. Saat ini terpantau kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas LPG mulai muncul di sejumlah daerah. Ini membuat harga komoditas energi ini meningkat.
Di Bojonegoro, Jawa Timur, harga gas LPG 3 kilogram naik menjadi sekitar Rp30.000 per tabung dari sebelumnya berkisar Rp23.000–Rp25.000. Salah seorang warga Bojonegoro, Agustin (27) mengaku kesulitan memperoleh pasokan karena keterlambatan distribusi di tingkat agen.
Di Tuban, Jawa Timur harga elpiji 3 kg dilaporkan mencapai Rp40.000 per tabung dan sulit ditemukan di tingkat pengecer. Warga harus mencari hingga ke lokasi lain untuk mendapatkan pasokan.
“Harganya naik dan susah ditemui, jadi harus pergi agak jauh dari rumah,” ujar Fadlina (26), salah seorang warga Tuban.
Di Batam, antrean kendaraan terlihat di sejumlah SPBU, terutama untuk BBM jenis Pertamax. Kondisi ini dipicu aksi pembelian berlebih oleh masyarakat yang khawatir kehabisan stok. Pun dengan yang terjadi di wilayah Medan dan Karo. Masyarakat setempat merasa panik dengan isu kelangkaan BBM sehingga terjadi panic buying.
Dual strategi Pertamina
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan energi nasional tetap stabil di tengah tekanan global, dengan mengandalkan pengelolaan stok, penguatan rantai pasok, serta strategi diversifikasi energi.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan, di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terkait potensi gangguan distribusi energi akibat geopolitik, perusahaan terus menjaga ketahanan energi melalui pemantauan distribusi secara real time dan optimalisasi stok di seluruh jaringan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dan sektor vital tetap terpenuhi tanpa gangguan signifikan.
“Perusahaan terus memastikan ketahanan energi nasional melalui pengelolaan stok secara optimal, penguatan rantai pasok terintegrasi, serta monitoring distribusi secara real time. Hingga saat ini, pasokan energi dalam kondisi terjaga dan mencukupi kebutuhan masyarakat,” kata Baron kepada SUAR, Jumat (27/3/2026).
Ia menjelaskan, Pertamina menerapkan skema prioritas dalam penyaluran energi, dengan mendahulukan sektor-sektor strategis serta kebutuhan masyarakat luas. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengaturan distribusi yang fleksibel untuk merespons potensi gangguan pasokan.
“Kami memprioritaskan pemenuhan energi untuk sektor-sektor vital dan kebutuhan masyarakat luas. Selain itu, dilakukan pengaturan distribusi yang fleksibel, termasuk optimalisasi jalur logistik dan diversifikasi sumber pasokan untuk mengantisipasi potensi gangguan global,” ungkap Baron.
Baca juga:
Gianie
Dalam jangka menengah, Pertamina mengandalkan strategi pertumbuhan ganda atau dual growth strategy. Strategi ini menyeimbangkan penguatan bisnis minyak dan gas konvensional dengan pengembangan energi rendah karbon.
Di tengah volatilitas harga energi global, Baron mengakui adanya tekanan terhadap biaya pengadaan. Namun, ia menegaskan bahwa Pertamina bersama pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi guna menjaga stabilitas harga di dalam negeri.
“Volatilitas harga energi global memang memberikan tekanan pada biaya pengadaan. Namun, perusahaan bersama pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar dampaknya terhadap harga energi, khususnya yang digunakan masyarakat dan industri tetap terkendali,” kata dia.
Lebih lanjut, Baron menyebut Pertamina juga mendorong transformasi energi melalui diversifikasi sumber energi. Upaya ini mencakup pengembangan gas, energi baru dan terbarukan, serta peningkatan efisiensi penggunaan energi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak.
Diversifikasi energi, redam risiko kelangkaan pasokan
Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov mewanti-wanti akan adanya potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dalam waktu dekat akibat gangguan distribusi minyak global di Selat Hormuz.
Pasalnya, sebagai negara net oil importer, Indonesia dinilai akan merasakan dampak langsung melalui lonjakan harga minyak mentah dunia, yang berisiko menekan fiskal, memicu inflasi, hingga menurunkan daya beli masyarakat.
Abra menyebut, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi sekaligus produksi minyak global. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda terhadap pasar energi internasional.
“Yang perlu kita waspadai adalah bahwa gangguan-gangguan distribusi minyak global melalui Selat Hormuz ini, ini akan bisa langsung dirasakan oleh Indonesia dengan kenaikan harga minyak mentah dunia," ujar Abra.
Ia menjelaskan, Selat Hormuz menjadi jalur vital karena sekitar 20% lalu lintas minyak global melewati kawasan tersebut. Selain potensi gangguan distribusi, serangan terhadap fasilitas produksi minyak di Timur Tengah juga berisiko menurunkan suplai global.
“Nanti akan terjadi dual shock. Yaitu pertama distribusinya memang terganggu karena Selat Hormuz diblokade, yang kedua adalah produksi minyak mentah di wilayah Timur Tengah juga akan mengalami penurunan karena tadi adanya eskalasi yang meluas,” ucapnya.
Menurut Abra, dampak kenaikan harga minyak tidak langsung terasa dalam hitungan hari, tetapi berpotensi muncul dalam satu bulan ke depan. Ia mengingatkan pengalaman tahun 2022 saat harga minyak mentah menembus USD120 per barel, yang menyebabkan lonjakan subsidi energi secara signifikan.
Kondisi saat ini dinilai lebih menantang karena ruang fiskal pemerintah lebih terbatas. Jika harga minyak kembali menembus USD100 per barel, pemerintah dinilai tidak memiliki fleksibilitas yang sama untuk meningkatkan subsidi energi.
Selain tekanan harga, Abra menyoroti tantangan diversifikasi sumber impor BBM. Meski Indonesia telah mengimpor dari berbagai negara seperti Nigeria, Angola, dan Arab Saudi, pergeseran ke sumber non-Timur Tengah akan meningkatkan biaya logistik.
Ia menambahkan, kenaikan biaya angkut dan premi risiko pelayaran global akan memperbesar biaya impor energi. Dampaknya, harga BBM non-subsidi berpotensi mengalami penyesuaian lebih cepat dibanding BBM bersubsidi.
Kenaikan harga BBM, lanjutnya, berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, terutama pada sektor pangan. Biaya distribusi yang meningkat akan berdampak pada harga kebutuhan pokok, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor.
“Artinya tahun ini kita akan menghadapi risiko dual inflation yaitu pertama inflasi pangan yang kedua adalah inflasi energi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat meningkatnya kebutuhan devisa untuk impor energi serta potensi arus keluar modal dari pasar domestik.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Abra menekankan perlunya langkah mitigasi, termasuk pengendalian konsumsi BBM, reformasi subsidi energi, serta percepatan diversifikasi energi domestik seperti biofuel dan energi terbarukan.
“Langkah jangka pendek pertama adalah bagaimana pemerintah bisa segera melakukan pengendalian konsumsi, pemetaan dan pengendalian konsumsi energi,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga didorong mempercepat kontrak jangka menengah dan panjang guna meredam risiko lonjakan harga global, serta meningkatkan ketahanan energi berbasis sumber domestik.
Abra menambahkan, situasi ini juga menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan struktural, Indonesia akan terus menghadapi tekanan serupa setiap kali terjadi krisis energi global.
