Komisi XI DPR memutuskan bahwa Wakil Menteri Keuangan Thomas  Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Juda Agung. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun usai fit and proper test di Gedung DPR, Jakarta (26/1/2025). 

"Bahwa yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas Djiwandono," ujar Misbakhun.

Keputusan itu diambil setelah rapat internal Komisi XI. Misbakhun menyebut pemilihan Thomas lantaran dia merupakan figur yang disepakati oleh seluruh partai politik.

Thomas mengikuti fit and proper di komisi XI selama sekitar jam dari pukul 16.00 WIB hingga 17.00 WIB. DPR memilihnya ketimbang dua calon anggota deputi gubernur BI lainnya yakni Dicky Kartikoyono dan Solikin M Juhro yang saat ini masih menjadi pejabat karir di BI. 

Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia sementara itu, Solikin menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia.

Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dilaksanakan selama dua hari yaitu 23 Januari 2026 dan 26 Januari 2026. Solikin memperoleh jadwal fit and proper test pada Jumat akhir pekan lalu. Sedangkan Dicky dan Thomas menjalaninya Senin.

Thomas Usung Visi “ GERAK”

Pada pemaparan yang disampaikan di hadapan Komisi XI DPR pada 26 Januari 2026 pukul 16.00-17.00 WIB, Thomas menegaskan bahwa konsep yang dibawanya ke kursi Dewan Gubernur BI akan memastikan BI tetap independen. 

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyebut lima konsep strategi yang diusungnya adalah GERAK. Konsep itu meliputi: Pertama, Governance kebijakan yang kuat dan kredibel.

Kedua, efektivitas kebijakan. Ketiga, resiliensi sistem keuangan. Keempat, akselerasi sinergi fiskal, moneter dan sektor keuangan. Kelima, keberlanjutan transformasi keuangan.

“Saya merasa lima hal ini bisa membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adaptif dan lincah,” ujar dia.

konsep yang ditawarkannya akan berarti sinergi dengan pemangku kebijakan lain, baik Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga keuangan lainnya, tidak mengurangi independensi bank sentral.

Sebelumnya,Komisi XI DPR juga menguji kelayakan dua calon yaitu  Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro yang merupakan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Proses uji kelayakan ini menjadi momentum penting bagi DPR untuk memastikan Bank Indonesia tetap mampu menjalankan mandat utamanya menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, sekaligus tetap independen dari tekanan politik maupun kepentingan jangka pendek.

Solikin : Perkuat Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pemaparannya saat fit and proper test pada 23 Januari 2026, Solikin menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan moneter sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia mengusung tema “Memperkuat Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi, Berdaya Tahan, dan Inklusif untuk Indonesia Maju.”

Menurut Solikin, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan tercapai tanpa stabilitas nilai rupiah, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang sehat dan kredibel.

“Tema ini saya pandang sangat strategis dan relevan karena sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, sekaligus menjaga peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dan dipercaya publik,” ujarnya.

Solikin memaparkan kerangka Strategi Semangka sebagai pendekatan kebijakan terpadu. Strategi tersebut mencakup penguatan stabilitas makroekonomi dan keuangan, inovasi kebijakan makroprudensial, navigasi stabilitas harga pangan, hingga penguatan digitalisasi sistem pembayaran. Menurutnya, kebijakan moneter dan makroprudensial harus dijalankan secara kredibel dan konsisten agar BI tetap independen dalam merespons dinamika global, termasuk tekanan inflasi dan volatilitas pasar keuangan.

Selain itu, Solikin juga menekankan pentingnya sinergi BI dengan pemerintah tanpa mengurangi independensi bank sentral, terutama dalam mendukung reformasi struktural, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, serta pengembangan ekonomi syariah dan pesantren sebagai sumber pertumbuhan baru.

Dicky : Perkuat Digitalisasi

Dalam Pemaparannya saat Fit and Proper Test pada 26 Januari 2026, Dicky mengusung visi kekuatan ekonomi digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kami di Bank Indonesia mempunyai bauran kebijakan, yakni moneter dan makroprudensial ini tentunya berkaitan stabilitas,” ujar dia.

Dicky menawarkan tiga misi, salah satunya melalui penguatan infrastruktur dalam sistem pembayaran yang akan mendukung ekonomi keuangan digital, dengan membangun ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien.

Misi kedua, mengembangkan ekosistem ekonomi keuangan digital yang terpercaya dan inovatif. Serta misi ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaulat.

Dicky menggambarkan kekuatan data digital seperti 'minyak dan emas baru' yang harus terus dioptimalkan. Namun, ia mengingatkan terdapat tantangan yang tak kunjung selesai yakni ketersediaan talenta digital yang memadai.

Paham dan Punya Pengalaman

Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samiri menuturkan Deputi Gubernur BI harus paham dan punya pengalaman di bidang ekonomi makro, kebijakan moneter, sistem keuangan dan perbankan.

“Pengalaman internasional tentunya memberikan nilai lebih sehingga tidak kaku,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (26/1.

Dari sisi integritas, deputi tidak boleh mempunyai catatan buruk terutama yang berkaitan dengan korupsi.