Menyusul kebangkitan proteksionisme di berbagai negara, diversifikasi strategi bisa jadi solusi untuk tetap membuka peluang pasar perdagangan internasional Indonesia. Namun, implementasinya masih jauh panggang dari api. Karenanya, diversifikasi perlu dipahami secara strategis. Selain mencegah arah yang keliru, pemahaman fundamental membantu strategi tersebut mencapai tujuan yang tepat, yaitu membantu kebijakan ekonomi luar negeri RI semakin fleksibel dalam bermanuver.
Direktur Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Ditya Agung Nurdianto menyatakan, tidak tercapainya banyak keputusan dalam KTT ke-14 World Trade Organization (WTO) di Yaounde, Kamerun, pada akhir Maret lalu mencerminkan situasi global saat ini. Lembaga multilateral kian kehilangan marwahnya, sementara interdependensi kini dipersenjatai dan menjadi instrumen politik.
"Kembalinya proteksionisme dan nearshoring telah menciptakan playing field yang tidak setara dalam perdagangan internasional. Indonesia kini menghadapi realitas paradoksal: di satu sisi kita menjaga keterbukaan, di sisi lain juga semakin selektif karena sanksi ekonomi menjadi alat politik," jelas Ditya dalam pembukaan Seminar "Diversifikasi Strategis sebagai Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia" di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Demi mencapai ketahanan jangka panjang, Ditya menegaskan diversifikasi strategis bukan semata langkah teknokratis, melainkan kebijakan yang terinkorporasi dalam arsitektur kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia.
Strategi tersebut semakin menjadi penting mengingat selama 10 tahun terakhir, 84,5% ekspor RI terkonsentrasi ke 19 negara tujuan utama.
"Mempertegas otonomi strategis dan merambah pasar-pasar nontradisional telah ditempuh Indonesia saat ini. Melalui kebijakan tersebut, Kemlu memastikan kapal Indonesia melaju menuju tujuan yang jelas untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta perekonomian global," tandas Ditya.
Empat sektor, empat pendekatan
Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dandy Rafitrandi menjelaskan diversifikasi strategis merupakan alat, bukan tujuan kebijakan ekonomi. Sebagai alat, tujuan utama diversifikasi adalah transformasi dan upgrading jangka panjang agar kebijakan ekonomi RI semakin fleksibel dan dapat bermanuver secara leluasa di tengah disrupsi global.
"Diversifikasi strategis menjadi channel Indonesia melakukan pilihan strategis tanpa campur tangan pihak luar, sebagai bagian dari cara mencapai ketahanan ekonomi yang dicita-citakan pemerintah. Dalam hal ini, empat sektor utama yang membutuhkan diversifikasi utama adalah pangan, energi, manufaktur, dan teknologi," jelas Dandy.
Di sektor pangan, menurut Dandy, diversifikasi strategis dibutuhkan karena impor komoditas gandum, kedelai, gula, bawang putih, daging sapi, hingga pupuk masih terkonsentrasi, bahkan di antaranya memiliki ketergantungan di atas 80%. Padahal, untuk produk-produk kebutuhan pokok tersebut, alternatif asal impor tersedia dan Indonesia memiliki daya tawar yang cukup untuk memperluas negara asal impor tersebut.
Demikian halnya di sektor energi dan manufaktur. Meskipun faktor permintaan domestik belum kuat, langkah diversifikasi dibutuhkan bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan, tetapi juga mempercepat transisi energi terbarukan dan industrialisasi, khususnya untuk sektor-sektor yang selama ini membutuhkan bahan baku impor dalam jumlah besar dan menggerus cadangan devisa.
"Di sektor teknologi, diversifikasi akan membantu Indonesia mengejar ketertinggalan teknologi dengan penyediaan komponen yang murah dan meningkatkan kemampuan memproduksi secara cepat dan masif. Penting untuk diperhatikan agar kita tidak hanya tergoda pada replikasi, tetapi juga mendorong desain, seperti pada industri cip dan semikonduktor," imbuh Dandy.
Melengkapi penjelasan Dandy, Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS Muhammad Habib menguraikan empat pendekatan diversifikasi strategis yang dapat dipilih Indonesia.
- Substituttability, yaitu diversifikasi dengan pendekatan menganalisis ketersediaan sumber alternatif sehingga persentase konsentrasi impor dapat dibuat lebih merata dan mencegah dominasi satu negara atas satu komoditas tertentu;
- Redundancy, yaitu diversifikasi dengan membangun backup supply sehingga industri tetap berjalan saat disrupsi terjadi. Di sektor pangan, pendekatan ini sudah dilakukan lewat ASEAN Plus Three Emergency Rise Reserve (APTERR), dan perlu diperluas ke sektor lain;
- Resilience-building, yaitu diversifikasi dengan meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, sehingga komoditas ekspor unggulan menjadi semakin beragam dan menjangkau pasar lebih luas;
- Competitive leverage, yaitu diversifikasi dengan memanfaatkan kelebihan inheren Indonesia dari sisi kepemilikan cadangan sumber daya maupun pasar. Dengan strategi ini, selain membuat distribusi risiko lebih merata, kerentanan struktural juga dapat diatasi.
Habib mengakui bahwa masing-masing pendekatan memiliki kelemahan masing-masing. "Dalam pendekatan substituttability, tidak semua komoditas bisa disubstitusi ketika konsentrasi negara asal impor masih sangat tinggi, seperti dengan Tiongkok yang menjadi pemasok utama 2.784 komoditas impor di Indonesia, atau menguasai 27,5% impor Indonesia," cetusnya.
Selain itu, implementasi kebijakan diversifikasi masih cenderung terhambat karena beberapa kementerian/lembaga masih menangani simulasi kompetisi ekonomi dengan platform kebijakan template dan mempunyai pendekatan mengedepankan stabilitas domestik, bukan menjaga ketahanan eksternal Indonesia.
Meski demikian, apabila Indonesia mulai merumuskan diversifikasi strategis yang secara simultan mereduksi ketergantungan asal impor komoditas di sisi supply dan memperluas pasar ekspor di sisi demand, Habib meyakini Indonesia mampu melakukan transformasi dan menjaga otonomi seraya merekonsiliasi situasi luar negeri yang sarat tekanan.
"Diversifikasi strategis memiliki tujuan akhir agar kebijakan ekonomi Indonesia memiliki fleksibilitas dan ruang manuver di tengah tekanan internasional, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga mentransformasikan kerangka kebijakan ekonominya secara menyeluruh," pungkas Habib.
Perhatikan aspek domestik
Menanggapi pemaparan tersebut, Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Ardhitya Eduard Yeremia berharap agar penelitian tentang diversifikasi strategis disertai pembuatan indeks yang mengukur seberapa jauh Indonesia dari realisasi praktik diversifikasi. Melalui indeks tersebut, indikator ketercapaian diversifikasi dapat diukur dan dievaluasi dari waktu ke waktu/longitudinal.
"Aspirasi diversifikasi itu sangat tinggi, tetapi yang perlu dilihat juga adalah seberapa kompetitif rivalitas antarsektor. Jika rivalitasnya tinggi seperti baterai EV, maka kebutuhan diversifikasi meningkat. Apabila tingkat rivalitas itu diketahui, kita bisa tahu kapan dan di sektor apa saja diversifikasi harus dilakukan," cetus Yeremia.
Di sisi lain, ia mengingatkan, perhatian pada aspek domestik perlu diperhatikan dan harus dinavigasi dengan sama baiknya dalam perumusan kebijakan diversifikasi. Dari sisi geopolitik, diversifikasi juga perlu dianggap sebagai instrumen melayani kepentingan nasional dengan kesadaran penuh bahwa Indonesia adalah negara middle power dengan kapasitas terbatas.
"Vaccine diplomacy pada masa pandemi Covid-19 adalah contoh diversifikasi yang berhasil, karena Indonesia bisa membeli vaksin dari beragam supplier dan dengan tujuan yang jelas. Dengan pengalaman tersebut, purposeful diversification akan menjahit diversifikasi dalam kerangka geopolitik dengan memperhatikan aspek politik domestik yang selama ini menghambat implementasi kebijakan diversifikasi," ujarnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W. Kamdani mengingatkan bahwa 70% impor bahan baku Indonesia masih berasal dari Tiongkok. Karenanya, peran Tiongkok bukan hanya diperlukan untuk menggalang hilirisasi, melainkan juga memperkuat hulu.
"Tantangan Indonesia adalah mencari cara agar kita tidak lagi tergantung. Kita perlu melihat negara seperti Tiongkok sebagai mitra membangun industri hulu, bukan hanya sumber bahan baku impor. Dengan kepemilikan skill set dan talenta yang mumpuni, negara-negara asal impor dapat membantu Indonesia dalam transfer pengetahuan, nilai, dan teknologi," ujar Shinta.
