Pelonggaran DHE SDA Perlu Diikuti Kemudahan Akses Dana Eksportir
Kepastian mekanisme implementasi dan persyaratan administrasi dinilai menjadi kunci agar relaksasi tersebut benar-benar efektif membantu dunia usaha.
Tambahkan SUAR ke Google
Dunia usaha menilai rencana pelonggaran kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) perlu diikuti kemudahan bagi eksportir dalam mengakses dan memanfaatkan dana yang ditempatkan di rekening khusus. Kepastian mekanisme implementasi dan persyaratan administrasi dinilai menjadi kunci agar relaksasi tersebut benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan likuiditas dunia usaha tanpa mengganggu upaya pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Hal itu merespons rencana pemerintah menyiapkan serangkaian pelonggaran kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), mulai dari peningkatan batas konversi valas ke rupiah hingga 100% sampai perluasan negara dan kriteria eksportir penerima relaksasi. Langkah ini ditempuh untuk memberikan fleksibilitas lebih besar bagi dunia usaha dalam mengelola hasil ekspor.
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyambut positif rencana pemerintah untuk melonggarkan ketentuan DHE SDA. Langkah ini dinilai merupakan respons yang konstruktif terhadap kebutuhan dunia usaha, khususnya eksportir SDA, dalam menjaga likuiditas dan kelancaran kegiatan operasional.
Peningkatan batas konversi DHE dari valuta asing ke rupiah hingga 100% akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi eksportir dalam mengelola arus kas perusahaan.
"Selama ini, eksportir memiliki berbagai kewajiban pembayaran dalam rupiah, mulai dari biaya operasional, pembayaran kepada pemasok domestik, gaji tenaga kerja, hingga investasi dan pengembangan kapasitas produksi," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah KADIN Erwin Aksa kepada SUAR, Senin (9/11/2026).
Dengan fleksibilitas konversi tersebut, sambungnya. perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan hasil ekspornya untuk kebutuhan domestik tanpa menghadapi pembatasan konversi yang terlalu ketat. Hal ini berpotensi mengurangi tekanan terhadap modal kerja dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan.
Perluasan relaksasi kewajiban retensi DHE menjadi minimal 30% selama tiga bulan bagi negara mitra tertentu juga dinilai langkah positif. Erwin mengatakan, kebijakan tersebut dapat memberikan ruang bagi eksportir untuk memenuhi kewajiban perdagangan internasional, pembelian bahan baku, pembayaran utang dalam valuta asing, serta kebutuhan operasional lainnya.
Mekanisme Implementasi Tentukan Efektivitas
Namun, KADIN melihat bahwa efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada mekanisme implementasinya, termasuk kepastian negara mitra yang memperoleh fasilitas, persyaratan administrasi, dan kemudahan akses terhadap dana. Stabilitas devisa nasional dan kebutuhan likuiditas dunia usaha dinilai harus berjalan seimbang.
"Pemerintah tentu berkepentingan menjaga pasokan valuta asing dan stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan karakteristik usaha eksportir yang memiliki siklus pembayaran, kebutuhan modal kerja, dan kewajiban internasional yang berbeda-beda," kata Erwin.
KADIN berharap pelonggaran kebijakan DHE SDA tidak hanya menjadi penyesuaian administratif, tetapi benar-benar mampu memperkuat daya saing eksportir Indonesia, menjaga kesinambungan produksi, serta mendorong investasi dan ekspansi usaha.
"Semakin fleksibel pengelolaan DHE tanpa mengurangi transparansi dan pengawasan, semakin besar peluang perusahaan untuk mengoptimalkan modal kerja dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional," kata Erwin.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kenaikan batas konversi tidak otomatis membuat eksportir melepas lebih banyak dolar karena fasilitasnya bersifat pilihan. Menurutnya, selama rupiah masih tertekan, eksportir tetap memiliki insentif untuk menyimpan dananya dalam valuta asing.
"Pelonggaran konversi perlu disertai pengawasan penggunaan dana agar rupiah yang sudah diperoleh tidak kembali digunakan untuk membeli dolar atau dipindahkan ke luar negeri," katanya.
Ia juga menilai perluasan relaksasi ke Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa juga perlu diawasi. Dengan bertambahnya negara tujuan yang mendapat relaksasi, basis dana yang diretensi berpotensi menyusut. Karena itu, pemerintah perlu mencegah pengalihan kontrak ke negara tertentu hanya untuk mengurangi kewajiban penempatan DHE.
Baca juga:
DSI Jadi Perantara Tunggal Ekspor Mulai 2027, Transaksi Eksportir Tetap Langsung dengan Buyer
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ditunjuk sebagai perantara tunggal dalam ekspor sumber daya alam batu bara, CPO, dan fero alloy.
Benediktus Krisna Yogatama
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya membedakan tujuan konversi dan retensi. Konversi menambah pasokan dolar di pasar valas, sedangkan retensi tidak otomatis memperkuat cadangan devisa. Dampak terhadap cadangan baru lebih langsung apabila dananya ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia (BI).
"Menahan DHE di perbankan domestik memang memperkuat likuiditas valas, tetapi tidak dengan sendirinya menambah cadangan devisa atau memperkuat rupiah," katanya.
Rendy menilai efektivitas kebijakan pelonggaran DHE SDA perlu dinilai dari komposisi bulanan DHE yang masuk, dikonversi, ditahan dalam valuta asing, dan digunakan untuk kebutuhan usaha. Pemerintah juga perlu melihat penjualan bersih dolar oleh eksportir, kebutuhan intervensi BI, premi swap, serta jumlah DHE yang benar-benar masuk ke instrumen BI. Hal ini penting mengingat kenaikan cadangan devisa menjadi US$146,8 miliar pada Oktober terutama ditopang oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa.
Selain itu, likuiditas valuta asing di 16 bank penampung DHE juga harus dipantau, terutama untuk memastikan apakah dana tersebut disalurkan menjadi pembiayaan produktif atau hanya berpindah antarbank.
"Selain itu, perlu diperiksa kesesuaian nilai ekspor dengan devisa yang masuk, pembelian kembali dolar setelah konversi, serta perubahan nilai dan negara tujuan ekspor setelah relaksasi diberlakukan," katanya.
Hasil Evaluasi Tiga Bulan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana pelonggaran tersebut merupakan bagian dari evaluasi pemerintah terhadap implementasi kebijakan DHE SDA yang telah berjalan selama tiga bulan.
Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, pemasukan dan penggunaan DHE SDA selama tiga bulan relatif stabil. Namun, konversi valas ke rupiah tercatat menurun 37,4% pada Juni-Agustus 2026 atau tiga bulan pertama implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Oleh karena itu, pemerintah akan menaikkan batas konversi valuta asing (valas) ke rupiah hingga 100% dari sebelumnya maksimal 50%. Ketentuan itu akan diatur dalam Perubahan Keempat PP 36/2023.
"Sedang disiapkan dalam Perubahan Keempat PP 36 adalah terkait relaksasi penukaran valas ke rupiah di mana relaksasi itu bisa ditukar tidak 50% tapi sampai dengan 100%," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (6/11/2026).
Adapun dalam ketentuan umum yang berlaku, eksportir dari empat sektor sumber daya alam, yakni pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, diwajibkan memasukkan 100% DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui rekening khusus DHE SDA.
Untuk sektor nonmigas, eksportir wajib menempatkan 100% DHE selama paling singkat 12 bulan. Sementara itu, untuk sektor migas, kewajiban retensi ditetapkan paling sedikit 30% selama minimal tiga bulan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa DHE SDA tidak dibekukan. Selama masa penempatan, dana tersebut tetap dapat dimanfaatkan untuk sejumlah kebutuhan, antara lain pembayaran pajak, dividen, pengadaan barang dan jasa, pembelian barang modal, serta pembayaran pinjaman untuk kebutuhan barang modal dan modal kerja dalam valas, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Baca juga:
Pemerintah Beri Fleksibilitas DHE SDA, Dipangkas Jadi 30%
Melalui implementasi Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026, eksportir yang memenuhi kriteria dapat menempatkan DHE SDA paling sedikit 30% selama paling singkat tiga bulan pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
Benediktus Krisna Yogatama
Selain rencana pelonggaran konversi valas ke rupiah, pemerintah juga memperluas fasilitas relaksasi penempatan DHE SDA melalui Pasal 18A PP 21/2026. Airlangga mengatakan, pemerintah menambahkan tiga negara atau mitra perdagangan yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas khusus tersebut, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Sebelumnya, fasilitas ini mencakup Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, dan Australia.
Dengan perluasan tersebut, eksportir sektor pertambangan atau non migas yang memenuhi kriteria dapat memilih skema penempatan DHE SDA dengan retensi paling sedikit 30% selama minimal tiga bulan. Sementara itu, sisa 70% devisa hasil ekspor dapat dimanfaatkan lebih leluasa.
Pemerintah juga memperluas pilihan bank penempatan DHE SDA menjadi 16 bank, terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN.
Melalui PP 21/2026, pemerintah menambahkan pasal 18A yaitu ketentuan khusus bagi eksportir di sektor pertambangan atau non-migas dalam rangka perlaksanaan perjanjian bilateral, kesepahaman, ataupun kesepakatan perdagangan.
"Eksportir di sektor pertambangan yang memenuhi atau kriteria atau eligible dapat memilih ketentuan khusus di Pasal 18A, yaitu penempatan paling sedikit 30% dan paling singkat 3 bulan dan penempatan di bank devisa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau tidak harus atau wajib ke BUMN," katanya.
Pemerintah sebelumnya menetapkan tiga kriteria kumulatif bagi eksportir yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, yaitu:
- eksportir harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di sektor pertambangan,
- perusahaan harus memiliki paling sedikit satu pemegang saham yang berasal dari 8 negara yang mendapatkan relaksasi,
- pemegang saham tersebut harus memiliki porsi kepemilikan paling sedikit 10%.
Kini, pemerintah memperluas kriteria untuk mengakomodasi badan usaha tetap (BUT), kepemilikan saham lebih dari 10%, serta kepemilikan tidak langsung melalui ultimate beneficial owner (UBO).
"Untuk badan usaha yang sifatnya tidak langsung kepemilikan melalui UBO, tentunya yang bersangkutan perlu melakukan disclosure secara tersendiri, sehingga harus aktif melakukan disclosure karena pemerintah tidak akan mencari," katanya.
Sementara itu, daftar 16 bank yang menjadi tempat penempatan DHE SDA sebagai berikut:
