Indonesia perlu memanfaatkan momentum kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang antara 29-31 Maret 2026 dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya mempererat hubungan bilateral, RI dapat mencuplik kiat ketahanan energi Jepang yang ditopang tiga pilar: kelancaran pasokan listrik industri, kehati-hatian menjaga stok bahan bakar domestik, dan regulasi yang ramah untuk pengembangan energi terbarukan.
Menyampaikan pidato kunci dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Imperial Hotel Tokyo, Kamis (30/3/2026), Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintahannya menjalankan transformasi ekonomi secara menyeluruh. Salah satunya, dengan mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Menurutnya, transisi ini merupakan langkah penting memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Presiden menggarisbawahi sejumlah potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia untuk dikembangkan, mulai dari energi surya, panas bumi, serta pengembangan bahan bakar nabati. Kepemilikan cadangan panas bumi terbesar di Indonesia dan pengembangan bahan bakar berbasis kelapa sawit, peningkatan campuran biodiesel B50, hingga pengembangan bahan bakar berbasis etanol.
"Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya. Bagi kami ini lebih mendesak karena situasi yang kami lihat. Dengan upaya-upaya ini, kita akan berada dalam posisi yang aman untuk menghadapi ketidakpastian apapun," jelas Prabowo.
Keikutsertaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam agenda kunjungan kenegaraan ini menandakan peran strategis sektor energi sebagai salah satu agenda yang mengikat kepentingan bilateral. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan, kerja sama energi dengan Jepang memiliki potensi besar untuk ketahanan energi nasional.
"Menteri ESDM ikut dalam penerbangan, mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan ke Jepang. Ada beberapa kerja sama yang dibahas, termasuk pengembangan energi bersih dan berkelanjutan. Kami akan memastikan setiap peluang kerja sama di sektor energi dapat diterjemahkan menjadi kesepakatan konkret," ucap Anggia secara terpisah.
Selain menyampaikan pidato kunci, Forum Bisnis Indonesia-Jepang juga mengagendakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang disaksikan Presiden. Dalam catatan yang diterima SUAR, terdapat 10 MoU yang ditandatangani dalam pertemuan tersebut Kesepakatan yang tercapai dalam forum tersebut memiliki nilai total sebesar 23,63 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp401,71 triliun.
Adapun tiga di antaranya mencakup kerja sama di sektor energi, yaitu:
- Nota Kesepahaman INPEX dan PT. Pertamina (Persero) dalam kerja sama strategis pembangunan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela;
- Nota Kesepahaman INPEX dan PT. Pertamina Hulu Energi dalam kemitraan eksplorasi hulu migas di Indonesia dan Asia Tenggara;
- Nota Kesepahaman INPEX dan PT. Supreme Energy Rajabasa dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Rajabasa
Selain nota kesepahaman kerja sama energi, Presiden juga menyaksikan penandatanganan MoU kerja sama produksi metanol, pengembangan manufaktur semikonduktor dengan Hayashi Kinzoku, hingga kerja sama pengembangan industri kecantikan. Prabowo mengharapkan langkah-langkah ini mempertegas keterbukaan ekonomi Indonesia terhadap kemitraan internasional di tengah perselisihan dan ketegangan global.
"Filosofi kami adalah 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Indonesia berada dalam posisi yang nyaman karena kami tidak memiliki musuh, meski saat ini kita hidup dalam lingkungan global yang penuh risiko dan penuh ketidakpastian," tegasnya.
Tiga tonggak Jepang
Sebagai agenda kunjungan kenegaraan perdana Prabowo Subianto ke Negeri Sakura yang berlangsung di tengah fluktuasi dan bayang-bayang krisis energi global, harapan tertumpang ke pundak Kepala Negara untuk membawa pulang dampak nyata bagi ketahanan energi Tanah Air.
Peneliti Ekonomi Sigmaphi Indonesia Nalar Al Khair menilai Indonesia dapat menjadikan kesiapan Jepang menghadapi blokade Selat Hormuz dengan stok strategis berdaya tahan lebih 250 hari sebagai contoh dalam pengembangan ketahanan energi nasional. Ini belum ditambah bauran energi terbarukan yang telah mencapai 27% dan kepemilikan pembangkit listrik tenaga nuklir yang andal.
"Kondisi tingginya harga minyak saat ini menjadi monentum bahwa diversifikasi energi merupakan suatu keharusan. Kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang harus bisa membawa pulang investasi dan menyegerakan pembangunan dan pemanfaatan energi terbarukan untuk Indonesia," jelasnya saat dihubungi, Senin (30/3/2026).
Menurut Nalar, jika Indonesia ingin meniru apa yang dilakukan Jepang, tenaga surya dan biomassa menjadi pilihan. Lain itu, potensi panas bumi yang sangat besar dapat menjadi salah satu keunggulan yang penting untuk ditawarkan dalam penjajakan kerja sama, mengingat potensi besar geotermal membutuhkan investasi besar dalam pembangunannya.
Melengkapi pandangan Nalar, Direktur Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia Ali Ahmudi menekankan bahwa ketahanan energi yang dimiliki Jepang hari ini merupakan resultan kumulatif dari tiga langkah kontinu yang sudah mulai dilaksanakan sejak dasawarsa 1960-1970-an. Ketiga langkah yang jadi tonggak energi Jepang itu adalah:
- Pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai sumber energi untuk industri, mulai dari manufaktur sampai industri strategis seperti industri otomotif dan industri penerbangan. Di antara semua sumber energi listrik, nuklir menjadi yang paling unggul dalam menopang industrialisasi Jepang;
- Menjaga stok bahan bakar domestik dengan mulai "menabung" cadangan minyak bumi dan gas alam reservoar tertutup dengan lapisan keamanan tingkat tinggi. Pembelian dilakukan saat harga komoditas rendah, dan digunakan dengan alokasi hati-hati dan bijak saat harga energi bergejolak;
- Regulasi yang sangat ramah dan mendukung pengembangan energi terbarukan, serta menstimulus inovasi. Salah satu inovasi itu adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) rendah emisi dan ramah lingkungan yang lahir dari inovasi ilmuwan Japan Coal & Environment Research Laboratory.
"Indonesia tidak kekurangan sumber energi terbarukan. Kita kekurangan aturan yang membuat pengembangan sumber energi terbarukan bisa optimal. Jangan lupa, energi terbarukan itu mahal, maka pemerintah harus membuat aturan yang dapat membayar selisih harga keekonomian, sehingga pengusaha mau masuk ke sana," tegas Ali.
Baca juga:
Tria Dianti
Menurutnya, Jepang sebagai negara yang sangat terbuka bagi para pembelajar dan hubungan baik Indonesia dan Jepang merupakan pintu masuk yang tidak dapat disia-siakan. Jika Presiden benar-benar berkomitmen, Ali sangat menganjurkan agar tidak hanya ilmuwan yang disekolahkan untuk mempelajari keterampilan teknis, tetapi juga para pemangku kebijakan dalam mengadaptasi regulasi yang ramah itu.
"Regulasi yang mendukung energi terbarukan itu kita ambil dan modifikasi sedikit 'kan tidak masalah. Jepang tidak mendadak-sontak memiliki ketahanan energi seperti saat ini. Kalau langkah-langkah itu mulai diterapkan, tidak tertutup kemungkinan kita dapat mengejar ketahanan juga, lebih dari yang kita miliki sekarang," pungkas Ali.
