Badan Pusat Statistik (BPS) mengharapkan kesediaan 42 juta pengusaha Tanah Air untuk berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan diselenggarakan mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 yang akan datang.
Sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan setiap 10 tahun sejak 1986 ini akan menjadi sensus ekonomi nasional pertama pasca-COVID-19.
Selain menjadi instrumen pemutakhiran data struktur ekonomi dan lanskap dunia usaha, SE2026 menjadi kesempatan perdana bagi pemerintah untuk merekam perkembangan ekonomi digital, geliat pengusaha muda dan UMKM, serta aktivitas ekonomi berbasis lingkungan hidup yang akan memetakan peluang ekonomi Indonesia di masa depan.
Sekretaris Utama BPS Zulkipli menyatakan, sebagai sensus paling menantang dari semua sensus BPS, seluruh rangkaian SE2026 tidak akan mengulangi kekeliruan pendekatan dalam sensus sebelumnya yang dapat berakibat ketidakcocokan data nasional. Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan asosiasi pengusaha menjadi kunci menjalin komunikasi dengan responden dunia usaha dari seluruh Indonesia.
"Kami ingin merekam sesuatu yang baru dalam sensus ini. Kita tahu sesudah COVID-19 banyak pusat perbelanjaan dan ruko-ruko kosong, tetapi arus ekonomi masih berjalan dan mobilitas masih sangat tinggi. Artinya ada aktivitas ekonomi baru yang menggeliat dan belum terlacak, sehingga lewat SE2026 ini mudah-mudahan dapat kami peroleh datanya," ucap Zulkipli saat membuka peluncuran SE2026 di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Selain melakukan pendekatan konvensional kepada pelaku usaha besar dan UMKM, SE2026 juga akan melakukan pendekatan kepada usaha rintisan berbasis keluarga serta usaha digital. Pendekatan lewat basis usaha rumah tangga ini bertujuan agar hasil sensus nantinya tidak hanya representatif dan autentik, tetapi juga memperlihatkan inklusi ekonomi Indonesia.
"Kami ingin seluruh masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi dalam pelaksanaan SE2026 sehingga kualitas data yang dihasilkan nanti dapat dipertanggungjawabkan. Bagi asosiasi usaha, ini adalah kesempatan emas agar aspirasi anggota-anggotanya dapat tercermin dalam data nasional sehingga terdapat potret yang jelas mengenai struktur ekonomi Indonesia kontemporer," ujarnya.
Menyeluruh
Melengkapi pandangan Zulkipli, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menegaskan SE2026 bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan penyaluran kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Karena itulah, pemutakhiran sensus kali ini akan mengikutsertakan tren ekonomi digital dan ekonomi hijau yang sedang berkembang pesat.
Dalam memotret lanskap ekonomi digital, BPS akan menggali mulai dari perusahaan menggunakan Internet of Things (IoT) dalam menerima pesanan, pembelian bahan baku, produksi, distribusi, hingga promosi. Di samping itu, kapasitas perusahaan dalam menggunakan teknologi blockchain, cloud, hingga AI pun akan didata oleh petugas sensus.
Sementara itu, SE2026 akan mengumpulkan data tentang ekonomi hijau dari penggunaan produk elektronika hemat listrik, kapasitas pemakaian energi terbarukan dalam proses usaha, penggunaan kendaraan listrik, tata kelola emisi, hingga praktik daur ulang yang dijalankan perusahaan dalam mengelola limbah. Bagi perusahaan besar, praktik perdagangan karbon pun akan diikutsertakan dalam pendataan.
"Seluruh lapangan usaha di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota akan kami data dalam SE2026 ini . Secara khusus, potensi UMKM akan kami data untuk mengetahui bidang usaha para pengusaha muda, yang menjadi cikal bakal ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Untuk itu, sosialisasi kami lakukan jauh-jauh hari agar response rate semakin baik," cetusnya.
SE2026 terbagi dua tahap. Fase pertama akan mendata usaha besar mulai tanggal 1-30 Mei 2026 dengan metode computer assisted web interviewing (CAWI). Sementara itu, fase kedua akan mendata UMKM mulai 16 Mei-31 Juli 2026 dengan metode computer assisted personal intervieweing (CAPI). Keduanya adalah metode wawancara elektronik nirkertas (paperless) dengan data yang terinput dalam server BPS secara real time.
"Karena data ini penting sekali, berikan data kepada petugas sensus apa adanya sesuai kondisi perusahaan Anda. Kerahasiaan data yang kami kumpulkan dijamin undang-undang, serta tidak terkait apapun, termasuk otoritas fiskal atau perpajakan. Enkripsi terbaik serta pengamanan data akan dilakukan selama pengumpulan, pengolahan, hingga publikasi yang dilakukan dalam bentuk agregat, bukan rincian unit usaha tertentu," jelas Ateng.
Dalam SE2026, terdapat 15 klaster pertanyaan yang dibutuhkan dan akan ditanyakan oleh petugas sensus nantinya. Klaster-klaster tersebut dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari:
- Identitas usaha yang mencakup status badan usaha; kegiatan utama dan sektor usaha; produk utama; dan jaringan usaha;
- Kegiatan usaha yang mencakup jumlah tenaga kerja; penggunaan teknologi digital; aktivitas lingkungan hidup; kegiatan ekonomi kreatif; kepemilikan sertifikat halal; izin BPOM; serta keterlibatan dalam program prioritas pemerintah seperti MBG dan Koperasi Merah Putih;
- Nilai materi usaha yang mencakup nilai pengeluaran, pendapatan, serta total aset kelolaan perusahaan hingga akhir tahun 2025 dalam rupiah
"Dengan data yang akurat, kita bisa memotret kondisi negara kita secara menyeluruh dan mengoptimalkan peluang ekonomi. Sensus ini juga akan memberikan gambaran tentang perubahan struktur ekonomi serta memberikan prediksi bidang-bidang usaha ke depan yang berpotensi dikembangkan, khususnya oleh orang muda Indonesia," pungkas Ateng.
Lebih bermakna
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Kajian Strategis Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Rhesa Yogaswara menyatakan dunia usaha antusias dan siap berpartisipasi dalam pelaksanaan SE2026. Ia menekankan, bagi dunia usaha, yang sangat dibutuhkan bukan hanya data yang lengkap, akurat, dan mutakhir, melainkan juga insightful dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
"Bagi pengusaha, insight dari data yang ditemukan dalam sensus itu yang sangat kami harapkan. Anggota-anggota kami pengusaha muda utamanya membutuhkan penggalian data yang semakin tajam agar mereka bisa memahami perkembangan serta perubahan dinamika pasar di tengah tantangan global yang semakin kompleks," ujar Rhesa.
Menepis anggapan bahwa pengusaha memperlakukan sensus sebagai kebutuhan formalitas dan administratif belaka, Rhesa menilai metode pengambilan dan konfidensialitas data oleh petugas sensus akan menentukan kepercayaan pengusaha pada pelaksanaan sensus nantinya. Lebih dari itu, akurasi data saat ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan, khususnya untuk inovasi dan terobosan usaha.
"Dengan dorongan kebutuhan data itulah Hipmi juga membuat indeks kematangan wirausaha muda atau youthpreneur maturity index. Kami bermitra dengan Kementerian UMKM sebagai sinergi pemerintah dengan pengusaha muda untuk memfasilitasi semangat muda untuk berkembang dan menggerakkan ekonomi daerah maupun nasional," jelasnya.
Di samping keterpercayaan metode dan kualitas hasil sensus nantinya, Rhesa juga berharap agar SE2026 dapat menjelaskan sejauh mana struktur ekonomi Indonesia berubah akibat digitalisasi dan perkembangan teknologi yang luar biasa pesat selama 10 tahun terakhir. Untuk itu, klasifikasi usaha perlu dicermati agar tidak terjadi rangkap dan keliru penempatan.
"Semisal aplikasi kesehatan atau ojek daring, bagaimana kategorinya nanti? Perusahaan mereka adalah perusahaan teknologi, tetapi dia melakukan monetisasi dari usaha kesehatan dan transportasi. Saya yakin, jika BPS bersedia menggali, pengusaha akan sangat terbuka berdiskusi soal ini," ucapnya.
Berbagi pandangan dengan Rhesa, Staf Ahli Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawati mengatakan, hasil evaluasi Sensus Penduduk 2020 dan Survei Respons Pelaku Usaha 2025 menunjukkan 68% responden pelaku usaha bersedia berpartisipasi apabila memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan dan manfaat sensus itu.
"Namun, dari evaluasi juga ditemukan sekitar 27% responden menyatakan keraguan karena kurangnya pemahaman mengenai perbedaan data statistik dan data perpajakan. Ini menunjukkan tantangan utama kita dalam SE2026 adalah memperjelas narasi. Tingkat kepercayaan terhadap BPS sudah terbangun, tetapi penguatan strategi informasi masih dibutuhkan," ujar Molly.
Dalam konteks SE2026, Molly mengharapkan agar BPS tidak hanya menyampaikan kepada publik mengenai pelaksanaan, tetapi juga memperjelas makna sensus sebagai fondasi kebijakan ekonomi nasional, dasar kebijakan pembangunan, penguatan UMKM, hingga strategi hilirisasi dan perencanaan investasi di daerah.
"Kebijakan yang baik hanya bisa lahir dari data yang baik. Sensus ekonomi bukan sekadar agenda statistik, tetapi agenda strategis pembangunan nasional. Karena itu, penyampaian narasi dan orkestrasi komunikasi harus disampaikan melalui semua kanal dan jejaring komunikasi, khususnya pada audiens yang spesifik dan berkepentingan dengan sensus ini," pungkasnya.
