RI Silver Economy Terbesar ASEAN, Pengusaha Minta Insentif Pekerja Lansia

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong pemerintah untuk memberikan insentif fiskal dan aturan khusus bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lanjut usia (lansia).

Skema ini dinilai krusial untuk menjaga produktivitas lansia sekaligus menopang potensi silver economy (ekonomi perak) Indonesia, yang kini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Ketua Komisi Tetap Perencanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia, Sari Widyastuti Pramono, menyatakan bahwa dukungan regulasi untuk pekerja lansia seharusnya bisa diterapkan laiknya kebijakan kuota dan insentif bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

"Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal untuk perusahaan yang menerima kuota lansia. Ini penting agar pekerja lansia tetap produktif, didukung skema kerja fleksibel dan perlindungan sosial yang memadai," ujar Sari dalam acara Peluncuran Buku Lanjut Usia dan Kick-Off Silver Economy di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

Ia mengungkapkan, peningkatan jumlah lansia ini tentunya membuka peluang bisnis, di antaranya di sektor kesehatan dan perawatan, teknologi kesehatan, hunian ramah lansia, serta layanan kebugaran dan pariwisata.

“Semua ini harus berangkat dari kebutuhan nyata didukung dengan tenaga terlatih, standar mutu, serta harga yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Jadi peluang bisnisnya ini banyak sebenarnya,” ucap Sari.

Berdasarkan Ageing Asia Silver Economy Index 2026, Indonesia menduduki peringkat pertama di ASEAN dan peringkat ke-7 dari 14 negara di Asia Pasifik. Potensi simpanan rumah tangga lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai USD 164 miliar pada 2030, dan melonjak hingga USD 475 miliar pada 2040.

Meski potensinya jumbo, kerentanan ekonomi lansia di dalam negeri masih sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 83,12% pekerja lansia masih menggantungkan hidup di sektor informal dengan rata-rata pendapatan bulanan hanya Rp1,9 juta. Selain itu, 41,75% lansia berada dalam kelompok 40% pengeluaran terbawah, serta lebih dari 90% tidak memiliki jaminan pensiun.

Namun demikian, besarnya potensi ini perlu diimbangi dengan kesiapan ekosistem dan perlindungan bagi lansia.

Potensi jumbo

Partner Ageing Asia Alliance Sylwin Angdrew mengungkapkan, pada tahun 2030 di 14 pasar silver economy di Asia Pasifik, akan ada 733 penduduk berusia 60 tahun ke atas dengan simpanan rumah tangga sebesar USD 7,7 triliun.

“Indonesia ada di peringkat ke-7 dari 14 pasar di Asia Pasifik, dan adalah yang terbesar di ASEAN, bahkan di atas Singapura dan Thailand. Nilai ini sudah berlipat dua dari USD 82 miliar yang kita proyeksikan pada tahun 2025, dan akan diperkirakan mencapai sekitar USD 475 miliar pada tahun 2040,” kata Sylwin.

Besarnya pasar itu pun bukan berarti Indonesia siap menyambut peluang dari silver economy. Masih ada sejumlah indikator yang perlu ditingkatkan lagi seperti simpanan dana per lansia di Indonesia, kesehatannya, lalu juga proporsi penduduk lansia.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, usia harapan hidup masyarakat Indonesia pada tahun 2025 mencapai 74,47 tahun, sementara usia harapan hidup sehat baru mencapai 63,4 tahun.

“Proyeksi kami menunjukkan kesenjangan kurang lebih 10 tahun antara usia harapan hidup dan usia hidup sehat. Proporsi penduduk 65 tahun ke atas yang masih 8,9% juga sebenarnya kabar baik, Indonesia memiliki waktu untuk membangun sistem sebelum puncak penuaannya, jadi kendalanya bukan di permintaan,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, besarnya permintaan diproyeksikan akan berlipat ganda dalam waktu 5 tahun ke depan.

Indonesia saat ini menurut pandangan Ageing Asia Alliance sudah memiliki fondasi yang tepat, di mana sudah menggunakan pendekatan menuju lansia sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek penerima bantuan.

“Model yang bisa kita adaptasi itu salah satunya mungkin asuransi perawatan jangka panjang seperti di Jepang dan Singapura, pensiun universal di Thailand, dan juga perawatan terpadu berbasis komunitas seperti di Jepang, Singapura, China, bahkan di Belanda, ini selaras dengan inisiatif sekarang di Indonesia,” lanjut Sylwin.

Lansia rentan miskin

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2025, Indonesia menua lebih cepat dari negara lain. Lansia mengalami angka kemiskinan yang lebih tinggi, dengan lebih dari 15 juta berada dalam desil 1-4.

Mayoritas lansia adalah perempuan yang mengalami beban perawatan dan membutuhkan perawatan secara bersamaan. Lebih dari 90% lansia pun tidak memiliki jaminan pensiun, membuat mereka rentan secara ekonomi.

Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan struktur demografi penduduk, jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia terus meningkat seiring semakin panjangnya usia kehidupan.

Pada tahun 2024, terdapat sekitar 34,7 juta penduduk lansia dan sebagian besar provinsi telah memasuki ageing population dengan proporsi lansia lebih dari 10%.

Tren ini pun akan terus berlanjut, di mana penduduk usia 60 tahun ke atas diproyeksikan meningkat dari sekitar 12,33% pada tahun 2025 menjadi sekitar 20,31% pada tahun 2045. Bahkan pada tahun 2050, penduduk usia 65 tahun ke atas diproyeksikan mencapai sekitar 50 juta orang. 

Dunia usaha juga memandang lansia tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga Dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, 97 penduduk lansia itu masih mandiri. Partisipasi kerja lansia pada tahun 2025 juga mencapai 54,21%. Namun, masih ada kerentanan yang perlu dijawab.

Kebutuhan kursi roda meningkat

Managing Director PT Sigma Korpora Prestasi Yudi Kwok menjelaskan, lansia dengan keterbatasan mobilitas perlu membutuhkan alat bantu. Kebutuhan ini membuka peluang pengembangan produk untuk kursi roda maupun walker.

Tetapi, masih ada sejumlah hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam melakukan inovasi dan menghadirkan produk-produk yang dibutuhkan oleh para lansia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

“Kita manufaktur sendiri harus tes dan mendapatkan sertifikat kelayakan, sering kali di laboratoriumnya tidak ada fasilitas yang memadai untuk pengujian sehingga kita harus ke luar negeri dan akhirnya menambah biaya dan waktu, itu menghambat inovasi,” ujarYudi. 

Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan dukungan pembiayaan riset dan insentif agar industri alat bantu lansia ini juga bisa berinovasi dan memperkuat manufaktur dalam negeri.

“Pembiayaan riset dan inovasi ini penting, seperti di China mereka mendapatkan insentif dan pembiayaan dari pemerintah sekitar 2 juta yuan atau Rp4 miliar untuk perusahaan yang bisa membuktikan mereka memanufaktur produk-produk inovatif untuk menolong lansia,” tegasnya.

Peluang investasi

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan, pemerintah perlu menyiapkan regulasi, standar pelayanan, insentif yang tepat untuk mendorong investasi, guna menjadikan silver economy ini sebagai sebuah peluang investasi dan pengembangan industri nasional.

“Kita perlu memastikan lansia tetap memiliki ruang berpartisipasi dan berkontribusi, tidak semua orang ingin berhenti berkarya ketika memasuki usia pensiun, banyak yang masih memiliki kemampuan, pengalaman, dan kebijaksanaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Febrian.

Indonesia dalam menjadikan lansia sebagai subjek pembangunan bisa belajar dari Jepang sebagai sebuah negara yang menghadapi masyarakat semakin menua. Selama bertahun-tahun, penuaan penduduk sering dipandang sebagai sebuah tantangan, jumlah usia produktif berkurang, kebutuhan pelayanan kesehatan meningkat, dan biaya jaminan sosial semakin lama semakin besar.

“Namun demikian, Jepang melihat sisi lain dari perubahan tersebut. Bertambahnya penduduk lansia ternyata menciptakan kebutuhan baru, industri kesehatan berkembang, teknologi pendukung kehidupan mandiri semakin dibutuhkan, layanan perawatan menciptakan lapangan kerja, dan berbagai produk serta jasa dirancang khusus untuk lansia,” ungkapnya.

Pakar Kelanjutusiaan, Adhi Santika, menilai skema insentif dan disinsentif bagi dunia usaha perlu segera dirumuskan demi memangkas angka kerentanan tersebut.

"Sistem insentif harus dipikirkan matang. Begitu pula disinsentif, misalnya perusahaan yang tidak mempekerjakan lansia tidak mendapat keringanan. Kami juga mengajukan penerapan work ability index sebagai standar objektif kemampuan kerja lansia tanpa memicu diskriminasi usia," kata Adhi.