Bank Indonesia (BI) siap melakukan segala intervensi untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil setelah mata uang itu jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah akibat dampak ketidakpastian global.
Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore (7/4) melemah ke titik terdalam terhadap dolar Amerika serikat (AS) menjadi Rp17.105 per dolar AS, atau menurun 70 poin dibandingkan dengan posisi sebelumnya Rp17.035 per dolar AS
Sedangkan per hari ini (8/4) rupiah ditutup di levvel Rp17.009 per dolar AS, sedikit menguat dibandingkan sehari sebelumnya.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan, dalam menghadapi pelemahan kurs, BI akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter (OM) yang dimiliki, termasuk dengan konsisten dan terukur akan selalu berada di pasar uang, baik di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), maupun NDF di pasar luar negeri.
"Dampak konflik Timur Tengah terhadap nilai tukar rupiah bersifat dua arah, di mana kenaikan harga komoditas dan posisi Indonesia sebagai negara ekspotir dapat memberikan efek positif bagi perekonomian kita, sehingga mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut. BI juga ikut meningkatkan arus masuk dengan meningkatkan daya tarik Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," jelas Destry melalui pernyataan tertulis, Selasa (7/4/2026).
Chris Wibisana
Selain intervensi pasar keuangan, penguatan sektor riil lewat efisiensi ekspor dan meningkatkan kepercayaan investor mancanegara untuk menanam modal jangka panjang perlu dilakukan secara simultan agar kurs rupiah pulih secara organik.
Bagi dunia usaha, Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang menekankan pentingnya pelaku usaha mengambil strategi dan kebijakan penuh kehati hatian dan pertimbangan yang matang ketika tekanan terhadap rupiah belum kunjung mereda.
"Jika pelemahan nilai tukar rupiah bersifat sementara tentu pelaku usaha akan mampu mengatasi dengan inovasi dan penghematan. Namun, jika menyangkut bahan baku impor ini sesuatu yang tidak bisa dielakkan, pengusaha perlu mencoba mencari alternatif dengan tidak mengurangi kualitas," cetus Sarman saat dihubungi, Rabu (8/4/2026).
Dalam kondisi seperti ini, Sarman menilai bahan baku impor menjadi tantangan. Di samping harga-harga bahan baku yang naik akibat pelemahan nilai kurs rupiah, gangguan jalur logistik belum sepenuhnya mereda, meskipun gencatan senjata AS dan Iran mulai diberlakukan. Tak dapat dipungkiri ada sektor yang mengandalkan potensi lokal, tetapi ada sektor lain yang 100% tergantung bahan baku impor.
"Pelaku usaha tentu akan mencoba lebih selektif, tetapi tetap pada batas-batas tertentu. Dalam situasi seperti ini, dampak ekonomi dari perubahan geopolitik terasa semakin luas, sehingga agak sulit memastikan tekanan usaha berjalan seperti biasa di tengah gejolak yang semakin menekan perekonomian," ujarnya.
Efisienkan ekspor
Selain melalui intervensi di pasar valuta asing, strategi memulihkan nilai tukar rupiah adalah meningkatkan efisiensi ekspor yang tidak hanya mempertebal cadangan devisa dan memantapkan kapasitas industri dalam negeri untuk menerima aliran modal mancanegara.
Kuncinya, menurut Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro, adalah efisiensi biaya logistik dan pembenahan secara berkesinambungan.
"Pembenahan itu mencakup seluruh aspek ekspor, mulai dari pelabuhan, kepabeanan, hingga karantina demi menciptakan efisiensi menyeluruh. Transparansi dan tata kelola yang semakin terbuka dan terkoordinasi membuat pelaku usaha dapat merencanakan pengiriman lebih pasti dan mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi tantangan aktivitas ekspor,” ucapnya.
Terdapat dua kunci yang menurut Toto dapat meningkatkan kinerja ekspor ke depan. Pertama, pengembangan tempat pemeriksaan terpadu karantina ekspor untuk mempercepat pemeriksaan dan memperlancar arus barang ekspor, sehingga waktu tunggu dapat ditekan secara signifikan. Kedua, penurunan biaya logistik agar produk Indonesia dapat lebih bersaing, mulai dari kawasan Asia Tenggara.
“Target kita jelas. Ketika biaya logistik bisa ditekan, daya saing ekspor akan meningkat. Dengan begitu, produk Indonesia dapat bersaing dan memenangkan pasar global,” cetusnya.
Membenarkan pandangan Toto, CEO Supply Chain Indonesia Setijadi menegaskan kebutuhan sistem logistik yang adaptif merupakan fondasi strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Ia mengingatkan, tanpa sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan resilien, target pembangunan nasional akan sulit dicapai secara cepat dan berkelanjutan.
“Biaya logistik ekspor dari Indonesia masih sekitar 8,98% harga barang yang dikirimkan. Kinerja logistik Indonesia juga masih tertinggal, berada di peringkat 63 dari 139 negara dan masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam di kawasan Asia Tenggara,” cetus Setijadi.
Ke depan, Setijadi menegaskan bahwa sistem logistik yang adaptif akan melipatgandakan daya saing komoditas dan produk nasional. Sistem ini menggunakan pendekatan end-to-end supply chain, konsolidasi muatan untuk meningkatkan economies of scale, serta penyediaan layanan logistik bernilai tambah.
“Dalam konteks global, sistem logistik yang tangguh penting untuk menghadapi disrupsi rantai pasok. Hal ini memerlukan digital visibility, yaitu integrasi data logistik nasional dan diversifikasi rute, moda, dan sumber pasokan yang akan menjaga ketahanan ekonomi kita,” pungkasnya.
Tarik modal jangka panjang
Selain memperkuat ekspor, menarik minat investor mancanegara dapat dilakukan dengan mengarahkan aliran modal yang saat ini masuk ke sektor-sektor berjangka panjang yang tidak mudah untuk dicabut keluar. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan, pada Maret 2026, arus keluar portofolio tercatat meningkat, sementara cadangan devisa yang memadai tidak serta-merta dapat dianggap tidak terbatas.
"Di tengah tekanan global, arus masuk total memang masih positif, tetapi komposisinya belum sepenuhnya ideal karena arus masuk lebih banyak ditopang instrumen jangka pendek, sementara pasar saham dan sebagian pasar obligasi masih rapuh. Ini penting, karena sektor keuangan tidak hanya membutuhkan dana masuk, tetapi juga dana yang stabil, berjangka lebih panjang, dan percaya pada cerita kebijakan domestik," jelasnya saat dihubungi, Selasa (7/4/2026).
Direktur Eksekutif KEK Kendal, Juliani Kusumaningrum, menjelaskan, untuk menarik investasi jangka panjang, pemerintah perlu memperhatikan sensitivitas investor terhadap faktor keberlanjutan, efisiensi biaya, serta kepastian proses bisnis, serta aspek keberlanjutan yang menjadi salah satu faktor krusial dalam meningkatkan daya tarik FDI.
"Pemerintah jangan hanya menyusun kebijakan, tetapi juga mengaplikasikannya secara nyata, terutama terkait pemanfaatan energi terbarukan. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah melalui program solarisasi. Namun pada praktiknya, solarisasi di Indonesia masih sulit dijalankan karena adanya sistem kuota dari Kementerian ESDM,” ujar Juliani saat dihubungi.
