PT Agrinas Pangan Nusantara pada Senin (23/2) memutuskan untuk menunda pembelian 105.000 mobil pikap dari India untuk operasional koperasi desa (kopdes) Merah Putih usai menerima masukan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang meminta penundaan impor itu demi memajukan industri otomotif nasional.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian perusahaan agar langkah bisnis tetap selaras dengan kepentingan nasional, termasuk perlindungan industri dalam negeri dan stabilitas pasar.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan pihaknya sedang menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah dan memilih untuk menunda impor mobil pick-up dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih.
“Nanti akan ada konferensi pers dari pemerintah, dan kami akan menunggu sampai ada perintah lagi apakah dilanjutkan atau tidak.” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (23/2).
Sebelumnya, kabar mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35.000 unit pikap Scorpio
Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyampaikan akan impor 105.000 mobil dari perusahaan India tersebut.
Masih bisa dipenuhi lokal
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan Kementerian Perindustrian terus memacu penguatan industri otomotif nasional, khususnya pada segmen kendaraan komersial khusus pick-up, seiring dengan kemampuan industri dalam negeri yang telah mampu memproduksi kendaraan pick-up dengan kapasitas produksi yang besar.
Ia menegaskan bahwa penguatan produksi kendaraan pick-up dalam negeri memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Sebagai ilustrasi, apabila pengadaan kendaraan pick-up (4x2) sejumlah 70.000 unit dipenuhi oleh produk dalam negeri, maka akan memberikan dampak positif ekonomi (backward linkage) sebesar kurang lebih Rp 27 Triliun.
Menurutnya, apabila kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui produksi dalam negeri, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh Indonesia.
Subsektor yang berkaitan langsung dengan produksi kendaraan pick-up contohnya adalah industri ban, industri kaca, industri baterai basah (accu), industri logam, industri kulit, industri plastik, industri kabel, industri elektronik, dan lain sebagainya.
“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri. Namun, apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional juga akan dirasakan di dalam negeri,” ujar Agus dalam keterangan resminya yang diterima SUAR di Jakarta (23/2).
Agus menjelaskan bahwa saat ini industri otomotif nasional telah memiliki kemampuan produksi kendaraan pick-up dengan kapasitas yang signifikan sekitar 1 juta unit per tahun. Adapun produsen kendaraan pick-up antara lain PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT Sokonindo Automobile.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pengadaan 105.000 mobil pick up untuk Koperasi Desa Merah Putih dibiayai oleh APBN. Ia menjelaskan, KDMP nantinya akan melakukan pinjaman ke Bank Himbara, dan Kementerian Keuangan akan mencicilnya.
"Jadi, KDMP adalah mereka meminjam uang dari Himbara. Kewajiban saya mencicil pinjamannya setiap tahun sebesar 40 triliun selama 6 tahun ke depan. Risikonya sudah clear, dan setiap tahun uangnya dipindahkan dari dana desa. Kita akan tetap belanja segitu, hanya cara belanjanya sekarang berubah," ucap Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (23/2/2026)
Kadin minta impor batal
Selain DPR, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebelumnya juga meminta presiden untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up untuk kendaraan niaga operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih, karena dinilai melemahkan industri otomotif dalam negeri yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami menghimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin seperti dilansir Antara (23/2).
Menurut Kadin, impor kendaraan pick-up dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) berisiko mematikan industri otomotif nasional dan tidak memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian domestik.
Industri otomotif di dalam negeri telah menyatakan kesiapan untuk melayani kebutuhan kendaraan bagi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Saleh menegaskan kebijakan impor perlu diselaraskan dengan visi industrialisasi pemerintah yang menekankan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi nasional.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan industri dalam negeri harus dijaga melalui regulasi yang tepat.Di sisi lain, pelaku industri menilai kapasitas produksi nasional sebenarnya cukup besar. Total kapasitas produksi pick-up nasional mencapai ratusan ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan optimal, dengan dukungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen, serta jaringan layanan purna jual yang luas.
Menanggapi hal tersebut, rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengatakan rencana impor 105 ribu kendaraan niaga pick-up secara utuh (CBU) dari India mencerminkan permasalahan kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi yang tidak sinkron karena akan melemahkan arah kebijakan industri nasional.
Di tengah implementasi kebijakan industrialisasi dan, kebijakan jalan pintas ini berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung. Jika terus dilakukan, maka ini menjadi kebijakan instan jangka pendek terlihat praktis, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional.
“Industri otomotif Indonesia selama dua dekade terakhir telah berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global. Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (23/2).
Pemerintah mutlak harus membatalkannya.Harus ada arah kebijakan yang konsisten dan strategis dengan menjadikan prioritas produksi domestik melalui pengadaan pemerintah. Dana publik, dan pajak harus digunakan untuk memperkuat industri nasional.
Christian Wibisana turut berkontribusi dalam laporan ini
