Asian Development Bank (ADB) meluncurkan dua skema bantuan untuk sektor swasta di negara-negara berkembang yang terdampak disrupsi rantai pasok imbas Perang AS-Iran.
Meski skema bantuan itu didasari situasi genting, motif pembiayaan perlu dikalibrasi secara tepat. Selain karena likuiditas perekonomian masih sangat memadai, bantuan multilateral juga memiliki konsekuensi geopolitik yang tidak ringan.
Presiden ADB Masato Kanda menyatakan skema bantuan tersebut ditujukan sebagai bentuk mitigasi dampak ekonomi dan keuangan yang timbul akibat gejolak di Timur Tengah. Dukungan tersebut merupakan bentuk bantuan cepat, fleksibel, dan dapat disesuaikan untuk membantu negara-negara terdampak mengatasi tekanan mendesak dan memperkuat ketahanan jangka panjang.
"Dukungan ini berbentuk anggaran yang dapat dicairkan secara cepat serta pembiayaan perdagangan dan rantai pasok guna menjamin impor barang-barang penting, termasuk minyak. Hal ini sejalan dengan rekam jejak kami yang kokoh dalam mendukung kawasan Asia dan Pasifik selama masa-masa ketidakpastian global," jelas Kanda di Manila, berdasarkan rilis, Selasa (24/3/2026).
Benediktus Krisna Yogatama
Sebagai bank pembangunan multilateral, Kanda memastikan ADB memiliki sumber daya yang memadai untuk melindungi proyek-proyek asistensi pembangunan yang sedang berjalan maupun yang sedang direncanakan, sekaligus memperluas dukungan darurat sesuai kebutuhan negara-negara anggota, termasuk dengan memanfaatkan cadangan pinjaman kontrasiklikal.
"Analisis terbaru ADB menunjukkan gangguan rute pengiriman telah menyebabkan kenaikan biaya dan waktu pengiriman, sementara risiko pasokan tidak hanya mencakup sektor energi, tetapi juga bahan baku industri utama seperti petrokimia dan pupuk, yang berdampak serius terhadap pertanian dan produksi pangan," tuturnya.
Dengan terus memantau perkembangan pasar global dan implikasinya terhadap perekonomian di kawasan Asia Pasifik, Kanda tidak menafikan bahwa meningkatnya ketidakpastian telah memperketat kondisi keuangan di seluruh kawasan, menekan mata uang dan arus modal, serta berdampak terhadap negara-negara yang menggantungkan perekonomian pada sektor jasa dan pariwisata.
Dua komponen utama intervensi ADB berbentuk dukungan anggaran yang dapat disalurkan secara cepat untuk membantu negara-negara anggota menghadapi meningkatnya tekanan fiskal yang meningkat, terutama fasilitas dukungan kontrasiklikal yang membantu pemerintah menstabilkan perekonomian dan memitigasi dampak guncangan terhadap masyarakat kelompok rentan.
"Bentuk kedua adalah Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasok yang mendukung sektor swasta memastikan impor penting, termasuk energi dan pangan, tetap mengalir. ADB memutuskan mengaktifkan kembali dukungan impor minyak untuk periode terbatas ini, setelah melihat kondisi perekonomian yang terpengaruh lonjakan harga minyak dan disrupsi rantai pasok," jelas Kanda.
Mengenai aransemen penyaluran, ADB saat ini telah memulai pembicaraan dengan negara-negara anggota yang terdampak berdasarkan keparahan. Bagi negara-negara dengan risiko tinggi, dukungan akan segera disalurkan melalui kerja sama erat dengan pemerintah, mitra pembangunan, dan sektor-sektor swasta untuk memastikan respons terkoordinasi dan efektif menjaga stabilitas.
Ketepatan momentum
Terlepas kegentingan yang mendasari motif kucuran bantuan ADB tersebut, dimensi geopolitis dan menunjukkan semakin besarnya perhatian dunia pada perkembangan kawasan Asia Timur dan Pasifik Barat Daya secara khusus, terutama dalam mengatasi perubahan iklim dan dominasi adidaya.
Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia Asra Virgianita menjelaskan, sebagai frontline krisis iklim global, kawasan Pasifik memang menjadi salah satu kawasan yang paling rentan, terutama dengan kenaikan permukaan air laut, bahaya tsunami, dan perubahan garis pantai.
"Peluncuran skema bantuan untuk Pasifik tersebut dapat dibaca sebagai upaya membangun image positif atas posisi institusi multilateral Barat di kawasan, dan tentu kepentingan komersial dari proyek-proyek yang ada," cetus Asra saat dihubungi, Kamis (26/3/2026).
Kepentingan membangun citra tersebut, menurut Asra, menjadi penting di saat pengaruh Tiongkok mulai meluas di kawasan Pasifik, baik melalui skema kemitraan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) maupun peluang pembiayaan lain yang dijanjikan New Development Bank (NDB) yang beranggotakan negara-negara BRICS.
"Kehadiran skema bantuan ini, dapat juga dilihat sebagai upaya containment atas pengaruh Tiongkok, dengan menunjukkan bahwa kehadiran institusi multilateral Barat juga berdampak bagi pembangunan di kawasan Pasifik," pungkas Asra.
Senada dengan Asra, Pengajar Geoekonomi Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia Shofwan Al Banna Choiruzzad menilai bantuan ADB di saat genting memperlihatkan paradoks yang dihasilkan globalisasi sejak akhir Perang Dingin.
"Berkat globalisasi, ekonomi dunia makin terintegrasi sehingga stabilitas ekonomi negara-negara yang menjadi resipien bantuan itu akan berdampak pada kondisi ekonomi negara-negara kontributor utama bank multilateral. Sementara itu, di saat bersamaan, ketika negara semakin inward looking, asumsi dasar globalisasi yang mengharuskan ekonomi dan politik justru tidak lagi berlaku," cetus Shofwan kepada SUAR.
Apabila skema bantuan pembiayaan itu diterima oleh Indonesia, Kepala Pusat Studi Iklim Bisnis dan Rantai Pasok Global Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dian Revindo menilai kalibrasi ketepatan momentum perlu diperhatikan secara saksama, mengingat saat ini, pembiayaan di Indonesia relatif memadai, lebih-lebih jika ditujukan dengan dalih membantu sektor swasta.
"Sekarang likuiditas sedang sangat baik di perbankan. Pembiayaan dalam negeri sedang tidak kurang, tetapi permintaan pembiayaan itu yang sedang rendah, karena persaingan tidak sehat akibat impor ilegal, serta perdagangan e-commerce yang tidak fair. Pembiayaan menjadi penting jika permintaan sedang tinggi dan persaingan sedang sehat," ucapnya saat ditemui SUAR, Kamis (26/3/2026).
