Pelaku usaha di Indonesia mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengelola pusat perbelanjaan, hingga pelaku industri mengeluhkan adanya gangguan operasional usaha akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah akibat gangguan teknis pada sistem kelistrikan nasional.
Sejumlah pelaku usaha terpaksa mengandalkan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan demi menjaga kegiatan usahanya tetap berjalan. Akan tetapi, penggunaan genset ini juga menimbulkan beban tambahan dari sisi biaya operasional.
Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan, pemadaman listrik ini memberikan dampak terhadap pelaku UMKM mengingat listrik merupakan salah satu elemen utama penunjang produktivitas. Ketika pasokan listrik terganggu atau bahkan terhenti, aktivitas usaha pun juga ikut terganggu.
“Iya terdampak, bukan hanya (pelaku UMKM) yang besar, kalau besar malah sudah punya genset, tapi kan yang menjadi masalah itu kalau pelaku UMKM-nya tidak punya genset tiba-tiba harus menerima dampak ini. Kalau listriknya mati ya terpaksa berdiam diri, ini yang mempengaruhi situasi berusaha pelaku UMKM,” kata Edy, Minggu (21/06/2026).
Sebagaimana diketahui, pemadaman listrik yang disebabkan oleh kendala teknis operasional pada pembangkit listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa termasuk kawasan Jabodetabek dalam beberapa hari terakhir.
Penggunaan genset sebagai sumber listrik cadangan juga tidak serta-merta menjadi solusi yang murah untuk para pelaku usaha. Sebab, genset umumnya membutuhkan bahan bakar solar yang saat ini harganya juga sedang tinggi.
“Kalau pakai listrik kan bayar PLN, kalau pakai genset ya beli solar misalnya. Memang kompensasinya ada, tapi masih lebih mahal untuk biaya solar,” ungkapnya.
Bagi pelaku usaha yang sangat bergantung pada listrik dalam proses produksi maupun pelayanannya kepada pelanggan, kondisi pemadaman listrik ini menimbulkan ketidakpastian baru. Pelaku usaha pun khawatir kondisi serupa dapat terjadi lagi di waktu yang akan datang, sehingga kembali mengganggu aktivitas usahanya.
“Yang sangat bergantung dengan listrik tidak punya genset pasti was-was, makanya kalau kondisi ini berlarut-larut dan pemerintah tidak melakukan antisipasi, artinya pelaku UMKM harus mencari alternatif untuk mempersiapkan sumber daya tenaga listriknya, itu yang harus dipikirkan,” ujar Edy.
Oleh karena itu, Edy mendorong agar pelaku UMKM untuk juga memikirkan alternatif sumber energi cadangan sebagai langkah antisipasi. Di satu sisi, pemerintah juga perlu memberikan bantuan dan perhatian dalam hal ketahanan energi pelaku usaha.
“Dengan kondisi yang ada, terbuka sekarang bahwa sangat tinggi kebutuhan energi listrik itu. Maka dari itu, harus ada percepatan untuk penambahan daya energi listrik. Penggunaan energi listrik dari surya atau tenaga angin itu semua ya harus dipikirkan mulai dari sekarang,” tegasnya.
Edy menjelaskan energi listrik memegang peranan vital dalam menopang produksi nasional. Hampir seluruh aktivitas ekonomi dan industri bergantung pada ketersediaan pasokan listrik yang andal.
“Energi listrik adalah tulang punggung daripada produksi nasional,” tutupnya.
Senada dengannya, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny menilai, pemadaman listrik ini memberikan dampak yang besar kepada pelaku UMKM karena hampir seluruh aktivitas pelaku usaha sangat bergantung pada pasokan listrik.
Dampak pemadaman listrik ini juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM, tetapi juga masyarakat secara umum. Kondisi tersebut dikatakan semakin memberatkan masyarakat dan pelaku usaha yang sebelumnya sudah menghadapi berbagai kenaikan biaya untuk kebutuhan hidup, ditambah pemadaman listrik ini juga menambah tekanan baru.
“Memang kalau keluhan sudah pasti mengeluh bagaimana listrik ini mati, cuman kan kita tidak bisa apa-apa, tanpa pemadaman saja omzet kita sudah turun karena daya beli masyarakat juga turun. Sebelum ada pemadaman juga sudah ada tekanan, apalagi ditambah pemadaman listrik yang cukup lama,” tambah Hermawati, Minggu (21/06/2026).
Baca juga:
Zikrina Ratri
Penggunaan genset juga tidak bisa selalu menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Tidak semua pelaku UMKM maupun masyarakat memiliki akses terhadap sumber listrik cadangan, sekalipun memiliki genset sebagai alternatif, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaannya pun juga menghadirkan tantangan tersendiri.
Para pelaku UMKM yang mengandalkan platform digital dalam menjalankan usahanya juga terpaksa berdiam diri akibat akses internet yang ikut terganggu.
“Kemarin saya tinggal di apartemen itu kan biasanya ada cadangan seperti genset, itu juga kita mati listrik sampai 6 jam, itu lama kan. Saya gak bisa akses internet wifi yang masih mengandalkan listrik, jadi ya memang dampaknya itu luar biasa, mau kita jasa online pun tetap menggunakan listrik,” jelasnya.
Hermawati menilai, sejauh ini pemerintah belum memberikan perhatian yang cukup terkait dengan ketahanan energi khususnya kepada para pelaku UMKM. Ia pun mendorong agar kebijakan-kebijakan atau langkah yang ditempuh pemerintah yang memberatkan masyarakat perlu segera dievaluasi secepatnya.
“Belum ya, karena kita dari dulu kalau soal energi, mana sih yang berpihak ke kita? Gak cuman UMKM aja, pernah gak misalnya listrik atau bahan bakarnya murah? Semuanya repot tiba-tiba harga naik, kebutuhan kita selain BBM kan juga listrik,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari pelaku usaha di sektor ritel. Pemadaman listrik dinilai dapat meningkatkan biaya usaha sehingga menambah tekanan bagi sektor ritel yang saat ini tengah menghadapi perlambatan penjualan.
Krusial untuk operasional
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, keandalan pasokan listrik ini menjadi faktor krusial untuk menjaga kelancaran operasional dan aktivitas perdagangan di pusat perbelanjaan. Pemadaman yang terjadi selain menekan kinerja penjualan tenant yang beroperasi, juga mengurangi kenyamanan pengunjung.
“Adanya gangguan pasokan listrik memaksa pusat perbelanjaan untuk menggunakan pasokan listrik cadangan dari genset yang mana mengakibatkan melonjaknya biaya operasional karena pada biaya listrik genset lebih tinggi dibandingkan biaya listrik PLN,” ungkap Alphonzus, Minggu (21/06/2026).
Biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menggunakan genset pun turut membebani biaya operasional, mengingat harga solar nonsubsidi yang digunakan untuk mengoperasikan sumber cadangan listrik yang satu ini juga mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Pelaku usaha di pusat perbelanjaan di saat yang bersamaan juga belum bisa mendorong jumlah penjualan lantaran sektor ritel saat ini sedang berada di dalam periode low season.
“Tambahan beban biaya operasional tersebut semakin menekan kinerja sektor ritel karena pada saat ini industri usaha ritel Indonesia sedang berada pada periode low season yaitu pasca Ramadhan - Idulfitri yang adalah merupakan peak season penjualan ritel di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menjelaskan, pihaknya juga telah menerima laporan mengenai kondisi ini dari para pelaku usaha Tanah Air di sektor industri. Pemadaman listrik ini menyebabkan sejumlah dampak yang harus ditanggung para pengusaha seperti gangguan proses produksi, penyelesaian pesanan yang terhambat, hingga menghilangnya kepercayaan dari pelanggan.
"Bagi industri yang bergantung pada proses produksi berkelanjutan, pemadaman tidak hanya berarti berhentinya mesin sementara, tetapi juga dapat menimbulkan biaya tambahan untuk restart mesin, penggunaan genset, konsumsi bahan bakar tambahan, potensi kerusakan bahan baku atau barang dalam proses produksi, hingga risiko menanggung klaim karena keterlambatan pemenuhan kontrak pada buyer," ucap Sanny, Minggu (21/06/2026).
Sanny juga menegaskan bahwa dampak dari pemadaman ini tidak hanya dirasakan oleh industri kelas menengah ataupun besar, tetapi juga justru oleh pelaku UMKM yang tidak semuanya memiliki sumber listrik cadangan. Bagi sektor manufaktur, kawasan industri, hingga industri yang membutuhkan teknologi tinggi, membutuhkan pasokan listrik yang stabil. Ketika pasokan listrik terganggu, dampaknya langsung terasa di sisi produktivitas dan kepastian operasional.
"Sektor yang paling rentan terdampak umumnya adalah sektor industri-industri manufaktur yang pada era teknologi tinggi dan digitalisasi saat ini sangat membutuhkan pasokan listrik stabil dan kontinyu. Namun pelaku UMKM juga terdampak," lanjutnya.
Pihak Apindo pun mendorong pemerintah dan juga PLN untuk mempersiapkan langkah mitigasi yang baik dan memperkuat koordinasi sebagai upaya untuk mencegah gangguan serupa terjadi lagi. Pelaku usaha dan masyarakat dijelaskan olehnya membutuhkan penyampaian informasi yang transparan dan jelas mengenai penyebab dari gangguan yang terjadi.
"Serta ke depan kami juga berharap keandalan sistem kelistrikan nasional terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh terhadap cadangan daya, keandalan pembangkit, kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, pasokan energi primer, serta sistem mitigasi ketika terjadi gangguan," harapnya.
Upaya dari PLN
PT PLN sebelumnya juga telah buka suara mengenai pemadaman listrik bergilir yang dilakukan di Pulau Jawa ini.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola oleh perusahaan listrik swasta.
“Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami yaitu ada dua pembangkit independent power producer (IPP) yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” kata Darmawan dalam video yang diunggah di akun Instagram @pln_id, Sabtu (20/06/2026).
Pihak PLN saat ini juga sudah bergerak melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan yang ada, salah satunya dengan mengamankan pasokan batu bara dengan jenis medium rank coal untuk memenuhi kebutuhan PLTU.
“Dalam saat ini proses penyaluran medium rank coal mulai mengalir pada PLTU di seantero Pulau Jawa baik itu PLTU milik PLN maupun PLTU milik mitra kami atau PLTU independent power producer,” jelasnya.
Institute for Essential Services Reform (IESR) turut menyoroti gangguan sistem kelistrikan nasional yang terjadi di sejumlah wilayah. IESR menilai persoalan tersebut harusnya bisa diantisipasi dengan adanya ketersediaan cadangan daya hingga sistem proteksi yang memadai.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa menjelaskan ada sejumlah faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pemadaman listrik ini. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh demi mengungkap penyebab pasti dari gangguan pasokan yang terjadi sehingga hal seperti ini bisa dicegah di kemudian hari.
“Ada sejumlah faktor yang menjadi faktor penyebab pemadaman listrik, antara lain minimnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, hingga gangguan transmisi. Investigasi menyeluruh bisa menjawab pemicu dan penyebab utama pemadaman,” kata Fabby.
Peristiwa ini menurutnya perlu dijadikan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap ketahanan sistem kelistrikan nasional, di tengah meningkatnya kebutuhan listrik akibat perkembangan industri hingga elektrifikasi kendaraan.
“Jika sejumlah informasi yang beredar bahwa adanya gangguan pasokan batu bara yang membuat PLTU harus menurunkan kapasitas pembangkitannya adalah benar, ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem kelistrikan yang didominasi oleh batu bara dan sistem listrik yang terpusat merupakan ancaman keamanan pasokan energi,” sambungnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya juga telah membantah bahwa pemadaman yang terjadi ini dikarenakan akibat kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit. Pihak pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah berkoordinasi dengan PLN untuk mengambil langkah mitigasi.
“Total kebutuhan batu bara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakkan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan,” ucap Bahlil, Jumat (19/06/2026).
