Memasuki era baru keterbukaan informasi, Pasar Modal Indonesia berkomitmen untuk menjadikan transparansi sebagai syarat utama membangun kepercayaan pasar usai dihantam penilaian berbagai penyedia indeks global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan dalam kondisi turbulensi yang sedang dialami Pasar Modal Indonesia, satu-satunya pilihan adalah terbang lebih tinggi.
"Oleh karena itu kami menggunakan momentum ini untuk embuat bursa efek Indonesia naik kelas," katanya dalam Road to Investor Relations Forum 2026 pada Selasa (10/3/2026) di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI).
Forum ini menghadirkan empat narasumber kompeten; Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Eddy Manindo, dan Pengamat Pasar Modal Hans Kwee.
Jeffrey mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti hal yang menjadi sorotan MSCI, termasuk tranparansi. BEI dan OJK mengajukan empat proposal kepada MSCI.
Pertama, ujar dia, dengan menyediakan transparansi keterbukaan kepemilikan saham perusahaan terbuka dari investor yang memiliki angka kepemilikan di atas 1% dari sebelumnya 5%.
Jeffrey mengatakan awalnya pihaknya ingin menawarkan angka kepemilikan di atas 3%, tetapi kemudian batal. "Kalau bisa 1% kenapa 3%. BEI dan OJK tidak ingin tawar menawar dalam mereformasi pasar modal," kata dia.
Proposal kedua yang juga terkait transparansi adalah klasifikasi data investor yang lebih granular, dari 9 tipe menjadi 28 sub-tipe investor.
Kemudian, proposal ketiga adalah penerbitaa shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi.
"Ini juga yang sudah diilakukan oleh Hong Kong pada saat menghadapi isu yang sama dengan MSCI untuk small caps mereka," katanya.
Proposal keempat yang diajukan adalah kenaikan batas minimum free float dari 7,5% persen ke 15%. Jeffery mengatakan rencana kenaikan free float sebenarnya tidak menjadi sorotan MSCI dan sudah lama dibahas BEI, OJK, dan DPR.
Namun, Jeffrey menyampaikan detail kesimpulan diskusi regulator bursa Indonesia dengan MSCI belum bisa disampaikan ke publik.
"Yang bisa kami sampaikan adalah diskusinya berjalan sangat konstruktif daan kami punya confidence akan bisa menyelesaikan seluruh empat proposal ini akan kita selesaikan di bulan Maret ini," katanya.
Fondasi utama
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam pasar modal. Menurutnya, pasar modal pada dasarnya memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh dana dengan biaya yang relatif murah. Hal itu berbeda dengan pinjaman yang mengharuskan pembayaran bunga.
Namun sebagai gantinya, perusahaan memiliki tanggung jawab besar untuk bersikap transparan mengenai kondisi usaha, kinerja, dan prospek bisnisnya.
"Kita harus tahu, harus sadar sepenuhnya bahwa pasar modal ini adalah salah satu sarana investor untuk mendapatkan dana yang murah, tanpa tanggung jawab apapun, kecuali transparansi. Kenapa? Investor pasti akan nanya siapa sih yang jual sahamnya ke public ini, apa yang dia dagangin, di belakangnya apa, dan prospeknya seperti apa," kata Misbakhun.
Ia juga mengingatkan bahwa ketika transparansi tidak diikuti oleh kinerja yang baik, kepercayaan investor bisa terganggu. Hal ini pernah terlihat pada sejumlah perusahaan yang sebelumnya dianggap sebagai saham unggulan, termsuk BUMN.
Ketika kinerja perusahaan melemah bahkan kesulitan memenuhi kewajiban utang atau membagikan dividen, maka hal tersebut dapat memicu kekhawatiran di kalangan investor.
"Ini lah yang kemudian menjadi masyarakat perlu tahu siapa di belakangnya, bagaimana prosesnya, kemudian lahirlah istilah-istilah fundamental company, fundamental pasar, sentimen pasar, dan macam-macam," kata Misbakhun.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan bahwa salah satu tugas lembaga politik adalah memastikan kepentingan masyarakat tetap terlindungi, termasuk investor ritel yang kini semakin banyak berasal dari kalangan anak muda. Banyak di antara mereka yang mulai menjadikan investasi di bursa sebagai bagian dari sumber pendapatan di masa depan.
DPR, menurutnya, berperan memfasilitasi agar regulator dan penyelenggara pasar dapat bekerja secara optimal.
"Kita fasilitasi sampai mereka ada dalam titik optimumnya dan mereka butuh apa. Kita ini politik itu adalah yang memfasilitasi, saya tidak ingin menjadi regulator yang terlalu strictly," katanya.
Indonesia paling maju
Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Eddy Manindo mengatakan transparansi menjadi penting karena pasar modal Indonesia saat ini termasuk yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, Indonesia memiliki jumlah investor yang sangat besar, mencapai sekitar 23 juta investor.
Selain itu, dari sisi kapitalisasi pasar Indonesia juga menjadi yang terbesar di antara enam negara utama di kawasan ASEAN. Sementara dari sisi jumlah emiten, Indonesia berada di posisi kedua setelah Malaysia, dengan sekitar 900 perusahaan tercatat di bursa.
"Jadi kita kalau saya lihat cukup seksi mungkin di mata investor dunia gitu dan dengan kita berada di posisi seperti itu otomatis tuntutan kita untuk transparansi, kredibilitas kita juga menjadi tinggi," katanya.
Baca juga:
Mukhlison Widodo
Karena itu, OJK menilai momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola. Sebagai langkah konkret, OJK meluncurkan delapan rencana aksi percepatan reformasi pasar modal yang terbagi dalam empat klaster utama; peningkatan kredibilitas pasar, penguatan transparansi, perbaikan tata kelola dan penegakan aturan, serta peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan.
Sementara itu, Pengamat Pasar Modal Hans Kwee menilai berbagai gejolak di pasar seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pasar modal. Ia mencontohkan pengalaman India yang beberapa kali mengalami guncangan, tetapi justru berhasil bangkit hingga memiliki bobot besar dalam indeks global seperti MSCI.
Menurutnya, Indonesia juga bisa bangkit seperti India apalagi ukuran pasar dan jumlah investor yang tergolong besar di kawasan ASEAN.
"Dan kalau kita lihat, sebagian besar emitan kita itu fundamentalnya bagus. Mungkin ada beberapa yang ada sedikit put-and-put, ada sedikit permainan, tetapi hampir sebagian besar itu bagus fundamentalnya," kata Hans.
Ia juga menilai langkah yang diambil OJK dan BEI dalam mereformasi pasar modal cukup positif, termasuk peningkatan keterbukaan data kepemilikan saham hingga level 1 persen.
Kebijakan tersebut memungkinkan investor melihat struktur kepemilikan yang lebih jelas, termasuk jika sebagian besar saham ternyata dikuasai oleh segelintir pihak.
"Jadi kalau kita lihat transparansi itu tentu bagus bagi pasar ya. Semakin terbuka data, semakin mudah dianalisis ya. Orang bisa membuat decision yang baik," katanya.