Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri resmi membuka Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi Indonesia Tahun 2026 di kantor Kementerian Perdagangan pada (2/1/2025). Dalam sambutannya, Roro menegaskan pentingnya kerjasama dan konsistensi semua pihak agar kontribusi sektor perdagangan berjangka komoditi (PBK) bagi perekonomian Indonesia makin optimal dan bersinar.
Salah satu manfaat dan peran dari PBK adalah mengoptimalkan tata niaga dan ekosistem perdagangan komoditas melalui mekanisme pembentukan harga acuan. Selain itu, PBK bermanfaat untuk lindung nilai yang memastikan harga terbaik bagi pelaku usaha.
Tiga bursa perdagangan berjangka komoditi dibuka secara serentak, yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia(BKDI), dan Indo Bursa Karisma Berjangka (IKB).
"Kerjasama dan konsistensi seluruh pihak tetap dibutuhkan agar industri PBK kian bersinar,” ujarnya.
Berbagai manfaat industri PBK bagi penguatan perdagangan sektor komoditas di Indonesia harus dioptimalkan implementasinya. Maka dari itu, komoditas unggulan yang saat ini belum masuk di bursa berjangka harus mulai dipetakan untuk mendapat manfaat pembentukan harga dan harga acuan serta manfaat lindung nilai (hedging).
Potensi Emas Digital Besar
Roro mengatakan, perkembangan perdagangan emas digital saat ini juga menunjukkan potensi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam perdagangan emas digital, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai regulator harus terus memastikan perlindungan masyarakat.
Pengaturan dan pengawasan Bappebti juga bertujuan memberi kepastian berusaha bagi pelaku usaha, meningkatkan investasi di dalam negeri, serta mencegah transaksi PBK untuk kegiatan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Roro juga mengapresiasi proses peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas aset keuangan digital dan derivatif keuangan, dari Bappebti kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan(OJK), juga telah berjalan dengan baik sejak Januari 2025.
“Proses peralihan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal dan instrumen pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), dari Bappebti ke OJK maupun BI dapat berjalan dengan baik,” ujar dia.
Nilai Transaksi Capai Rp 42.867 Triliun
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya menyampaikan selama Januari-November 2025, tercatat nilai transaksi PBK secara keseluruhan sebesar Rp 42.867 triliun atau tumbuh sebesar 49,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Volume transaksi PBK tercatat 14,56 juta lot atau tumbuh 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari keseluruhan nilai transaksi tersebut, kontrak berjangka berbasis komoditi berkontribusi 89,48%.
Selama periode Januari-15 Desember 2025, perdagangan fisik timah murni batangan ekspor mencatat nilai transaksi sebesar Rp 26,98 triliun dengan volume 9.830 lot.
Pasar fisik emas digital mencatat nilai transaksi Rp 107,43 triliun dengan volume 55,58 juta gram. Berikutnya, perdagangan kontrak berjangka crude palm oil (CPO) mencatat nilai transaksi (notional value)sebesar Rp 2,69 triliun dengan volume 30.341 lot.
Selanjutnya, kontrak syariah murabahah mencatat nilai transaksi Rp 693,47 miliar dengan volume 415.986,7 blue barrel (BBL) atau setara 66,1 juta liter.
Tirta menjelaskan, untuk mewujudkan capaian kinerja di 2025, berbagai langkah dan terobosan telah dilakukan Bappebti. “Salah satu upaya yang terus dikuatkan yaitu literasi PBK masyarakat luas,” ujar dia.
Untuk mewujudkan target industri PBK ke depan, Bappebti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dan menguatkan kolaborasi.
Direktur PT BKDI Nursalam menyampaikan, sepanjang 2025, PT BKDI telah menginisiasi perdagangan Renewable Energy Certificate (REC) sebagai bagian dari komitmen terhadap inovasi berkelanjutan.
Memasuki 2026, bursa mengusung tema "Year of Discovery" yang mencerminkan upaya melanjutkan capaian sebelumnya sekaligus memperluas cakupan produk-produk komoditas yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Direktur Utama PT IKB Agung Rihayanto menegaskan, industri PBK akan turut mendukung program B40 atau B50 Biosolar agar pelaku industri hilir CPO di Indonesia dapat memanfaatkan hedging untuk meningkatkan minat perdagangan kontrak berjangka CPO di bursa.
Ia menekankan pentingnya penindakan yang tegas atas praktik yang menyalahi aturan dan peningkatan literasi PBK kepada masyarakat secara berkala dan rutin agar PBK semakin dikenal luas masyarakat Indonesia.
