Presiden Prabowo Subianto kembali melantik dua wakil menteri baru, dan sejumlah pejabat pemerintahan lainnya dalam reshuffle kabinet pada Rabu (8/10/2025).
Kocok ulang posisi Wakil Menteri dan sejumlah pejabat ini merupakan yang keempat kalinya dalam beberapa bulan terakhir, atau kurang dari setahun ia menjabat sebagai presiden.
Kedua pejabat tersebut antara lain Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), sedangkan Benyamin Paulus Octavianus menjadi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes).
Selain itu, Prabowo juga melantik sejumlah pejabat dan kepala badan dan Lembaga serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta 10 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk beberapa negara sahabat.
Beberapa diantaranya adalah Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminudin Maruf, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata, Gubernur Papua Matius Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.
Dony sebelumnya menjabat sebagai Wamen BUMN sekaligus Chief Operation Officer Badan Pengelola Investasi Danantara. Ia dipilih September lalu sebagai Plt Menteri BUMN setelah Erick Tohir bergeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Pergantian saat itu menimbulkan munculnya isu peleburan Kementerian BUMN dengan Danantara karena Presiden hanya menunjuk Doni sebagai Menteri BUMN ad interim. Namun peleburan itu masih dalam proses kajian, menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi beberapa waktu lalu.
Sama dengan sebelumnya, reshuffle ini terkesan mendadak. Dony mengaku menerima telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk hadir ke Istana sejam sebelummya.
Sementara itu Anggito Abimanyu terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), turut serta dilantik antara lain Doddy Zulverdi, Suminto, Ferdinan Dwikaroja Purba.
Gubernur Papua, Matius Fakhiri menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia Papua, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai sebagai fondasi utama kemajuan daerah.
“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” tambahnya.
Jumlah kabinet Merah Putih yang lebih dari seraturs orang dinilai akan membebani keuangan negara dalam lima tahun pemerintahannya, menurut para pakar.
Pemerintahan Prabowo juga memecah sembilan Kementerian baru pada pemerintahan sebelumnya, menjadi 21 kementerian baru, dengan tujuh kementerian koordinator.
Masih wait and see
Ekonom dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai pergantian ini merupakan hal yang wajar dalam setiap pemerintahan karena reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden.
"Dia akan menjadi baik, kalau memang alasan pergantian itu tujuannya untuk memperbaiki jalannya pemerintahan sehingga, bisa mempercepat atau memperbaiki pelaksanaan program-program pemerintah dan memberikan dampak yang baik ke masyarakat," ujar dia.
Sebaliknya, hal ini akan berdampak buruk, kalau alasanya bukan itu contohnya alasan politik dan sekedar bagi-bagi jabatan. "Jika terlalu sering dan malah gak memiliki dampak nyata, karena selain menambah "gendut" kabinet dan anggaran, tapi itu bisa diartikan bahwa presiden tidak cakap dalam memilih pembantunya," kata dia.
Ia mengatakan selama ini investor masih ragu dan cenderung 'wait and see' terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo.
"Mereka tentu melihatnya gak sekedar siapa orang penggantinya saja tapi juga bagaimana realisasi kebijakan yg diambil oleh menteri atau wakil menteri itu."
"Investor intinya akan menimbang risk and reward return dari investasinya. Kalau reward return-nya tinggi dibanding risk-nya mereka akan masuk investasi ke Indo. Kalau tidak ya tunggu atau ragu," tambahnya.
Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana mengatakan reshuffle sejatinya bukan hal buruk, sepanjang dilakukan untuk memperbaiki kinerja menteri yang dinilai belum optimal. “Investor akan melihat pemerintah serius memperbaiki manajemen,” ujarnya.
Selama ini, ia menilai pembengkakan jumlah anggota kabinet tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kinerja ekonomi. Ia mencontohkan, sejak batasan jumlah menteri dihapus, kinerja pemerintahan tidak menunjukkan korelasi positif terhadap indikator ekonomi, mulai dari penerimaan pajak hingga daya beli masyarakat.
Semakin banyak anggota kabinet, ujar dia, berarti semakin tidak efisien hasil dari anggaran-anggaran tersebut ke dampaknya ke ekonomi masyarakat.
"Karena memang kalau dilihat dari dampak ekonominya berkebalikan ya. Semakin banyak anggota kabinet ternyata tidak semakin meningkatkan kinerja pemerintah, itu intinya," ujar dia.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengatakan dengan adanya penambahan dua Wamen dalam kabinet merah putih membuat kabinet semakin gemuk.
Gemuknya kabinet pemerintahan Prabowo juga bisa berdampak pada pembengkakan anggaran operasional, khususnya belanja pegawai pemerintah pusat.
Misbah memperkirakan terjadi peningkatan belanja pegawai 20 persen hingga 30 persen.” Ini akan membengkakkan belanja pegawai dan belanja barang/jasa, termasuk tunjangan pegawai, belanja perjalanan dinas, makan minum, dan seterusnya,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (8/10).
Gema Dzikri Harisma dan Ridho Sukra berkontribusi dalam artikel ini
