Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI pada Rabu (4/2) menyiapkan 8 strategi dan ragam skema kerja sama untuk target 500.000 pekerja migran Indonesia (PMI) tahun ini.
Beberapa diantaranya mencakup kebutuhan pembiayaan, pelatihan, hingga pemagangan di negara tujuan melalui format kerja sama Business to Business.
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani menyatakan, dengan populasi angkatan kerja Indonesia diperkirakan akan menembus 200.000.000 orang pada 2045, bonus demografi merupakan kesempatan bagi orang muda Indonesia untuk berlomba-lomba mengisi talent pool di tingkat global.
"Tahun lalu tersedia 318.085 posisi terbuka bagi calon pekerja migran, tetapi pendaftarnya tidak lebih dari 62.000, atau baru 17%. Untuk itu, kami telah menyusun 8 strategi untuk meningkatkan kesempatan dan daya tarik posisi ini bagi calon pekerja migran," ucap Aryani dalam pembukaan forum Investing in People: Financing Indonesia Global Workforce Development di Jakarta, Rabu (04/02/2026).
Kedelapan strategi peningkatan kesempatan yang dimaksud Aryani terdiri dari:
- Peningkatan kapasitas (upskilling) calon pekerja migran melalui Migrant Centers, Migrant Vocational Schools, dan Migrant Classes yang pembangunannya sedang berjalan;
- Memperkuat Desa Migran dalam perlindungan dan pemberdayaan calon-calon PMI;
- Penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dan pelatihan bagi calon PMI;
- Percepatan respons komplain sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan setelah PMI kembali ke Indonesia;
- Pemenuhan dan perluasan employment social security bagi PMI;
- Penguatan literasi, digitalisasi, dan integrasi data lintas kementerian/lembaga dalam pendataan PMI;
- Menciptakan proses penempatan yang mudah, terjangkau, dan aman bagi para pekerja migran, dan;
- Implementasi akreditasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
Merespons arahan Kepala Negara, Aryani menyatakan pihaknya memprioritaskan 300.000 lowongan calon PMI terampil diperuntukan bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan program pendidikan vokasional, sementara 200.000 lowongan lain terbuka untuk umum. Bidang pekerjaan yang terbuka diarahkan pada pekerjaan caregiver, pengelasan (welder), keperawatan, dan pengemudi truk.
Aryani menegaskan, prioritas 300.000 lowongan calon PMI untuk lulusan SMK tersebut merupakan respons terhadap besarnya jumlah lulusan, tetapi sangat sedikit di antaranya yang memenuhi kualifikasi. Dalam catatan Kementerian P2MI, terdapat 37.535 SMK di seluruh Indonesia dengan jumlah lulusan setahun mencapai 12.153.406 orang.
"Dengan kompetensi sesuai, lulusan SMK Indonesia dapat menyediakan supply bagi pasar ketenagakerjaan global. Untuk itu, investasi pendidikan vokasional berbasis permintaan akan membuka kesempatan swasta untuk membantu sertifikasi, penempatan langsung, serta skema pembiayaan yang lebih beragam dan inklusif demi PMI yang lebih terampil, terlindungi, dan kompetitif di tingkat global," pungkas Aryani.
Atasi tantangan
CEO Binawan Group Said Saleh Alwaini mengungkapkan, dari pengalaman bisnis di bidang pemberangkatan PMI selama hampir 50 tahun, tantangan menjembatani rumpang besarnya permintaan dan kualifikasi yang dibutuhkan hampir selalu ada. Untuk menjawab kebutuhan itu, Binawan Group memelopori pembentukan training center calon pekerja migran, yang kini menjadi Universitas Binawan.
"Ketika pemerintah sekarang mempersiapkan program SMK Go Global, saya rasa inilah jawaban yang benar-benar tepat untuk masyarakat dan orang muda yang ingin mencari kesempatan yang lebih baik di luar negeri, sekaligus mengatasi tantangan yang selama ini benar-benar dirasakan," cetus Said.
Selain memenuhi tuntutan kualifikasi, skema pembiayaan untuk proses rekrutmen, persiapan dokumen, hingga keberangkatan PMI juga menjadi tantangan yang menyebabkan KUR PMI selalu menjadi andalan. Bagi seorang calon pekerja migran, asesmen risiko yang dilakukan perbankan saat mengajukan kredit acapkali memberatkan karena kuantifikasi yang sulit untuk dipenuhi.
"Saya rasa ini adalah tantangan terbesar karena PMI membutuhkan sertifikasi, menyiapkan dokumen, visa, tiket. Bank juga sulit untuk memberikan kredit modal kerja karena ada risiko lebih besar yaitu pinjaman yang tidak kembali karena pekerja migran ini keluar begitu saja di tengah proses persiapan," jelasnya.
Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison membenarkan observasi Said. Selama ini, seluruh instrumen untuk membiayai modal kerja PMI sejatinya sudah sangat banyak dan terbuka, mulai dari fintech, peer-to-peer lending, hingga bank.
Namun, karena terkurung silo dan ketiadaan sinergi, tidak pernah ada saling pengertian antara fasilitator pembiayaan, pemerintah, dan P3MI yang menjelaskan end-to-end vision mengenai pemberdayaan pekerja migran. Pematangan visi dan penyamaan perspektif antarketiga pemangku kepentingan tersebut akan memudahkan troubleshooting problem modal kerja PMI selama ini.
"Pembiayaan di Indonesia sangat menitikberatkan ketersediaan agunan, termasuk dalam menyediakan kredit modal kerja bagi calon PMI. Padahal, asesmen risiko pembiayaan untuk investasi manusia lebih penting didasari performa dan kapabilitas mereka. Lagipula, jika bank cenderung enggan, lembaga pembiayaan lain perlu dilihat sebagai alternatif, seperti fintech dan P2P lending," ucapnya.
Kebutuhan kolaborasi dengan aktor swasta, menurut Leontinus, akan sangat mengurangi beban pemerintah yang cenderung memaksakan diri untuk menarik kontribusi semua orang. Padahal, pengembangan kapabilitas PMI dapat menjadi lebih optimal apabila menggunakan pendekatan bisnis, yaitu dengan visi yang jelas dan pembiayaan sebagai investment, bukan spending.
"Apabila Indonesia menyiapkan pekerja migran dengan pendekatan bisnis, langkah-langkah perlindungannya ke depan juga akan lebih sustainable. Pemerintah perlu membuka jalan dan memberikan perlindungan, tetapi selebihnya biarkan pasar ketenagakerjaan ini bekerja sesuai mekanismenya," jelas Leontinus.
CSR dan pemagangan
Salah satu bentuk kolaborasi sukses dalam pembiayaan calon PMI adalah inisiatif Paradaya by ParagonCorp. Chief of People and Business Ecosystem Development ParagonCorp Miftahuddin Amin mengungkapkan, Paradaya merupakan inisiatif corporate social responsibility yang bertujuan mengatasi kemiskinan sampai ke akar-akarnya, yaitu ketersediaan lapangan kerja.
Melalui skema ini, dana CSR dialokasikan bagi mitra lembaga pelaksana pelatihan yang telah memiliki komitmen dengan industri offtaker untuk mengupayakan pelatihan bagi unskilled workers hingga menyelesaikan sertifikasi yang dapat digunakan sebagai modal kerja.
"Hingga akhir 2025, Paradaya telah didistribusikan kepada 2.214 penerima manfaat dalam dua angkatan, dengan 672 dari 923 peserta Paradaya batch 1 telah diserap industri. Dari keberhasilan batch 1, kami membuka kerja sama dengan lembaga pembiayaan lain untuk skema co-funding bagi peserta yang ingin menjadi pekerja migran dan mendapatkan pelatihan vokasional intensif," kisah Miftahuddin.
Skema kolaborasi lain adalah kerja sama B2B antara P3MI di Indonesia dengan perusahaan offtaker di negara penerima untuk menyediakan pemagangan bagi pekerja migran, terutama di negara yang membutuhkan sertifikasi laik kerja dengan kualifikasi sangat tinggi dan spesifik seperti Jepang.
Sekretaris Perdana Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Kakeru Fujiyama menyatakan, skema pemagangan ini telah membantu calon-calon perawat lansia (caregiver) asal Indonesia yang selama ini kesulitan untuk memenuhi standar sertifikasi laik kerja di negeri matahari terbit itu yang tidak hanya ketat, tetapi disamaratakan antara pekerja migran dan calon pekerja warga negara Jepang.
"Kami juga menciptakan visa baru khusus calon caregiver pada 2017, dan meluncurkan labor mobility system baru yang menerima caregiver dari tingkat magang, sehingga mereka dapat mengembangkan skill sebelum mengikuti ujian sertifikasi di tingkat nasional. Untuk itu, kami mengubah skema penempatan dari G2G menjadi B2B," cetus Fujiyama.
Tak hanya di Indonesia, problem pembiayaan bagi calon pekerja migran pun terjadi di Jepang. Bank swasta umumnya khawatir menyediakan kredit modal kerja, sehingga pemerintah kota dan prefektur biasanya memiliki dana mengembangkan pusat pelatihan agar calon pekerja dapat menempa kualifikasi di sana sebelum mengajukan pembiayaan.
"Di Jepang, pemerintah kota juga menyediakan dana untuk pelatihan bahasa. Sejumlah kecil public funding dapat menekan risiko yang menarik investasi swasta kemudian. Kolaborasi pemerintah negara asal dan negara penerima akan mempersiapkan iklim sehingga pengembangan manusia ini menjadi lebih investable," pungkasnya.
