Merespon tren pelemahan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) memodifikasi ambang jual-beli mata uang dollar Amerika Serikat (USD) mulai 1 April 2026. Keputusan ini merupakan tindak lanjut operasi moneter dan intervensi pasar valuta asing untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah. Namun, ekonom mengingatkan penguatan kurs tetaplah tanggung jawab semua pemangku kebijakan ekonomi, bukan hanya bank sentral.
Adapun kebijakan baru soal ambang batas jual-beli mata uang USD itu adalah:
- Menyesuaikan ambang tunai pembelian valas dengan menyertakan dokumen pendukung (underlying) dari USD 100.000 menjadi USD 50.000 per pelaku per bulan;
- Menaikkan ambang tunai penjualan valas di pasar DNDF dari USD 5.000.000 menjadi USD 10.000.000 per transaksi;
- Menaikkan ambang beli dan jual Swap dari USD 5.000.000 menjadi USD 10.000.000 per transaksi;
- Menurunkan ambang kewajiban dokumen pendukung transfer dana ke luar negeri dalam valas dari USD 100.000 menjadi USD 50.000 sebagai penguatan ketentuan pelaporan lalu lintas devisa (LLD).
Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, formulasi kebijakan penguatan tersebut merupakan respons kebijakan moneter di tengah menguatnya nilai dollar serta tingginya yield US Treasury yang berdampak pada tingginya suku bunga dan yield obligasi di berbagai negara berkembang. Selain keempat bauran kebijakan tersebut, bank sentral juga sudah menyiapkan skenario lain yang akan disesuaikan secara berkala.
"Optimalitas skenario-skenario ini akan terus kami kalibrasi berdasarkan efektivitas intervensi valas, kecukupan cadangan devisa, dan respons suku bunga. Ketiga bauran kebijakan tersebut kami keluarkan karena masih terlalu awal jika kami menempuh langkah-langkah lebih jauh. Namun, kami pastikan kami sudah memiliki skenario alternatif jika harga minyak naik tinggi," ujar Perry dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur BI, Selasa (17/3/2026).
Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan guna menjaga nilai tukar rupiah di tengah memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah. Pada 16 Maret 2026, BI mencatat kurs rupiah mencapai Rp16.990 per dollar AS, dan hanya sedikit membaik menjadi Rp16.982 di hari terakhir perdagangan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada 17 Maret 2026.
Mengutip data Bloomberg, di pasar luar negeri, nilai tukar rupiah telah mencapai Rp17.006 per dollar AS, melemah 0,46% dibandingkan penutupan pasar terakhir. Dengan demikian, secara year-to-date, rupiah terdepresiasi 1,88%, sementara indeks dollar terhadap mata uang utama (DXY) menguat 2,26% di angka 99,81 seiring meningkatnya arus modal menuju aset safe haven.
"Pelemahan ini sejalan dengan pelemahan mata uang negara non-USD. Sebagaimana dikemukakan, memburuknya kondisi global akibat perang Timur Tengah berdampak pada pelemahan nilai tukar dan keluarnya arus modal dari negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia," ucap Perry.
Selain menempuh langkah-langkah prosedur tetap berupa operasi moneter intervensi di pasar valuta asing Spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di dalam negeri dan pasar non-deliverable forward (NDF) di luar negeri, BI memutuskan untuk mengubah aturan jual-beli mata uang dollar Amerika Serikat terhitung 1 April 2026.
Melengkapi penjelasan Perry, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti menyatakan di tengah volatilitas global yang sangat tinggi, BI akan fokus pada langkah-langkah menstabilkan rupiah. Tidak hanya melalui intervensi di pasar valas, BI juga mengoptimalkan instrumen moneter lain untuk memberikan yield yang menarik di tengah premi risiko yang meningkat.
"Di negara-negara berkembang, semua mata uang terpuruk. Jika rupiah terdepresiasi month-to-date sebesar 1,29%, rupee India terdepresiasi 1,25%, peso Filipina terdepresiasi 7,1%, dan baht Thailand 4,4%. Bukan hanya Indonesia, tetapi semua negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara menghadapi permasalahan yang sama," ucap Destry.
Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Mandiri 2011-2015 itu menyatakan ada hal positif dari situasi pelemahan ini, yaitu meningkatnya volume dan nilai local currency transaction (LCT) rupiah dan yuan Tiongkok yang telah mencapai USD 3,02 miliar. Situasi ini menunjukkan kebutuhan terhadap mata uang selain Dollar juga meningkat.
"Meski pasar domestik tutup, kami terus memantau pasar rupiah-Dollar melalui pemantauan NDF 24 jam dari kantor cabang BI di New York. Jika dibutuhkan, kami bisa masuk untuk melakukan intervensi. BI tetap berada di pasar around the clock untuk menjaga stabilitas rupiah," tegasnya.
Selain memperkuat nilai tukar rupiah, Deputi Gubernur Thomas Djiwandono menyatakan modifikasi ambang transaksi jual-beli Dollar bertujuan untuk mendukung transaksi pembelian valas berdasarkan kebutuhan riil, bukan alasan spekulatif. Kebijakan tersebut ditempuh BI setelah mencermati kondisi likuiditas dan pola transaksi pelaku pasar akhir-akhir ini.
"Sementara threshold beli diturunkan, peningkatan threshold jual bertujuan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam menyediakan likuiditas di pasar derivatif valas domestik. Dalam proses implementasi, BI memberikan masa transisi selama 1 bulan untuk memastikan proses ini akan berjalan secara lancar," tegas Thomas.
Menjaga rupiah jadi tanggung jawab semua
Dihubungi secara terpisah, Ekonom Senior dan Pengajar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengingatkan agar seluruh pemangku kebijakan makroekonomi untuk bersikap responsif, dan bukan reaktif terhadap situasi yang tidak menentu dan berimbas pada nilai tukar rupiah.
Sejauh ini, Ryan menilai, BI telah menempuh kebijakan tepat dengan melakukan pemantauan pasar intensif. Namun, penguatan nilai tukar rupiah bukanlah semata-mata tanggung jawab bank sentral sendirian. Terlebih lagi, intervensi di pasar valas terus-menerus dapat menggerus cadangan devisa, yang terbukti turun USD 4,6 miliar di dua bulan pertama 2026.
"Mengatasi pelemahan rupiah tidak bisa dikerjakan BI sendiri, tetapi juga harus oleh pemerintah. Kementerian Keuangan perlu memastikan APBN bekerja secara optimal, efektif, dan produktif untuk menjawab kekhawatiran pelaku pasar terhadap pelebaran defisit. Jangan lupa, goro-goro MSCI, Moody's, dan Fitch yang membuat portofolio modal asing keluar berawal dari isu fundamental ini," cetus Ryan.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Sementara faktor fundamental menentukan, Ryan memaklumi bahwa sentimen ketidakpastian juga sangat memengaruhi perilaku transaksi. Dalam eskalasi perang, sangat lumrah jika pelaku pasar merasa jauh lebih aman memegang mata uang Dollar yang lebih aman dan likuid, sehingga mudah ditukarkan dalam situasi darurat dengan mata uang negara mana pun.
Di samping Kementerian Keuangan, Ryan menyarankan agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ikut turun tangan untuk menahan agar kejatuhan nilai tukar rupiah tidak terus berlanjut. Terlepas dari pertemuan rutin setiap 3 bulan, tim teknis KSSK perlu menindaklanjuti situasi ini agar pelemahan tidak terus berlanjut.
"Kementerian lain juga harus membantu. Kementerian Perdagangan ikut menjaga surplus neraca perdagangan tidak menipis. Kementerian Perindustrian perlu memastikan industri tetap bergerak, menciptakan kebijakan industrial yang ramah agar dunia usaha tenang berekspansi. Kementerian BKPM menjaga FDI tetap jalan. Semua pihak ini perlu terlibat dalam satu orkestrasi, bekerja secara harmonis," cetusnya.
Selain mendorong semua pemangku kebijakan ekonomi turun tangan, Ryan berharap langkah nyata menyelamatkan rupiah dilakukan lebih dari sekadar tujuan publisitas dan lontaran statement. Karena itu, jika pembaruan informasi perlu dilakukan, data-data yang memperkuat informasi hendaknya juga dikemukakan secara membumi dan mudah dipahami.
"Jangan sampai setelah masyarakat sudah heboh, viral, baru pemerintah mengeluarkan statement yang ternyata tidak membantu juga. Di titik ini, saya pikir Bank Indonesia sudah mempunyai strategi komunikasi yang paling bagus untuk menjaga pasar tetap tenang dan gejolak rupiah bisa teratasi dengan baik," tuturnya.
