Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2026 lalu, jadi lebih dinamis ketika muncul wacana untuk menaikkan lebar defisit fiskal di atas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Konflik geopolitik dan lonjakan harga minyak dunia menyusul pertikaian yang masih berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel, dianggap akan mempengaruhi indikator mikro dan makro di tanah air, sehingga membuat anggaran belanja pemerintah membengkak.
Sementara defisit anggaran selama ini telah dikunci oleh undang-undang, tak boleh lebih dari 3% dari PDB. “Namun dengan berbagai skenario yang kita lakukan, defisit yang 3% sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan," kata Menteri Koordinator Ekonomi, Airlangga Hartarto di sela rapat itu.
Defisit anggaran fiskal ini salah satunya diakibatkan kenaikan harga minyak mentah yang diperkirakan bisa mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per US$, pertumbuhan ekonomi 5,2% dan surat berharga negara (SBN) 6,9%. Menurut hitungan Kementerian Koordinator Perekonomian, perubahan ini akan bermuara pada terjadinya defisit anggaran mencapai 3,18% terhadap pendapatan.
Opsinya, pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Langkah ini pernah dilakukan di era pemerintahan Joko Widodo saat menghadapi pandemi Covid-19. Meski keputusan terakhir berada di tangan Presiden.
Situasi global menekan perekonomian
Situasi perekonomian global yang tidak menentu bisa menekan perekonomian Indonesia juga membuat lembaga pemeringkat Fitch Ratings merevisi Outlook peringkat Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) atau peringkat utang Indonesia menjadi Negatif dari sebelumnya Stabil, sekaligus menegaskan peringkat di level 'BBB'.
Dalam penilaiannya, lembaga ini melihat adanya peningkatan risiko ketidakpastian kebijakan, serta erosi konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan di tengah semakin terpusatnya pengambilan keputusan. Kondisi ini dinilai berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, mengganggu sentimen investor, dan menekan ketahanan eksternal.
Meski demikian, Fitch juga meyakini peringkat 'BBB' didukung oleh rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan menengah yang baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif moderat, serta bantalan eksternal yang cukup.
Faktor-faktor ini masih dibatasi oleh lemahnya penerimaan negara, tingginya biaya bunga utang, serta indikator tata kelola yang tertinggal dibandingkan negara lain dalam kategori 'BBB'.
Fitch memperkirakan kebijakan yang berhati-hati, termasuk kepatuhan pada batas defisit fiskal 3% PDB, akan tetap dijaga. Namun, fokus pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ambisius 8% dan meningkatkan belanja sosial berpotensi mendorong pelonggaran bauran kebijakan fiskal dan moneter secara signifikan.
Risiko tersebut tercermin dari masuknya revisi Undang-undang Keuangan Negara dalam prioritas legislasi 2026. Pelonggaran kerangka fiskal yang sudah lama berlaku, termasuk batas defisit 3%, berpotensi melemahkan kredibilitas kebijakan dan meningkatkan ketergantungan pada dukungan bank sentral dalam pembiayaan defisit.
Selain itu, Fitch memperkirakan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB hanya sebesar 13,3 persen pada 2026–2027. Faktor penekan meliputi pelemahan pajak, pembatalan hampir penuh kenaikan PPN 1 persen, pengalihan dividen BUMN sebesar 0,4 persen PDB ke Danantara, serta restitusi pajak yang bersifat sementara.
“Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak diharapkan meningkatkan penerimaan, tetapi kecil kemungkinan memberikan dorongan material dalam jangka pendek sehingga membatasi ruang fiskal,” katanya.
Disiplin anggaran Pemerintahan Prabowo
Berpijak dari indikator ekonomi yang ada, juga masukan berbagai pihak, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya tetap berkomitmen untuk mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Dimana tahun ini defisit APBN ditetapkan 2,68% PDB.
"Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti Covid-19," kata Prabowo dalam pernyataan resminya Senin, 16 Maret 2026 lalu.
Presiden menolak gagasan sejumlah pemikir ekonomi yang mendorong pertumbuhan dengan menambah utang besar-besaran. Ia menegaskan, sudah seharusnya pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan. "Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan," katanya. "Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan."
Ia menilai Indonesia lebih beruntung dibanding banyak negara lain karena memiliki sumber daya alam seperti sawit dan batu bara yang masih relatif murah dan dapat menjamin ketahanan nasional. Di saat yang sama, pemerintah akan terus mengembangkan panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel sebagai sumber energi alternatif. "Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien," ujar Prabowo.
Sedangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dampak kenaikan harga komoditas termasuk minyak mentah akan tetap dikelola pemerintah melalui peran APBN sebagai shock absorber sehingga daya beli tetap terjaga dan stabilitas fiskal terpelihara.
"Sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026. Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, kita akan tentunya mengatur APBN," kata Purbaya.
Ia menyebut saat ini APBN defisit Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Februari 2026. Defisit disebabkan pendapatan negara per Februari 2026 hanya mencapai Rp358 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp493,8 triliun.
Pendapatan negara ditopang oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp290 triliun atau tumbuh 20,5% (yoy), yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp44,9 triliun. Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp68 triliun dan tidak ada penerimaan hibah.
Sementara itu, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp346,1 triliun dan dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp147,7 triliun. Adapun belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun itu terbagi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp155 triliun dan non kementerian/lembaga sebesar Rp191 triliun.
Purbaya sudah menyampaikan ke Presiden jika kekhawatiran kenaikan harga minyak global bisa langsung mengguncang ekonomi Indonesia, tidak sepenuhnya tepat. Hal itu juga ia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Jumat 13 Maret 2026 lalu.
Menurutnya, Indonesia mempunyai pengalaman baik dalam mengatasi harga minyak dunia yang melonjak. Ia mencontohkan pada 2007–2008 ketika harga minyak dunia sempat melonjak di atas US$220 per barel. Saat itu, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 4,6%.
Hal serupa juga terjadi saat lonjakan harga minyak pada 2011. Saat itu harga minyak dunia di level US$110 - US$120 per barel. Namun, ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh baik.
"Artinya kalau kita punya kebijakan yang pas moneter dan fiskal, walaupun harga minyak gonjang ganjing, kita punya cara atau pengalaman untuk mengendalikan dampaknya ke perekonomian," kata Purbaya.
Fundamental ekonomi masih kuat
Dalam laporannya, Purbaya juga menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia hingga Februari menunjukkan kinerja yang sangat kuat. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) yang pada Februari mencapai 53,8, level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Dari sisi lain, angka inflasi Februari tercatat 4,76% (yoy) sempat menimbulkan kekhawatiran. Namun, Purbaya menegaskan bahwa angka tersebut perlu dilihat secara lebih mendalam.
Jika faktor subsidi listrik pada awal tahun dikeluarkan dari perhitungan, maka inflasi riil hanya sekitar 2,59%. Artinya, tekanan inflasi masih terkendali dan belum menunjukkan kondisi ekonomi yang “terlalu panas”.
Arus modal asing, kata Purbaya, juga menunjukkan tren positif. Meskipun sempat berfluktuasi, sejak akhir tahun lalu hingga Maret tercatat masih terjadi inflow, baik di instrumen moneter maupun pasar saham.
"Kita lihat data di bulan Maret terakhir, yang outflow hanya SBN, Rp0,7 triliun, SRBI inflow Rp2,2 triliun. Jadi saham juga masih inflow Rp2,2 triliun. Jadi setelah guncangan, di bulan Maret sepertinya masih masuk ke sini. Artinya mereka percaya betul bahwa fondasi kita bagus," katanya.Menutup defisit dengan efisiensi belanja
Meski tetap optimis pada kondisi fiskal di tengah konflik geopolitik, Pemerintah juga menyiapkan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga. Efisiensi dilakukan agar defisit APBN tidak melebar di tengah kenaikan harga minyak.
Menteri Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan membatasi pengajuan anggaran baru dari kementerian/lembaga (K/L) guna menjaga stabilitas APBN di tengah ketidakpastian global, termasuk gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Kebijakan pembatasan ini dijalankan bersamaan dengan langkah efisiensi anggaran belanja K/L. Semula, pemerintah menargetkan efisiensi sekitar 10 persen untuk setiap K/L. Namun, Purbaya menegaskan bahwa persentase final pemotongan masih dalam pembahasan.
Pemotongan anggaran akan tetap mempertimbangkan kebutuhan ekonomi nasional agar perputaran uang dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.
“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, efisiensi belanja dan pembatasan pengajuan anggaran akan tetap mempertimbangkan kebutuhan ekonomi nasional agar perputaran uang dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.
“Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu… Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” kata Purbaya.
Purbaya juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tengah menyisir komponen belanja yang dapat ditunda sementara. Fokus penghematan diarahkan pada program-program yang dinilai tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau berjalan lambat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga akan menjadi sasaran efisiensi.
Bahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga akan menjadi sasaran efisiensi. Seperti diketahui, anggaran MBG mencapai Rp335 triliun tahun ini. Purbaya mengaku sudah mendapatkan informasi dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bahwa pemberian MBG dari enam hari seminggu akan dikurangi menjadi lima kali seminggu.
Ini akan menghemat pengeluaran anggaran MBG hingga Rp40 triliun per tahun."Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh. Ini hitungan pertama kasar, tapi bisa lebih," kata Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 25 Maret 2026 lalu.
Masih soal penghematan ini, Kementerian Perekonomian juga sedang menggodok aturan buat pegawai pemerintahan untuk bisa bekerja dari rumah, atau tanpa ke kantor untuk menghemat pemakaian bahan bakar.
Kebijakan ini dinilai bisa memberikan penghematan sekitar 20% pemakaian BBM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan WFH yang cuma berlaku satu hari dalam sepekan hanya untuk ASN. Meski demikian dia mengimbau swasta juga melakukan hal yang sama.
"(Aturan) WFH akan di detailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik," ujar Airlangga. Penerapan kebijakan ini juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri agar bisa berjalan efektif.
Ruang aman fiskal menyempit
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M.Rizal Taufikurahman setuju jika secara umum fiskal Indonesia masih relatif terjaga, namun ruang amannya kini semakin menyempit.
Hal ini berdasar dari sejumlah indikator seperti defisit APBN yang hingga akhir Januari 2026 lalu tercatat sebesar Rp54,6 triliun atau setara dengan 0,21% terhadap PDB. Selain itu pendapatan negara juga tumbuh 9,5% menjadi Rp172,7 triliun. Pada akhir Februari 2026, cadangan devisa negara juga masih tinggi di nilai USD 151,9 miliar atau setara dengan 6,1 bulan impor.
“Namun tekanan eksternal jelas meningkat. Inflasi Februari 2026 sudah 4,76 persen year-on-year, harga minyak volatil akibat konflik global, dan lembaga pemeringkat seperti Fitch serta Moody’s sudah menempatkan outlook Indonesia pada posisi negatif. Jadi, fondasi fiskal belum rapuh, tetapi tidak lagi longgar,” kata Rizal. .
Risiko pelebaran defisit ini menurut Rizal sangat besar, apalagi jika harga minyak tetap bertahan tinggi dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih belum juga mereda. Konflik Timur Tengah dengan adanya serangan terhadap sejumlah infrastruktur juga semakin memperparah situasi.
“Dalam konteks Indonesia sebagai net importir energi, shock seperti ini akan menekan subsidi dan kompensasi energi, memperlebar defisit transaksi berjalan, menekan rupiah, dan pada akhirnya mempersempit ruang fiskal,” jelasnya.
Maka dari itu, Rizal mengatakan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan langkah mitigasi oleh pemerintah yaitu lonjakan belanja energi, pelemahan kurs yang menaikkan beban pembayaran, dan juga penurunan penerimaan apabila pertumbuhan ekonomi menjadi tertahan.
Pemerintah disebut perlu mengambil langkah yang terukur dalam mengelola kebijakan fiskal di tengah tekanan global. Alih-alih menghapus subsidi secara tiba-tiba, pendekatan yang lebih efektif menurut Rizal adalah dengan menata ulang alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran.
Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan keberlanjutan fiskal. “Pendekatan dengan kebijakan yang paling efektif adalah bukan menghapus subsidi secara mendadak, tetapi melakukan retargeting belanja secara lebih presisi. Dalam situasi konflik global, pemerintah sebaiknya tidak mengambil jalan ekstrem,” lanjut Rizal.
Langkah ekstrem yang dimaksud adalah membiarkan inflasi melonjak. Tetapi dilemanya, mempertahankan subsidi yang terlalu luas juga membutuhkan biaya yang mahal dan tidak efisien.
“Strategi yang lebih tepat adalah menjaga bantalan bagi kelompok rentan melalui bansos yang terarah, sambil mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran, memperkuat cadangan pangan dan energi, dan menahan belanja yang multiplier-nya rendah,” ujarnya.
Pada prinsipnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kata Rizal harus juga difokuskan untuk berperan sebagai shock stabilizer, bukan hanya sekadar shock absorber saja.
Mukhlison, Gena Dzikri, Feby Febriana Nadeak
