Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS alami tren pelemahan hingga nyaris menembus level psikologis Rp 17.000. Bank Indonesia (BI) menilai pelemahan ini karena nilai rupiah berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Namun, BI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak khawatir, lantaran mereka menilai transmisi kebijakan moneter sudah berjalan sehingga menjadi basis yang kuat ke depan.
Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), pada perdagangan Kamis (19/2/2026), nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp16.925 per dollar AS, melemah 0,77% point-to-point (ptp) dibandingkan level 30 Januari 2026.
Dalam jumpa pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI secara daring, Kamis (19/2/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo memandang nilai tukar Rupiah telah dinilai rendah (undervalued) dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
Otoritas moneter Tanah Air menilai pergerakan nilai tukar rupiah saat ini tidak dipengaruhi faktor fundamental. Sebab, indikator inflasi, pertumbuhan ekonomi, imbal hasil SBN, maupun indikator lain dalam posisi baik sehingga nilai tukar rupiah seharusnya menunjukkan penguatan.
Menurutnya, fluktuasi nilai tukar yang menyebabkan rupiah mengalami undervalue saat ini cenderung disebabkan faktor teknis premi risiko ketidakpastian global yang memicu tekanan jangka pendek terhadap nilai tukar.
“Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah meningkatnya permintaan valuta asing oleh kelompok korporasi domestik. Akibatnya, nilai tukar rupiah saat ini telah undervalue dibandingkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik dan kuat,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (19/2/2026).
BI mengatakan, sejatinya dana asing yang masuk (capital inflow) masih dalam posisi baik. Berdasarkan data settlement, dari awal tahun sampai akhir Januari 2026, aliran modal asing masuk ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) telah mencapai Rp31 triliun, sementara aliran modal asing masuk ke SBN mencapai Rp530 miliar. investasi portofolio asing hingga 13 Februari 2026 mencatatkan net inflow sebesar USD1,6 miliar.
Melengkapi penjelasan Perry, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti menyatakan, berdasarkan data settlement, aliran modal asing masuk ke SRBI telah mencapai Rp31 triliun, sementara aliran modal asing masuk ke SBN mencapai Rp530 miliar. Aliran masuk portofolio ini memberikan sinyal positif dan membantu stabilitas nilai rupiah ke depan.
“Kami juga terus memperdalam pasar valuta asing kita untuk Rupiah-China Yuan untuk transaksi dengan Tiongkok. Nilai local currency transaction (LCT) kita dengan Tiongkok sudah mencapai setara USD 2,7 miliar pada Desember 2025. Suplai Yuan di pasar valas kita akan ditambah agar ketergantungan terhadap Dollar dapat dikurangi,” ucap Destry.
Posisi cadangan devisa Indonesia pada 30 Januari 2026 pada level USD154,58 miliar. Angka ini setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka cadangan devisa Indonesia saat ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Respon kebijakan moneter
Berkaca dari kondisi tersebut, Rapat Dewan Gubernur BI Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%.
“Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Perry.
Dalam upaya stabilisasi nilai tukar rupiah, BI akan terus meningkatkan intensitas stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.
Ke depan, lanjut Perry, BI memandang nilai tukar Rupiah akan stabil dan cenderung menguat dengan langkah-langkah stabilisasi yang terus dilakukan serta didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tecermin pada imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.
Pacu kredit perbankan
Di sisi lain, meski nilai tukar rupiah mengalami undervalue dan cenderung melemah, Perry mengatakan transmisi kebijakan moneter mulai menunjukkan keberhasilan lewat sejumlah indikator.
Menyusul penurunan BI Rate sebesar 125 bps sepanjang 2025, suku bunga deposito 1 bulan telah turun dari 4,81% menjadi 4,13% dan suku bunga dasar kredit yang turun dari 9,20% menjadi 8,80% pada Januari 2026.
Efeknya, pada Januari 2026, BI mencatat kredit perbankan tumbuh 9,96%, meningkat dibandingkan pertumbuhan kredit Desember 2025 sebesar 9,69%. Secara rinci, kredit investasi tumbuh 22,38%, kredit modal kerja tumbuh 4,13%, dan kredit konsumsi tumbuh 6,58%. Minat penyaluran kredit perbankan juga membaik, tercermin dari lending requirement yang melonggar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan kredit UMKM yang memiliki risiko tinggi.
“Perkembangan positif kredit ini didukung pelonggaran kebijakan moneter dan realisasi program prioritas pemerintah. Meski demikian, peningkatan pembiayaan perbankan perlu ditingkatkan, mengingat undisbursed loan masih cukup tinggi sebesar Rp2.506,47 atau 22,65% dari plafon kredit tersedia,” ujar Perry.
Destry menambahkan, penguatan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) yang menjadi andalan bank sentral untuk mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan akan diarahkan pada interest channel yang baru menerima Rp69,6 triliun.
Padahal, di saat yang sama, insentif KLM melalui lending channel sudah disalurkan sebesar Rp357,9 triliun. Dengan kata lain, bank menganggap penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah seperti hilirisasi, real estate, dan padat karya relatif lebih mudah dibandingkan menurunkan tingkat suku bunga kredit baru.
“KLM saat ini sudah terpakai 4,83% dari giro wajib minimum, sementara batas kita adalah 5,5%. Masih ada 0,67% yang bisa dimanfaatkan, dan kami terus dorong bank-bank untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas karena prospek ekonomi ke depan lebih baik, sementara likuiditas masih cukup ample dengan undisbursed loan sedang menunggu waktu untuk dicairkan,” cetus Destry.
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi menyatakan tantangan besar industri perbankan dalam kinerja intermediasi bukanlah likuiditas, melainkan permintaan menurun. Dalam catatan BRI, permintaan kredit konsumsi turun dari 62,9% pada 2024 menjadi 13,4% pada 2025, sementara permintaan kredit UMKM turun dari 78,4% menjadi 58,8% dalam kurun yang sama. Di saat bersamaan, undisbursed loan meningkat menjadi 10,22%.
“Artinya meski fasilitas kredit telah disetujui, pelaku usaha menahan penarikan, mencerminkan sikap wait and see masih sangat kuat dari nasabah korporasi maupun ritel. Karena itu pertumbuhan kredit bukan sekadar membutuhkan likuiditas tambahan, tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi dapat kembali berjalan,” ucap Hery di Jakarta, Kamis (19/2).
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Hery membenarkan pula mengenai risiko kredit UMKM yang tetap tinggi selama beberapa waktu terakhir. Pertumbuhan kredit UMKM saat ini bukan hanya melambat, tetapi rasio kredit macet juga meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level lebih tinggi. Karena itulah, bank harus melakukan pendekatan selektif dalam rangka mitigasi risiko guna menjaga rasio NPL tetap terkendali.
“Sensitivitas kredit UMKM sangat tinggi karena struktur sektoralnya. Ketika margin tertekan, ekspansi langsung ditahan, berujung kredit yang melemah. Untuk itu, selain meningkatkan pembiayaan bagi sektor bernilai tambah tinggi, ekspansi UMKM perlu dilakukan dengan berbasis ekosistem untuk mengurangi sensitivitas ini,” jelasnya.
Dalam jangka panjang, Hery menilai perlu upaya untuk menutup rumpang antara persepsi kebijakan dan keputusan bisnis, terutama karena tahun 2026 menandai fase normalisasi, terutama untuk memperbaiki indeks daya beli kelas menengah dan kelas bawah yang masih belum kembali ke level sebelum pandemi.
“Meski dana tersedia, dorongan permintaan riil belum bisa dijalankan dengan baik sehingga pemulihan pertumbuhan relatif melambat. Selama kelas menengah belum bisa rebound, ruang ekspansi usaha tetap akan terbatas karena distribusi belum benar-benar merata,” tukasnya.
Pulihkan kredibilitas
Menggarisbawahi langkah-langkah mengangkat rupiah yang mengalami undervalue, Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky menekankan agar Bank Indonesia benar-benar mencermati pembekuan MSCI dan penurunan rating Moody’s yang mengindikasikan terkikisnya kredibilitas kebijakan, berkurangnya koherensi, serta komunikasi kebijakan yang kurang efektif.
“Kedua peristiwa tersebut menyoroti isu besar terkait kredibilitas dan kapasitas institusi serta tata kelola kebijakan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut, munculnya keraguan terkait independensi bank sentral juga memperburuk tingkat kepercayaan investor dan memperparah arus modal keluar,” ucap Riefky, Kamis (19/2).
Riefky mengakui langkah otoritas moneter meningkatkan kepemilikan surat utang pemerintah untuk mengurangi tekanan nilai tukar akibat arus modal keluar yang mencapai USD 1,01 miliar dari pasar saham dan USD 0,37 miliar dari pasar obligasi sudah tepat. Namun, perlu diperhatikan bahwa depresiasi rupiah terbatas terjadi di saat mata uang lain di kawasan mengalami apresiasi. Dengan kata lain, depresiasi rupiah hingga 3,74% YoY mencatatkan kinerja yang lebih buruk daripada mayoritas mata uang negara berkembang.
“Bank Indonesia perlu terus membuktikan independensinya, seiring independensi tersebut belakangan ini dipertanyakan menyusul penunjukan keponakan Presiden sebagai deputi gubernur yang baru, padahal di saat yang sama, Indonesia menghadapi risiko kelayakan investasi yang menempatkan rupiah pada posisi yang rentan,” tegasnya.
