Perum Bulog menyiapkan sekitar 4.000 ton beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia sekaligus untuk kebutuhan ekspor ke Arab Saudi. Jumlah jemaah dan petugas haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi mencapai 205.000 orang.
Komitmen Perum Bulog untuk menyiapkan stok beras tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Pertanian di Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Jakarta (26/1)
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyediaan beras berkualitas untuk konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Bulog bakal menyiapkan beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen untuk ratusan ribu jemaah haji Indonesia yang sesuai dengan standar.
Pengalaman hingga infrastruktur Bulog dinilai bisa menopang kebutuhan beras masyarakat muslim yang menjalankan ibadah haji.
“Dari sisi stok dan sistem logistik, Bulog memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai untuk memastikan pasokan berjalan dengan tepat jumlah, mutu, dan waktu,” ujar Rizal dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (27/1).
Stok Beras Bulog Capai 3,2 Juta Ton
Rizal mengatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada awal tahun ini mencapai 3,2 juta ton lebih. Stok tersebut merupakan beras peralihan dari tahun 2025 ke 2026 yang saat ini tersimpan dengan aman di gudang-gudang BUMN pangan tersebut.
Secara keseluruhan pemerintah menargetkan penyerapan gabah petani setara beras sepanjang 2026 mencapai 4 juta ton untuk penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dengan 3 juta ton diupayakan terserap pada semester pertama.
Rizal bahkan optimistis realisasi penyerapan itu dapat dilakukan karena didukung pengalaman historis panen, kesiapan operasional, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan hingga pemerintah daerah dan petani.
Ia menjelaskan puncak panen umumnya terjadi pada semester pertama, sementara semester kedua cenderung menurun 30 hingga 40 persen akibat faktor cuaca, terutama curah hujan tinggi musiman yang berulang secara tahunan. Karena itu, strategi penyerapan difokuskan sejak awal tahun.
Kemenhaj Gandeng Bulog dan Kementan Ekspor Beras ke Arab Saudi
Kementerian Haji dan Umrah mulai melakukan langkah konkret untuk mewujudkan kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama guna memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.
Dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian di Jakarta (26/1),Indonesia berhenti bergantung pada pasokan beras negara lain seperti Vietnam dan Thailand untuk konsumsi jemaah haji.
“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal seperti dikutip dalam website Resmi Kemenhaj (27/1).
Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim 1447 H/2026 M mencapai sekitar 4.000 ton. Angka ini dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.
Ditjen PE2HU Kemenhaj pun menyepakati komitmen bersama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan pemanfaatan beras nasional. Pihak Perum Bulog sendiri akan menghitung kebutuhan total beras serta menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen. Sementara itu, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras.
Rapat juga membahas aspek regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi. Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia, sehingga diperlukan dukungan dan fasilitasi kebijakan agar produk nasional dapat bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji.
Jaenal menambahkan bahwa kondisi swasembada beras saat ini merupakan momentum emas. Selama ini, tantangan utama penggunaan beras lokal adalah faktor harga. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk nasional dapat memiliki daya saing yang kuat.
Ciptakan Kemandirian Pangan Haji
Pengamat Ekonomi Syariah Irfan Syauqi Beik mengatakan penggunaan beras produksi dalam negeri untuk konsumsi jemaah haji di Arab Saudi mempunyai banyak keuntungan diantaranya menargetkan kemandirian pangan haji pada 2026.
Langkah ini juga bertujuan agar nilai ekonomi haji yang besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan petani di Indonesia.
“Saat ini, harga beras premium Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara pesaing, sehingga diperlukan dukungan kebijakan agar produk nasional dapat bersaing di pasar Arab Saudi,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (27/1).
Kementerian Haji dan Umrah bekerja sama dengan Bulog dan Kementerian Pertanian untuk mengekspor beras langsung ke Arab Saudi sehingga terjadi sinergi ekosistem antara Kementerian dan Lembaga
