Tingginya capaian pertumbuhan ekonomi 5,61% pada triwulan pertama 2026 tidak serta-merta lepas dari evaluasi kritis. Meski impresif, ekonom mulai memperingatkan agar pemerintah memperhatikan faktor-faktor kualitatif penentu kontinuitas pertumbuhan. Tanpa itu, pertumbuhan hanya sekadar angka yang maknanya tidak dirasakan dan berpotensi memperlebar ketimpangan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman menilai pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal I-2026 masih berada dalam bayang-bayang tekanan fundamental makro.
Meski semua indikator menunjukkan ekonomi domestik masih resilien, ia menggarisbawahi adanya paradoks pertumbuhan dan realitas, khususnya yang dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.
Ia beralasan, di balik pertumbuhan tinggi itu, defisit Kuartal I-2026 sudah nyaris 1%. Ini diikuti penurunan cadangan devisa dan melemahnya manufaktur yang seharusnya bisa menciptakan nilai tambah tinggi.
"Apabila pertumbuhan belanja pemerintah dipacu, strategi ini berpotensi menekan kapasitas fiskal, terutama dengan belanja yang fantastis," ungkap Rizal dalam seminar "Menjaga Ketahanan Pertumbuhan Ekonomi" di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Pelemahan di balik pertumbuhan tinggi
Beberapa indikator temuan analisis di INDEF menunjukkan berbagai kemungkinan tersebut. Pertama, pelemahan rupiah terjadi secara progresif sejak akhir Januari hingga Mei 2026, diikuti tren cadangan devisa yang terus menurun.
Kedua, pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 21,81% harus dibayar dengan defisit APBN di triwulan pertama yang telah mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB. Ketiga, rasio gini 0,387 di Kuartal-I sudah melebihi target APBN yang berada dalam rentang 0,377-0,380.
Melalui rasio ini, capaian pertumbuhan menjadi alarm bahwa kemiskinan dan ketimpangan yang ada belum menunjukkan kualitas pertumbuhan. Keempat, sekalipun terjaga, pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi tahunan.
Kelima, investasi swasta masih didominasi sektor mesin, kendaraan, peralatan, dengan pergerakan fluktuatif antartriwulan, sehingga ekspansi investasi belum stabil. Keenam, struktur ekspor nonmigas masih didominasi komoditas bahan mentah yang sensitif terhadap pelemahan harga global dan perlambatan permintaan dunia.
Sebagai kontributor pertumbuhan tertinggi, INDEF menemukan kecenderungan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selalu berada di bawah pertumbuhan PDB sejak 2020. Indikator ini menunjukkan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih dan menguat secara fundamental.
Sektor seperti hotel dan restoran, informasi dan komunikasi, serta pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan yang tumbuh tinggi di kuartal pertama mengindikasikan penggerak ekonomi adalah kelas menengah urban dan pekerja formal yang mampu melakukan konsumsi berbasis gaya hidup, bukan rumah tangga kelas menengah ke bawah yang jumlahnya semakin besar, imbas PHK.
Semua temuan itu menjadi tanda, mengapa pertumbuhan ekonomi tinggi tidak dirasakan secara riil, karena pelaku konsumsi adalah kelas sosial yang menerima THR dan bisa mudik pada momen-momen Natal, Tahun Baru, Imlek, dan Nyepi.
"Sementara stimulus fiskal dikucurkan, belanja pemerintah menjadi semakin dominan bersifat jangka pendek dan konsumtif, alih-alih produktif berjangka panjang," papar Rizal.
Perekonomian perlu penguatan kualitas
Kombinasi pertumbuhan yang terjadi simultan dengan tekanan terhadap rupiah, tergerusnya cadangan devisa, dan risiko fiskal menunjukkan ekonomi butuh penguatan kualitas, produktivitas, dan daya tahan.
Stabilitas kurs lewat penguatan kredibilitas fiskal, penguatan devisa ekspor, pendalaman pasar keuangan, serta reduksi ketergantungan impor strategis adalah sejumlah langkah yang penting ditindaklanjuti.
"Jika fiskal sebagai mesin pertumbuhan yang digenjot sampai dua digit terus dilakukan, kita membayar pertumbuhan ekonomi sangat mahal, padahal kue ekonomi tidak terdistribusi secara merata, sementara angka tinggi tidak merepresentasikan kualitas kehidupan rakyat," tegas Rizal
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Pujarama menambahkan, salah satu paradoks pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal I-2026 adalah sektor yang tumbuh di atas PDB, yaitu sektor dengan andil lebih kecil dari lima sektor utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan.
Tantangannya, di Kuartal II-2026, Indonesia tidak punya 3 hari raya bersamaan, Sementara pertumbuhan sektor dengan kontribusi rendah sangat tinggi, padahal net ekspor turun. "Karena pertumbuhan kurang berkualitas, masih ada ketimpangan antarsektor maupun ketimpangan pendapatan masyarakat, tetapi daya dorong masih bersifat konsumtif dan belum memberikan multiplier effect," ujarnya.
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan
Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penilaian, jika ekonomi Indonesia sangat rentan saat ini, Menurutnya, faktor musiman yang ditimbang memengaruhi tingkat konsumsi, jumlahnya tidak lebih dari 16 hari.
Ini sudah termasuk momentum seputar Idulfitri 1447 Hijriah. Dengan demikian, sekalipun faktor musiman dihilangkan, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tetap merupakan suatu fakta.
Menurut Purbaya, pertumbuhan Q1 2026 juga melanjutkan pertumbuhan Kuartal IV yang lebih cepat tahun lalu. "Saya sudah masukkan likuiditas ke sistem perekonomian, dorong belanja pemerintah merata sepanjang tahun, dan lakukan pembayaran subsidi dan kompensasi sejak awal. Tahun lalu kan tidak seperti itu," tegasnya dalam taklimat di Kementerian Keuangan, Senin (11/5/2026).
Bendahara Negara menambahkan, dengan pemberian stimulus fiskal tepat waktu, seluruh sektor yang digerakkan fiskal akan bekerja secara simultan. Ini memicu perputaran ekonomi hingga ke masyarakat bawah, sehingga tidak ada yang perlu benar-benar dikhawatirkan.
"Pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu tertinggi sepanjang yang saya ingat. Tumbuh setinggi itu menunjukkan daya beli masyarakat memang bagus. Memang belum sempurna, tapi jangan dianggap kita tidak ada kemajuan," ujar Menkeu.
Di saat yang sama, Menkeu mengkritisi cara pandang sebagian ekonom yang mengasumsikan ketidakcocokan data-data makro dengan realitas mikroekonomi. Padahal, data-data makro yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan selama ini adalah akumulasi data-data mikroekonomi yang diambil dari realitas di lapangan.
"Ada yang menganggap ekonomi resesi kalau tetangganya tidak dapat pekerjaan, padahal perlu lihat semuanya. Kalau ada yang tidak kebagian kue pertumbuhan, memang benar. Tetapi kalau dibilang pertumbuhannya hanya makroekonomi, sementara mikroekonomi berantakan, pasti salah. Karena data makro adalah penjumlahan dari data mikro," tandas Purbaya.
Pertumbuhan yang inklusif
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi kinerja pertumbuhan yang mulai memperlihatkan kombinasi lebih seimbang antara konsumsi domestik, ekspor yang mulai pulih, dan investasi yang semakin meluas.
Ia menilai, masuknya investasi menengah ke daerah menjadi faktor penting menjaga keberlanjutan pertumbuhan sekaligus mendorong pemerataan. "Jika tren pembukaan pasar ekspor dan penguatan investasi ini terus dijaga, ekonomi Indonesia tidak hanya akan tumbuh lebih tinggi, tetapi juga lebih inklusif sehingga daerah menjadi sumber pertumbuhan baru," ucap Anindya.
Prasyarat pertumbuhan inklusif tersebut, menurut Anindya, adalah memastikan peningkatan bertahap dana transfer ke daerah yang dipangkas selama setahun terakhir.
Pemda yang sudah menunjukkan kinerja yang baik perlu diberikan insentif dengan menambah dana transfer ke daerah. Karneanya ia mendorong dana transfer ke daerah digiatkan kembali, karena sangat penting dalam menggerakkan perekonomian, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Saat ini, pertumbuhan masih didominasi Pulau Jawa yang menyumbang lebih dari separuh PDB. Belanja pemerintah dan investasi dapat memperluas titik-titik tumpu untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global," ujarnya.
