Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) menunjukkan capaian luat biasa, bahkan jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong relatif tinggi.
Malaysia misalnya, mencatat pertumbuhan sebesar 5,3 persen, Cina 5 persen, Singapura 4,6 persen, Korea Selatan 3,6 persen, dan Amerika Serikat (AS) sebesar 2,7 persen pada kuartal I 2026.
Kondisi ini menunjukkan jika Indonesia masih berada dalam kelompok negara dengan performa ekonomi terbaik di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, capaian Indonesia masih berada di bawah Vietnam yang membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,8 persen pada periode yang sama. Vietnam dinilai berhasil memanfaatkan momentum ekspor manufaktur dan arus relokasi industri global secara agresif.
Kebijakan fiskal jadi instrumen utama
Kendati demikian, pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di jalur positif karena ditopang fondasi ekonomi domestik yang kuat dan lebih berimbang.
Capaian ini, menurut Juda juga menunjukkan kinerja ekonomi bukan merupakan kinerja yang berjalan secara autopilot. "Pertumbuhan tersebut lahir dari kombinasi faktor permintaan dan penawaran yang saling menopang,” ujar dia dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2026 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di Gedung Bappenas, Jakarta (7/5/2026).
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas ekspor, tetap memberikan kontribusi penting, sementara dari sisi suplai didukung oleh penguatan sektor industri, perdagangan, konstruksi, hingga jasa.
Kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan sejak awal tahun. Pemerintah mempercepat realisasi belanja negara agar dampaknya dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat dan dunia usaha.
Strategi ini dilakukan untuk menjaga perputaran ekonomi tetap aktif sekaligus menciptakan efek berganda terhadap sektor-sektor produktif di berbagai daerah.
Belanja pemerintah diarahkan tidak hanya untuk menjaga konsumsi, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat perlindungan sosial.
Dengan percepatan belanja tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi dapat tumbuh lebih merata sepanjang tahun dan tidak hanya terkonsentrasi pada periode tertentu. Langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga optimisme pelaku usaha dan investor.
Selain fokus pada pertumbuhan, pemerintah memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Inflasi disebut masih berada dalam level terkendali sehingga daya beli masyarakat dapat dipertahankan. Kondisi ini tercapai berkat kebijakan Pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tekanan terhadap biaya hidup masyarakat tidak meningkat tajam di tengah dinamika harga energi global.
Kondisi fiskal nasional juga diklaim tetap sehat dan terukur. Pemerintah menilai kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia masih kuat, tercermin dari tetap masuknya arus investasi dan terjaganya stabilitas sektor keuangan domestik. Hal ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi internasional.
Untuk tahun 2027, pemerintah telah menyiapkan strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada “pro-growth dan pro-welfare”. Pendekatan tersebut diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dan merata. Pemerintah ingin memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Berbagai program prioritas nasional akan menjadi fokus dalam strategi tersebut, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, hingga pemerataan ekonomi antarwilayah.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.
Tahun depan, pertumbuhan ekonomi 7,5%
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, Pemerintah saat ini mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dengan fokus utama mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 5,9%-7,5% melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi.
Target tersebut disiapkan sebagai bagian dari strategi percepatan transformasi ekonomi nasional agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
“Rencana Kerja Pembangunan Nasional tahun 2027 ini kami rancang dengan lebih tajam, lebih konkret, lebih realistis, dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun tetap mempertahankan tujuan utama pembangunan nasional kita,” ujarnya.
Tema RKP 2027 mengusung “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” yang diselaraskan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 bertema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
Rachmat menjelaskan implementasi RKP 2027 akan diterjemahkan melalui delapan klaster utama PKPN hingga 2029. “PKPN ini dilaksanakan melalui 8 klaster utama dengan total 60 program untuk memperkuat kemandirian bangsa,” katanya.
Delapan klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Menurut Rahmat, pendapatan per kapita Indonesia hingga 2024 baru mencapai sekitar US$4.910, sementara syarat untuk masuk kategori negara berpendapatan tinggi masih jauh lebih besar. Karena itu, pemerintah menilai percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas harus menjadi prioritas nasional.
Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi secara nominal, tetapi juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah.
Penguatan pertumbuhan di Timur dan Barat
Dalam strategi pembangunan 2027, pemerintah akan mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur yang selama ini dinilai masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Langkah tersebut dilakukan agar sumber pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Di saat yang sama, pemerintah tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Barat yang selama ini menjadi motor utama ekonomi nasional. Pendekatan ini diambil untuk menciptakan keseimbangan pembangunan dan memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah. Pemerintah berharap pemerataan pertumbuhan dapat menciptakan struktur ekonomi nasional yang lebih inklusif dan tahan terhadap gejolak global.
Untuk Pulau Sulawesi, pemerintah akan memfokuskan pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar dalam sektor hilirisasi mineral, pertanian, dan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional.
Pemerintah ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diolah menjadi produk industri bernilai tinggi.
Sementara itu, pengembangan ekonomi Sumatera akan diarahkan melalui penguatan mata rantai utama bioindustri dan sektor kemaritiman. Pemerintah melihat Sumatra memiliki potensi besar sebagai pusat pengembangan industri berbasis kelapa sawit, pertanian, perkebunan, hingga logistik maritim.
Dengan penguatan sektor tersebut, Sumatra diharapkan mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih kompetitif.
Sumber pendanaan alternatif
Dalam mendukung agenda pembangunan tersebut, pemerintah menegaskan pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah juga akan memperluas skema pembiayaan non-APBN melalui kerja sama investasi, kemitraan pemerintah dan swasta, hingga pemanfaatan berbagai sumber pendanaan alternatif. Langkah ini dilakukan agar ruang fiskal tetap terjaga di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin besar.
Bappenas sendiri telah mendesain rancangan pagu indikatif anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.370 triliun untuk tahun 2027. Nilai tersebut dirancang lebih rendah dibandingkan realisasi pagu anggaran belanja K/L pasca efisiensi 2026 yang mencapai Rp1.460,6 triliun.
Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan belanja negara tetap efektif, produktif, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Perlu konsistensi kebijakan yang pro investasi
Dewan Pakar Apindo Danang Girindrawardana menuturkan kalangan pengusaha mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut dinilai menunjukkan ketahanan ekonomi nasional ditengah kondisi global yang masih penuh tantangan, mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga ketidakpastian geopolitik. Dunia usaha melihat pertumbuhan di atas lima persen menjadi sinyal positif bahwa aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi domestik masih bergerak cukup kuat.
Para pelaku usaha menilai capaian tersebut tidak terlepas dari langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat belanja negara sejak awal tahun. Kebijakan fiskal yang ekspansif dianggap berhasil menciptakan perputaran ekonomi di berbagai sektor usaha, khususnya perdagangan, manufaktur, transportasi, hingga jasa.
“Stabilitas inflasi dan harga energi juga dinilai membantu dunia usaha menjaga biaya produksi agar tetap terkendali,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (7/5).
Meski demikian, pengusaha berharap pemerintah tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya melalui kebijakan yang konsisten dan pro-investasi. Dunia usaha mendorong percepatan deregulasi, penyederhanaan perizinan, serta kepastian hukum agar iklim investasi semakin kompetitif. Selain itu, penguatan infrastruktur, hilirisasi industri, dan dukungan pembiayaan bagi sektor produktif dinilai penting untuk menjaga ekspansi dunia usaha tetap berlanjut.