Presiden Prabowo Subianto pada Senin (2/2) menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah demi menjaga kesinambungan pembangunan nasional, terutama dalam memperkuat program prioritas pemerintah.

Saat Presiden memasuki ruang pertemuan, seluruh peserta menyanyikan lagu “Maju Tak Gentar”, dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti secara khidmat.

Dalam kesempatan tersebut, ditayangkan video bertajuk “Indonesia Berdikari” yang menggambarkan arah kebijakan, capaian, serta strategi nasional dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya pemahaman peran dan tugas aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pemimpin rakyat.

Harapan rakyat tertuju pada hadirnya pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Rakyat mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat, semuanya bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. ini adalah harapan semua rakyat,” ujar dia dalam acara tersebut yang disiarkan live Sekretariat Presiden di Jakarta, pada Senin (2/2).

Rakornas tersebut dinilai menjadi momentum penting karena mempertemukan hampir seluruh unsur pemerintahan Republik Indonesia dari pusat hingga daerah dalam satu forum koordinasi nasional

Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku penyelenggara rakornas.

Presiden menilai forum tersebut penting untuk memperkuat semangat bersama seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

Dalam paparannya, Prabowo juga melaporkan program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis hingga pemerataan pendidikan telah menunjukkan capaian nyata sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Seluruh kebijakan tersebut dijalankan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Hingga 2026 program MBG telah berkembang pesat dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Sebanyak 60 juta orang telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 2 Februari 2026. Dari program MBG, 1 juta lapangan pekerjaan tercipta.

'MBG sudah sampai 60 juta penerima hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026, Dengan kondisi sekarang saja hari ini MBG telah ada dapur SPPG yang sudah operasional sebanyak 22.275 dan dalam proses penilaian dan pengajuan 13.829. Dengan 22 ribu saja sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta,” ujar dia.

Prabowo juga mengingatkan seluruh kepala daerah dan pemimpin di berbagai tingkatan untuk tidak menyerah dalam upaya menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Prabowo menekankan bahwa kekayaan alam bangsa sangat melimpah, namun pengelolaannya oleh para elite masih belum optimal.

“Kekayaan kita sangat banyak, tapi terus terang saja bahwa unsur pimpinan di semua tingkat, unsur elite akademis, para profesor, elite politik, elite tentara, polisi, para pimpinan yudikatif, kita harus akui bahwa elite Indonesia masih kurang dalam tugasnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Dari sampah hingga baliho

Prabowo menggagas Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI) sebagai wujud dari komitmen pemerintah menjaga kebersihan.

Salah satu yang menjadi bagian Gerakan ASRI ini adalah penertiban baliho dan spanduk. Prabowo mengaku risih dengan banyaknya baliho dan spanduk yang mengotori jalanan kota.

“(Ada spanduk bertuliskan) 'ayam goreng, pesen satu dapat satu free’, Kenapa harus besar-besar sih? Turis dateng nggak mau lihat spanduk. Bogor itu dulu kota paling indah. Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno) lebih senang di bogor daripada di jakarta,” kata Prabowo.

Untuk itu, Prabowo memerintahkan jajarannya untuk menertibkan baliho dan spanduk-spanduk tersebut. Dia meminta agar aparat berbicara dengan pengusaha di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), hingga asosiasi pengusaha lain untuk duduk bersama membahas penertiban ini.

Prabowo ingin agar jalan protokol bersih dari iklan-iklan yang mengganggu keindahan kota. Selain itu, Prabowo juga menitikberatkan pada pengaturan kabel listrik yang berseliweran.

"Orang ke Bali ingin lihat Bali. Dia tidak ingin melihat (spanduk) Kentucky Fried Chicken besar-besar. (Spanduk) McDonald’s di jalan-jalan protokol. Ditertibkanlah, ajak bicara baik-baik,” katanya.

Ia mengatakan sampah jadi persoalan di berbagai daerah dan diproyeksikan semua tempat pembuangan akhir (TPA) mengalami kelebihan kapasitas pada 2028.

“Saya ingin sampaikan kepada para kepala daerah bahwa masalah bangsa ini sekarang, juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksikan hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Senin (2/2).

Ia mengatakan saat ini pemerintah pusat telah menginisiasi program mengubah sampah jadi energi (Waste-to-Energy) di 34 titik. Total investasi untuk proyek ini mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp58 triliun.

“Saya minta ground breaking beberapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan dua tahun lagi sudah berfungsi,” ucap dia.

Menurut Prabowo, perlu sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah sampah. Namun, karena situasi mendesak, pemerintah pusat akan memimpin proyek ini.

Ia menuturkan saat ini sudah ada inisiatif dari sejumlah bupati untuk mengatasi persoalan sampah. Pemerintah pusat tengah mempelajarinya.

“Sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi. Ini sedang kita pelajari, mungkin bisa saling menukar pengalaman penyelesaian sampah,” kata Prabowo.

“Kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegasnya.

Optimalkan program prioritas

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 merupakan upaya untuk mengoptimalkan berbagai capaian program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sejalan dengan tema yang diusung, yaitu “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

Ia mengatakan, 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menjadi penjabaran dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, banyak keberhasilan yang telah dicapai.

Berbagai keberhasilan tersebut perlu terus dioptimalkan, termasuk pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan dengan menyamakan gerak langkah pemerintah pusat dan daerah. “Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diselenggarakan acara Rakornas ini,” ujarnya.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi agenda strategis pemerintah dalam mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah dalam satu forum koordinasi nasional.

Rakornas tersebut dihadiri sekitar 4.013 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

Bersinergi

Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Denni Purbasari mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dalam kerangka NKRI.

Pusat menetapkan kebijakan nasional seperti pertahanan, moneter, yustisi, sedangkan daerah melaksanakan otonomi seperti layanan publik, pendidikan, kesehatan. “Keduanya wajib berkoordinasi, melakukan pengawasan, menjaga stabilitas inflasi, dan mengoptimalkan pembangunan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (2/2).

Menurut dia, rakornas ini diadakan untuk menyelaraskan program prioritas presiden dengan agenda lokal dan Pemda melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh pusat serta memastikan APBD sejalan dengan APBN demi efisiensi anggaran. 

Konflik utama yang dihindari pemerintah pusat dan daerah di Indonesia adalah konflik kewenangan, sengketa tapal batas wilayah, serta benturan kebijakan regulasi yang menghambat pembangunan. Konflik ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, pelayanan publik yang terganggu, dan ketidakstabilan sosial-ekonomi.