Stimulus Tambahan Menguatkan Jaring Pengaman Sosial

Pemerintah terus berupaya mengentaskan kemiskinan dengan memperluas cakupan penerima jaring pengaman sosial. Anggaran Kementerian/Lembaga yang belum terserap optimal direalokasi untuk keperluan tersebut.

Stimulus Tambahan Menguatkan Jaring Pengaman Sosial

Program perlindungan Sosial (Perlinsos) yang telah dianggarkan untuk 2025 mendapatkan suntikan tambahan melalui paket Stimulus Ekonomi. Anggaran sebesar Rp 503,2 triliun rencananya ditambahkan hingga Rp 16,23 triliun untuk stimulus kuartal IV-2025.

Anggaran Perlinsos dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp 503,2 triliun, meningkat 1,3% dari tahun 2024. Alokasi anggaran ini merupakan prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Program utama Perlinsos mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10,0 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Bansos Sembako bagi 18,3 juta KPM, Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), Tanggap Darurat Bencana, serta berbagai subsidi seperti subsidi BBM, LPG, Subsidi Bunga Kredit, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Berdasarkan laporan APBN KITA per 30 September 2025, realisasi belanja Bantuan Sosial (Bansos) sendiri telah mencapai Rp 112,7 triliun yang mencerminkan penyerapan sebesar 75,5% dari target Outlook. Angka ini menunjukkan kenaikan 1,0% dibanding realisasi tahun sebelumnya, menegaskan upaya pemerintah mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan. Menuju akhir tahun, penyerapan alokasi dana perlinsos melalui Bansos ini tergolong cepat dibandingkan dengan penyerapan sektor lainnya.

Sementara itu realisasi terbesar tersalurkan pada sektor kesehatan dan pangan. Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup Rp 34,7 triliun untuk 96,8 juta peserta, sementara realisasi Bansos Sembako mencapai Rp 34,9 triliun bagi 18,3 juta KPM. Di sektor penguatan keluarga dan pendidikan, Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi Rp 19,6 triliun untuk 10 juta KPM. Sementara itu, investasi di sektor pendidikan diwujudkan melalui realisasi KIP Kuliah sebesar Rp 13,1 triliun (940 ribu mahasiswa) dan PIP sebesar Rp 7,4 triliun (11,5 juta siswa). Total realisasi ini membuktikan prioritas APBN 2025 untuk penguatan jaring pengaman sosial.

Selain alokasi reguler tersebut, Kementerian Keuangan akan menggelontorkan paket stimulus fiskal tambahan sebesar Rp 16,23 triliun pada kuartal IV tahun 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana ini akan diambil dari realokasi pagu anggaran K/L yang belum terserap optimal, tanpa menambah anggaran belanja baru.

Terdapat 8 paket stimulus yang mencakup insentif perlinsos berupa bantuan pangan (beras dan minyak goreng), serta bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), PPN DTP tiket pesawat, serta diskon tiket moda transportasi selama libur Nataru, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata, Jaminan Kematian (JKM), hingga program magang fresh graduate. Lebih lanjut, pemerintah tengah merancang stimulus perlinsos tambahan yang menyasar kelompok pendapatan yang lebih luas, yaitu hingga desil 4. 

Insentif baru ini bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat dan diperkirakan akan menjangkau lebih dari 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk bantuan yang berkaitan dengan pekerja. Rencana ini memperkuat komitmen pemerintah dalam menopang daya beli dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di akhir tahun fiskal.

Perlinsos akan tetap berlanjut di tahun 2026 dengan anggaran yang telah direncanakan mencapai Rp 508,2 triliun.