Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pada Rabu (7/1/2025), Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada akhir 2025, atau tiga tahun lebih cepat dari target sebelumnya 2029.
Dengan demikian, Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat tidak lagi bergantung pada impor beras dari negara lain.
Sementara itu sejumlah pakar pertanian mempertanyakan definisi dari swasembada pangan yang dimaksud di tengah impor pangan lainnya yang masih tinggi.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Rabu 7 Januari tahun 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (07/01/2026).
Prabowo menyampaikan Indonesia harus menjadi negara yang mandiri karena Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah, akan sangat sia-sia jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal.
Pada awal masa jabatannya sebagai Presiden, ia menargetkan swasembada beras dalam waktu 4 tahun, tapi faktanya swasembada beras bisa dicapai dalam setahun.
Sepanjang 2025, produksi beras Indonesia mencapai 34,71 juta ton dan tertinggi sepanjang sejarah.
“Indonesia tidak mengimpor beras sama sekali sepanjang 2025 ini membuktikan Indonesia sudah mencapai swasembada pangan,” ujar dia.
Ia mengingatkan pengalaman Indonesia pada masa pandemi Covid-19, ketika sejumlah negara produsen beras menahan ekspor demi kepentingan domestik masing-masing. Situasi tersebut, kata Presiden, menjadi peringatan keras bagi Indonesia agar tidak lengah dan terus bergantung pada pihak lain, terutama dalam urusan pangan dan energi.
Ia menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada para petani, penyuluh pertanian, serta seluruh komunitas pertanian Indonesia. Menurut Presiden, mereka telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri mandiri.
“Hari ini saudara memberi kepada bangsa dan negara bukti yang nyata. Saudara telah, menurut saya, mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia,” ucap Presiden.
Dalam kegiatan tersebut, Prabowo juga menyaksikan panen di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, yang merupakan bagian dari sentra produksi nasional. Panen dilakukan menggunakan teknologi combine harvester yang memungkinkan proses panen dilakukan lebih cepat, menekan kehilangan hasil, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.
Selain itu, teknologi yang telah disebarluaskan dan diadopsi oleh petani juga terlihat dari varietas unggul padi Inpari 32. Benih padi yang dikembangkan Kementerian Pertanian ini memiliki potensi hasil 8,42 ton per hektare, sebuah teknologi pengungkit produksi padi nasional.
Presiden Prabowo mendorong agar ke depan varietas unggul padi terus dikembangkan untuk menghasilkan produktivitas hingga 15 ton per hektare. Tidak hanya panen, Presiden Prabowo juga menyaksikan demo alat dan mesin pertanian (alsintan), di antaranya drone, dan pompa air, serta hilirisasi pertanian. Berbagai teknologi tersebut merupakan faktor pendorong peningkatan produksi untuk swasembada pangan berkelanjutan.
“Saya melihat produk hilirisasi pertanian luar biasa. Nanti dengan swasembada pangan di mana-mana, saya dijanjikan Pak Menteri Amran dan Wakil Menteri Pertanian didukung TNI/Polri, jagung pun dalam waktu dekat akan swasembada, pakan akan murah untuk seluruh peternak dan petani. Kita akan turunkan harga pakan. Sudah kita turunkan harga pupuk kalau bisa turunkan lagi harganya,” tegasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa modernisasi pertanian menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Menurut dia, penguatan mekanisasi, penyediaan sarana produksi, serta pendampingan petani terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
“Kita harus mendorong pertanian kita berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknolog, produktivitas meningkat, indeks pertanaman naik, biaya produksi turun, dan kesejahteraan petani berdampak,” ucapnya.
Pihaknya juga berkomitmen pemerintah untuk membangun pertanian Indonesia yang modern, efisien, dan berdaya saing, sebagai fondasi kuat menjaga kemandirian pangan dan kesejahteraan petani.
Dipertanyakan
Menanggapi hal tersebut, pengamat pertanian Khudori mengatakan pengumuman swasembada pangan perlu disertai kejelasan definisi dan konteks produksi.
Ia mengingatkan bahwa secara historis, panen raya padi di Indonesia berlangsung pada Februari hingga Mei. Jika panen raya dimaknai sebagai produksi yang lebih besar dari konsumsi, maka secara siklus peluang tersebut baru dimulai pada Februari.
Dia menilai, pemerintah perlu hati-hati dalam penggunaan istilah swasembada pangan. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan didefinisikan sangat luas seperti mencakup hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga air. Dengan definisi tersebut, ia memperkirakan bahwa swasembada pangan secara menyeluruh akan sulit dicapai.
"Mustahil Indonesia mencapainya. Di UU itu pangan dimaknai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman," kata dia.
Khudori menambahkan, hingga kini pemerintah belum menjelaskan secara terbuka batasan swasembada yang dimaksud, apakah pemenuhan kebutuhan domestik hingga 90% atau tanpa impor sama sekali. Tanpa kejelasan tersebut, capaian swasembada akan sulit diukur secara objektif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 Januari 2026, produksi beras nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan produksi tertinggi sejak 2018 dan menghasilkan surplus sekitar 3,81 juta ton.
Ia menegaskan bahwa kenaikan produksi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan struktural.
“Peningkatan produksi lebih banyak disumbang oleh bertambahnya luas panen hingga 1,29 juta hektare, sementara kenaikan produktivitas relatif terbatas, sekitar 0,45%,” ujar dia ketika dihubungi SUAR.id di Jakarta (7/1).
Memasuki 2026, tantangan keberlanjutan produksi dinilai masih besar. Fokus kebijakan pertanian tidak lagi hanya pada padi dan jagung, tetapi juga pada pengembangan komoditas lain seperti kedelai, singkong, dan gula, serta peningkatan produksi telur dan daging ayam untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perluasan fokus ini berpotensi mempengaruhi alokasi lahan, anggaran, dan sumber daya manusia.
Sementara itu, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memproyeksikan produksi beras Indonesia pada 2026 sebesar 33,6 juta ton, menurun dibandingkan 2025. Penurunan tersebut diperkirakan terjadi seiring berkurangnya luas panen dan produktivitas.
Khudori menilai proyeksi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar capaian produksi beras dapat dijaga.
"Ke depan, tantangan utamanya adalah memastikan keberlanjutan produksi. Pengumuman swasembada sebaiknya diikuti dengan kebijakan yang konsisten agar produksi tidak kembali menurun," kata dia.
Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian IPB Dwi Andreas mengatakan konteks swasembada pangan luas bukan hanya beras saja, masih ada komoditas lain seperti jagung dan kedelai.
Ia mengapresiasi untuk pencapaian swasembada beras yang terjadi pada 2025 dan harus dipertahankan untuk tahun berikutnya.
“Untuk beras, Indonesia memang sudah bisa memenuhi tapi masih ada komoditas lain yang menjadi perhatian terutama jagung dan kedelai,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (7/1).
Untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan peningkatan produktivitas melalui teknologi yang mencakup bibit unggul, mekanisasi, irigasi modern, diversifikasi pangan seperti sagu dan sorgum dan optimalisasi lahan.
Bintang jasa
Presiden Prabowo Subianto juga memberikan anugerah penghargaan Satyalancana Wira Karya kepada tokoh lintas sektor yang dinilai berhasil berkolaborasi menjaga ketahanan pangan di daerahnya masing-masing.
Mereka antara lain Mohammad Naudi Nurdika, Setyo Wahono, Aep Syaepuloh, Toni Kasmiri, Yugi Bayu Hendarto, Andhi Ardana Valeriandra Putra, Dili Eko Setyawan, Don Muzakir, serta petani inspiratif Mugi Raharjo, dan Nurul Hadi dari Indramayu.
Salah satunya Aseng, anggota Kelompok Tani Ciraden, Campaka, Kabupaten Cianjur. Aseng yang menjalani aktivitas sehari-hari bertani, menceritakan perjalanannya bersama kelompok tani Ciraden yang mengelola sawah sekitar 15 hektare hingga mendapat penghargaan tersebut.
“Alhamdulillah yang diterima oleh saya itu berupa piagam dan penghargaan. Terima kasih Bapak Endang, PPL Campaka, dan terima kasih Bapak Bupati Cianjur yang sudah mendapatkan piagam ini. Terima kasih banyak,” ujarnya.
Aseng mengatakan peningkatan panen padi di kelompoknya tidak lepas dari pendampingan penyuluh serta bantuan benih unggul (Benih Pajajaran) dari pemerintah.
“Saya mendapatkan bantuan Benih Pajajaran. Biasa suka (panen) 6,5 ton per hektare, sekarang mendapatkan 8 ton per hektare,” katanya.
Ia mengapresiasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sangat membantu dan membela petani. Mulai dari program lumbung padi, penurunan harga pupuk, hingga harga jual gabah yang tinggi.
“Dan harga pupuk yang biasanya mahal, sekarang turun 20 persen. Pupuk murah disubsidi itu sangat membantu buat perekonomian petani,” jelasnya.
Uun Suparma, perwakilan Gabungan Kelompok Tani Desa Kosambibatu, kecamatan Cilembar, Karawang mengapresiasi kunjungan Presiden ke wilayahnya.
“Intinya, saya dan masyarakat di Kecamatan Cilebar merasa diprioritaskan. Yang penting, kami diperhatikan," kata dia.
Saat ini, Uun mengatakan bahwa produksi padi di Desa Kosambibatu berada di kisaran 8–9 ton per hektare. Namun, ia yakin produksi padi di desanya bisa mencapai 15 ton per hektare di tahun ini berkat dorongan dan motivasi pemerintah.
“Bahwa kami sebagai petani ingin meningkatkan segala produksi pertanian yang ada di wilayah kami menjadi meningkat, meningkat, dan meningkat lagi untuk menunjang swasembada pangan yang lebih baik lagi kedepannya,” imbuh Uun.
Dihubungi terpisah, seorang petani padi di Lampung, Suparlin berharap dengan swasembada ini harga di tingkat petani tidak merosot saat panen raya tiba.
"Pemerintah mempersiapkan serapan ketika panen raya tiba dan pemerintah bisa meningkatkan kualitas jenis pupuk subsidi serta ada serapan pemerintah untuk beras organik agar tercipta budaya tanam tanpa mencemari alam," ujar dia ketika dihubungi SUAR, Rabu (7/1).
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) pengamatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.
Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.
Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.
