Pasar pembelian properti di Jakarta diperkirakan akan bakal terus bertumbuh stabil tiap tahunnnya di masa mendatang. Ini ditopang oleh perekonomian yang terus bertumbuh dan ditengah masih terbatasnya pasokan unit properti baru, sehingga tingkat okupansi bisa tinggi.
Managing Director CBRE Advisory Indonesia Angela Wibawa mengatakan, pasar properti Jakarta diprediksi akan mengalami periode pertumbuhan stabil, didorong oleh fondasi ekonomi yang tangguh.
“Pasar properti Jakarta memasuki fase pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Angela Wibawa, Managing Director CBRE Advisory Indonesia dalam jumpa pers, Selasa (18/11/2025).
Ia menambahkan, Indonesia telah mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun dalam lima tahun terakhir. Proyeksi menunjukkan tren serupa hingga 2027, sementara target pemerintah sebesar 6%-8% pada 2029 mencerminkan keyakinan terhadap prospek jangka panjang.
Menurut Head of Research and Consultancy CBRE Indonesia Anton Sitorus mengatakan, pertumbuhan ekonomi bisa jadi landasan
“Ini adalah landasan di mana keputusan properti dibuat, mulai dari ekspansi multinasional hingga investasi lokal,” ujar Anton Sitorus, Head of Research and Consultancy. Anton menegaskan stabilitas itu menjadi dasar dalam melihat arah pasar.
Anton menjelaskan pertumbuhan tetap positif tetapi belum kembali ke level booming seperti periode 2014 dan 2015. Meski demikian, dia menyebut mulai terlihat sinyal yang menunjukkan pasar properti akan bergerak naik secara struktural. Perubahan permintaan dan preferensi penyewa, kata dia, menjadi bagian dari dinamika tersebut.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Menurut Anton, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir stabil di kisaran 5% dan diproyeksikan lembaga-lembaga global akan tetap berada di level yang sama.
Stabilitas ini, kata Anton, memberikan kepercayaan bagi pelaku usahasektor properti untuk terus berkembang meskipun besaran pertumbuhan masing-masing subsektor dapat berbeda.
Sektor perkantoran dan perubahan pola kerja
Pada sektor perkantoran, Anton menjelaskan dinamika perubahan pola kerja setelah pandemi turut memberikan pengaruh. Dia menyebut pergeseran preferensi yang muncul akibat kombinasi antara remote working, efisiensi ruang, dan adopsi teknologi yang mengubah cara kantor digunakan.
Menurutnya, perubahan itu memunculkan pertanyaan baru tentang arah perkembangan pasar dan apakah dinamika ini akan membentuk landscape perkantoran yang berbeda di Jakarta.
“Fly to quality remain strong. Itu didorong oleh cost efficiency, jadi bagaimana efisiensi yang dilakukan perusahaan-perusahaan tenant ini mendorong hal-hal tersebut. Sekarang juga sudah tenant market, jadi negosiasi antara landlord dengan tenant lebih fleksibel. Ada juga tren mengenai preferensi sewa yang fleksibel, yang dulu minimal tiga tahun sekarang lebih bisa dinegosiasikan,” ujar Anton.
Anton juga memaparkan pasokan baru di kawasan Central Business District (CBD) tidak bertambah pada 2025, namun tingkat penyerapan ruang tetap positif. Kondisi ini mendorong okupansi di area CBD naik sedikit di atas 75%, dengan potensi kenaikan harga sewa di gedung-gedung premium.
Menurutnya keterbatasan suplai hingga 2028 membuat posisi gedung berkualitas tinggi semakin kuat dalam proses negosiasi.
Untuk area non-CBD, Anton menjelaskan ketiadaan suplai baru tahun ini membuat okupansi naik kembali ke kisaran 74%. Perpindahan tenant dari gedung lama ke gedung yang lebih modern masih berlangsung, sementara harga sewa di kawasan non-CBD tercatat sebesar Rp111.000 per meter per bulan.
Menurutnya, tren harga sewa di wilayah itu relatif stabil dalam tiga tahun terakhir dengan kenaikan sekitar 1,5% dibanding tahun sebelumnya.
Selain perkantoran, Anton juga menyoroti dinamika sektor industri yang mencakup kawasan industri dan logistik modern. Permintaan lahan industri menunjukkan kenaikan okupansi yang konsisten selama satu dekade, didorong pertumbuhan industri otomotif listrik serta ekspansi pemain logistik. Di sisi lain, kawasan pergudangan modern mencatat tingkat hunian di atas 90% berkat permintaan yang terus meningkat sepanjang 2020 sampai 2025.
“Kita punya ekonomi more than 50% driven by consumption. Konsumsi itu membutuhkan distribusi barang dan jasa, makanya logistik kita berkembang. Sebelum Covid penetrasi e-commerce kita cuma 10%, sekarang sekitar 33%, dan diperkirakan 2029 mencapai 45%. Artinya pemain seperti Tokopedia, Goto, dan Shopee masih akan memerlukan gudang dan tempat-tempat untuk logistik mereka,” ujar Anton.
Transformasi di sektor perkantoran juga terlihat jelas dari sisi kualitas bangunan. Judy Sinurat, Co-Head of Office Services, mengatakan perusahaan kini tidak lagi terpaku pada luas ruang, tetapi pada mutu, keberlanjutan, dan fleksibilitas. Banyak penyewa beralih ke gedung berlabel hijau yang menawarkan fasilitas modern dan kenyamanan lebih tinggi. Perubahan orientasi ini membuat bangunan yang mampu mendukung kesehatan dan produktivitas karyawan semakin dicari.
Albert Dwiyanto, Co-Head of Office Services, menyampaikan CBD Jakarta memiliki stok sekitar 7,1 juta meter persegi ruang kantor. Tingkat okupansi berada di kisaran 75% dengan harga sewa rata-rata sekitar Rp175.000 per meter persegi per bulan. Menurutnya, pasokan baru yang masuk hingga 2028 hanya sekitar 188 ribu meter persegi. “Kekurangan pasokan ini sudah mulai mendorong kenaikan sewa, terutama di gedung-gedung premium, dan memperkuat tren flight to quality,” ujar Albert.
Di luar pusat kota, Ivana Susilo, Head of Industrial and Logistics Services, melihat dinamika kuat pada sektor industri dan logistik. Dia menjelaskan perubahan perilaku konsumen akibat e-commerce serta berkembangnya manufaktur kendaraan listrik telah meningkatkan permintaan lahan industri dan fasilitas gudang modern. Tingkat okupansi yang tinggi di kawasan industri utama menunjukkan minat yang terus naik. “Harga lahan industri serta sewa logistik tetap stabil, namun tekanan semakin meningkat karena pasokan kesulitan mengikuti permintaan,” ujar Ivana.
Program pembangunan pemerintah
Sementara itu, di luar Jakarta, pemerintah terus menggenjot jumlah pasokan hunian bagi masyarakat. Salah satunya dengan Kredit Program Perumahan (KPP).
Realisasi penyaluran KPP sudah mencapai Rp 492,13 miliar hingga 15 November 2025, penyaluran ini termasuk cepat karena program KPP baru diluncurkan pada Oktober 2025
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan realisasi penyaluran KPP yang cukup cepat ini berdampak positif pada perluasan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
sudah ada 245 debitur penerima manfaat dengan rincian Rp 453,18 miliar mengalir ke sisi penyediaan rumah dengan 127 debitur dan Rp 38,94 miliar mengalir ke sisi permintaan rumah dengan 118 debitur.
“Pemerintah bersama perbankan penyalur akan mempercepat penyerapan KPP dalam beberapa bulan ke depan,” ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Jakarta (17/11).
Langkah-langkah percepatan yang disiapkan antara lain memperluas sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, mempermudah akses pengajuan pembiayaan, serta mempercepat proses administrasi agar penyaluran bisa bergerak lebih cepat.
Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di berbagai sektor, termasuk sektor perumahan. Sepanjang tahun 2025, Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong penyediaan dan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui skema KPP, pemerintah menargetkan penyaluran plafon sebesar Rp17,25 triliun dengan sasaran 27.961 debitur di seluruh Indonesia. Program ini terbagi menjadi dua sisi, yaitu KPP Penyediaan Rumah dan KPP Permintaan Rumah.
Untuk KPP Penyediaan Rumah, target penyaluran mencapai Rp13,06 triliun bagi 7.742 debitur, yang diarahkan kepada para pengembang dan pelaku usaha kecil di sektor konstruksi perumahan rakyat. Sementara itu, KPP Permintaan Rumah memiliki target Rp4,19 triliun bagi 20.219 debitur, ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah layak dengan skema pembiayaan ringan.
Pengamat Properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghada mengatakan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) bisa memberikan dua manfaat untuk masyarakat dan ekonomi.
Manfaat bagi masyarakat dan ekonomi adalah membantu masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah dengan harga yang lebih terjangkau.
“Memberikan akses pembiayaan bagi UMKM di sektor perumahan (pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan) untuk mendukung kegiatan usaha mereka,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (18/11).
KPP juga bisa mendorong pertumbuhan sektor properti dan konstruksi yang menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui aktivitas di sektor perumahan dan konstruksi.
UMKM individu dapat membeli, membangun, atau merenovasi rumah untuk mendukung kegiatan usaha.
Pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dapat memperoleh kredit untuk membeli tanah, bahan bangunan, atau membiayai proyek pembangunan rumah.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menargetkan menjadi penyalur terbesar program Kredit Program Perumahan (KPP) yang baru diluncurkan pemerintah. Optimisme tersebut ditopang solidnya ekosistem serta basis data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimiliki BTN di sektor pembiayaan perumahan.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya telah membangun ekosistem pembiayaan perumahan lengkap dari hulu ke hilir yang memberikan berbagai kemudahan bagi para debitur.
"Kami sudah mengidentifikasi ada 2.878 developer rumah, 5.442 kontraktor, dan 4.032 toko bangunan yang bisa mengakses KPP di BTN. Bahkan ada juga pedagang rumah. Kami berharap bisa menjadi mayoritas dalam menyalurkan kredit ini," ujar dia dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (18/11).
Kehadiran KPP, lanjutnya, akan menjadi stimulan untuk mempercepat penyaluran pembiayaan sehingga mengakselerasi pemenuhan Program 3 Juta Rumah milik Presiden Prabowo Subianto.
