Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena pasokan bahan bakar baik solar maupun bensin masih berada di ambang batas aman.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan baik bensin, solar, gas dan avtur tidak akan mengalami penyesuaian harga besok Rabu (1/4/2026).
"Untuk harga BBM subsidi, posisinya tetap flat. Tidak ada kenaikan maupun penurunan, semuanya masih mengacu pada harga yang berlaku saat ini," kata Bahlil dalam siaran langsung dari Korea Selatan yang ditayangkan kementerian, Selasa (31/3/2026).
Ambang batas aman nasional diketahui sekitar 17-18 hari. Sementara itu, untuk jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax Series dan Dex Series, pemerintah bersama Pertamina serta pengelola SPBU masih terus melakukan pengkajian mendalam.
Meski harga pasar fluktuatif, Bahlil menegaskan belum ada keputusan untuk menaikkan harga dalam waktu dekat.
"Sampai saat ini harga masih sama, belum ada penyesuaian," tambahnya.
Bahlil mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilah informasi dan tidak terjebak dalam isu-isu yang belum tervalidasi kebenarannya.
Mantan Kepala BKPM ini juga mengimbau warga agar mengonsumsi BBM secara wajar dan bijak sesuai kebutuhan.
"Kami butuh kerja sama masyarakat. Belilah BBM secara bijak. Konsumsi 50 liter per hari itu sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan normal. Jika tidak mendesak, lakukanlah penghematan," pungkasnya.
Imbauan tersebut menyusul bocornya dokumen berisi proyeksi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk April 2026 bocor ke publik dan memicu aksi panic buying dan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Dokumen yang beredar menampilkan format presentasi dengan logo PT Pertamina Patra Niaga dan mencantumkan sejumlah asumsi perhitungan harga. Dalam dokumen tersebut, harga Pertamax diproyeksikan naik sebesar Rp5.500 per liter menjadi Rp17.850 per liter dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, jenis BBM lain seperti Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex juga disebut mengalami kenaikan dengan nilai yang lebih tinggi.
Informasi tersebut turut dilengkapi dengan data pendukung yang mencerminkan perubahan variabel ekonomi. Salah satunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sekitar 0,34% dalam periode akhir Februari hingga Maret 2026. Selain itu, harga indeks pasar (HIP) untuk bensin RON 92 disebut meningkat signifikan, dengan lonjakan lebih dari 60% secara bulanan.
“Skema harga gasoline dan gasoil naik sejalan dengan tren HIP dalam upaya mendukung arahan pemerintah untuk hemat energi akibat situasi perang US–Israel vs Iran yang menyebabkan harga minyak dunia naik ekstrem dan terjadi gangguan 20% pasokan minyak dunia di Selat Hormuz,” tulis dokumen tersebut.
Diminta tak panik
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, menyusul beredarnya isu kenaikan per 1 April.
Pernyataan itu disampaikan setelah DPR berkoordinasi dengan pemerintah dan memantau respons masyarakat yang sempat memicu antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Sore hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah yang setelah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk DPR RI, barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah, bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non-subsidi,” kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (31/3/2026).
Ia menyebut isu kenaikan harga BBM yang beredar di masyarakat, khususnya terkait tanggal 1 April, telah memicu kepanikan yang terlihat dari antrean di sejumlah SPBU. DPR, kata dia, langsung melakukan pemantauan terhadap kondisi tersebut.
“Sehingga kami monitor hari ini terjadi beberapa antrean di beberapa daerah di pom-pom bensin,” ujarnya.
Ia juga menekankan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk terus memonitor kebutuhan energi masyarakat dan menjaga stabilitas pasokan BBM di dalam negeri.
“Hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, komitmen dari Presiden Prabowo akan terus memonitor dan tetap menjaga agar kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut,” ujarnya.
Terkait potensi kenaikan harga ke depan, Dasco menyatakan belum dapat memastikan karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah. Namun, ia menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
“Kalau ditanya sampai berapa lama, kalau tanya saya saya belum tahu, pihak pemerintah yang tahu, tapi yang pasti pemerintah konsentrasi untuk menjaga itu,” ungkap Dasco.
Sementara itu, terkait isu kelangkaan BBM, Dasco memastikan kondisi pasokan masih dalam keadaan aman. Ia menyebut informasi yang diterima DPR dari pemerintah menunjukkan stok BBM nasional mencukupi.
“Saya tadi tanya sepertinya nggak. Karena kalau menurut dari pihak pemerintah, stok kita cukup. Stok kita masih cukup,” pungkasnya.
Respons Pertamina
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan berbagai data yang beredar luas di media sosial tidak berasal dari sumber resmi dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” ujar Baron dalam keterangannya kepada SUAR, Selasa (31/3/2026).
Pertamina menegaskan bahwa data tersebut bukan merupakan rilis resmi perusahaan. Baron mengingatkan masyarakat untuk tidak menjadikan informasi tersebut sebagai acuan dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan konsumsi energi.
Ia menambahkan, satu-satunya sumber yang dapat dijadikan rujukan terkait perkembangan harga BBM adalah kanal resmi perusahaan, termasuk situs web korporasi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menghindari informasi yang belum terverifikasi.
Meski demikian, Pertamina menekankan bahwa setiap kebijakan harga BBM mengikuti mekanisme dan keputusan yang ditetapkan pemerintah, terutama untuk jenis BBM tertentu yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan subsidi energi.
Baron mengimbau kepada masyarakat untuk mengecek melalui website Pertamina agar tidak termakan berita hoax.
Harga barang naik
Praktisi Senior Industri Migas, Hadi Ismoyo, menilai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi berpotensi menekan daya beli masyarakat, memicu inflasi, serta meningkatkan biaya produksi di sejumlah sektor industri.
Dampak tersebut terutama dirasakan oleh kelas menengah, meskipun ia menyebut kelompok pengguna BBM nonsubsidi umumnya memiliki daya beli yang relatif lebih kuat.
“Namun saya setuju BBM non-subsidi naik, karena daya beli masyarakat pengguna adalah kalangan menengah atas yang daya belinya cukup kuat. Kita harus realistik bahwa harga crude sudah naik signifikan, kita harus membangun sense of crisis supaya bisa survive,” jelas Hadi kepada SUAR.
Hadi menegaskan dirinya tidak sepakat jika kenaikan menyasar BBM subsidi, mengingat pengguna segmen tersebut masih didominasi masyarakat dengan daya beli terbatas. Menurut dia, kebijakan harga perlu mempertimbangkan struktur konsumsi energi nasional agar tidak memperlebar tekanan ekonomi di lapisan bawah.
Dari sisi konsumsi, Hadi menyebut pengguna BBM nonsubsidi saat ini mencapai sekitar 40% dari total kebutuhan nasional. Angka ini, kata dia, didorong oleh implementasi program subsidi tepat sasaran serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk beralih ke BBM nonsubsidi guna mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Konsumen non-subsidi sekitar 40% dari total kebutuhan BBM nasional. Dengan data tersebut, mereka yang sudah biasa di BBM non-subsidi mungkin tidak signifikan jumlahnya yang masuk ke non-subsidi,” ucap Hadi.
Terkait potensi pergeseran konsumsi, Hadi menilai dampaknya relatif terbatas. Hal ini karena sebagian besar pengguna BBM subsidi berada di sektor transportasi. Ia menyebut hampir 80% sektor transportasi masih menggunakan BBM subsidi, sehingga dampak langsung terhadap biaya logistik dinilai tidak terlalu signifikan selama harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan.
Lebih lanjut, ia memperkirakan kenaikan harga BBM dapat memicu kenaikan harga barang turunan hingga maksimal 9%, dengan asumsi kenaikan BBM mencapai 30% dan komponen biaya logistik menyumbang hingga 30% dalam struktur harga produk.
Kenaikan harga tersebut, lanjut Hadi, berpotensi menekan konsumsi domestik karena masyarakat akan menyesuaikan pola belanja.
“Otomatis menekan konsumsi domestik karena kenaikan barang-barang, konsumen akan mengerem atau menata ulang belanja. Namun saya tidak bisa menghitung berapa persennya. Karena di luar kompetensi saya,” katanya.
