Mengambil pelajaran berharga dari peristiwa sepanjang 2025, pemerintah dan dunia usaha bersatu suara mengaktifkan semua mesin pertumbuhan di tahun 2026. Dengan postur APBN ekspansif dan perbaikan iklim usaha yang dijalankan, pertumbuhan tinggi bukan lagi sekadar mimpi jika gerak sinkron setiap mesin memiliki tujuan yang sama, yaitu mengangkat kapasitas ekonomi, bukan sekadar menambah kemampuan belanja.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui perekonomian 2025 mengalami perlambatan signifikan mulai dari awal tahun sampai akhir bulan September. Namun, dengan intervensi kebijakan fiskal dan sinergi dengan Bank Indonesia, pemulihan ekonomi di Kuartal IV mulai berangsur-angsur pulih sebagai landasan untuk pertumbuhan tahun depan.
Meski demikian, Purbaya tidak menafikan bahwa dampak injeksi likuiditas ke perbankan belum seoptimal yang diharapkan karena kebijakan yang belum sinkron di awal. Koordinasi lebih erat antara otoritas fiskal dan moneter yang lebih erat diharapkan dapat mengatasi masalah ini secara tuntas.
"Ke depan, dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dan bank sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026, harusnya pertumbuhan 6% seperti yang saya katakan sebelumnya tidak terlalu sulit dicapai, terutama karena target pertumbuhan Kuartal IV masih 5,5% dan keseluruhan tahun 2025 ada di 5,2%," ucap Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Mengawali tahun 2026, selain mempercepat belanja fiskal dan mempererat komunikasi dengan jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia, salah satu komitmen pemerintah adalah menyegerakan sidang Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang sebelumnya telah dilaksanakan pada Selasa (23/12/2025).
Dengan frekuensi sidang hambatan berusaha yang ditargetkan dapat dilaksanakan 1 kali setiap minggu itu, pemerintah dapat memiliki gambaran lebih jelas mengenai masalah di lapangan yang seringkali dihadapi pelaku usaha dan menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif ke depannya.
"Saya yakin kalau ini dilakukan secara konsisten, iklim investasi dan berusaha akan bergerak semakin baik. Peraturan-peraturan yang mengganggu akan kami deteksi lebih awal dan akan perbaiki secepatnya," pungkas Purbaya.
Menutup tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merangkum perekonomian Indonesia sebagai tahun pertumbuhan yang stabil di tengah ketidakpastian.
Meski dinamika perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian, perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid. Pemerintah terus memastikan stabilitas makroekonomi terjaga serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
“Sepanjang tahun 2025, Pemerintah secara konsisten menjaga stabilitas ekonomi nasional, salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sehingga perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid di tengah tantangan global,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam siaran persnya, Rabu (31/12/2025).
Sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pertengahan Desember lalu, Gubernur BI Parry Warjiyo mengatakan, secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2025 diprakirakan berada dalam kisaran 4,7%-5,5%. Adapun ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 4,9%-5,7% pada 2026.
Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan tetap menjaga stabilitas.
"Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan," ujar Perry.
Enam prasyarat
Dunia usaha mengapresiasi dan mendukung optimisme Menkeu mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 6%, terutama dengan upaya-upaya kemudahan regulasi yang akan didorong. Target APBN 2026 untuk mengejar pertumbuhan 5,4% pun masih sesuai dengan perkiraan konservatif pertumbuhan yang tetap positif, tetapi berhati-hati di kisaran 5,0%-5,4%.
Namun, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menggarisbawahi, terdapat enam prasyarat strategis yang harus mendapatkan prioritas utama dan segera dipenuhi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 bergerak pada pola yang inklusif, produktif dan berdaya saing.
Pertama, penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ajib menekankan kebijakan-kebijakan pemerintah harus bermuara pada semangat yang sama, yaitu penyerapan tenaga kerja.
"Karena masalah mendasar di Indonesia adalah pengangguran dan sektor informal yang menjadi beban ekonomi, maka investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja formal secara signifikan. Pemerintah juga perlu mencegah investasi turnkey, terutama untuk posisi level bawah dengan menerapkan rasio tenaga kerja lokal secara jelas dan konsisten," jelas Ajib dalam keterangan tertulis yang diterima SUAR, Kamis (01/01/2026).
Kedua, bauran kebijakan fiskal dan moneter. Tahun 2025 adalah tahun transisi model kepemimpinan dan fatsun fiskal yang dianut Indonesia, yang sebelumnya menekankan pro-stability menjadi pro-growth. Ajib menilai, gaya kebijakan fiskal ini sangat cocok dengan target Presiden Prabowo yang ingin pertumbuhan ekonomi lebih agresif menuju Indonesia Emas 2045.
"Tetapi, problem yang dihadapi adalah sempitnya ruang fiskal, shortfall penerimaan pajak, dan inefisiensi badan usaha milik negara (BUMN) yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan dan mesin bujeter yang sehat. Pemerintah harus mengedepankan prinsip collect more, spending better. Kebijakan moneter harus berhati-hati menjaga inflasi di kisaran 1,5%-3,5%," ucapnya.
Ketiga, efisiensi biaya usaha universal yang harus menjadi agenda struktural utama dan membutuhkan komitmen kuat pemerintah, dengan prioritas mencakup pemangkasan cost of compliance, pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik dan tenaga kerja.
Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperkuat link and match dunia usaha dan dunia industri dengan dunia pendidikan. Langkah-langkah reformasi vokasi, reskilling-upskilling, dan penguatan literasi digital menjadi prasyarat agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan struktur ekonomi yang semakin berbasis teknologi.
"Tuntutan kenaikan upah yang selalu menjadi isu rutin karyawan, harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing. Ingat, persaingan ekonomi bukan antara Jakarta-Jawa Barat, bukan antara Jawa Tengah-Jawa Timur, tetapi persaingan global Indonesia-Malaysia, Indonesia-Vietnam, Indonesia-Tiongkok, dan negara-negara lain yang mereka terus meningkatkan produktivitasnya," tegas Ajib.
Kelima, pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok. kemitraan terstruktur dan mutualistik BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar akan mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi dalam global value chain. Keenam, kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha melalui mekanisme kolaboratif yang responsif, dengan policy feedback loop.
Dunia usaha selalu membuka ruang dialog agar kebijakan berbasis realitas usaha. "Semangat ini sejalan dengan visi Apindo, yaitu Indonesia Incorporated. Keenam prasyarat ini merupakan pondasi penting mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026. Pertumbuhan ekonomi 6% itu possible, tetapi pertumbuhan ekonomi 5,0%-5,4% lebih achievable," pungkas Ajib.
Tingkatkan kapasitas ekonomi
Berbagi pandangan dengan Ajib, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai apabila persentase belanja pemerintah benar-benar berhenti di kisaran 82,1% seperti diumumkan dalam APBN KiTA bulan Desember 2025, skenario pertumbuhan sekitar 5% menjadi lebih masuk akal karena dorongan belanja negara dan belanja daerah tidak maksimal.
Josua mengingatkan, masalah bukan hanya besaran belanja pusat, tetapi juga kualitas dan sebarannya. Hingga 30 November, belanja pemerintah pusat baru 79,5% proyeksi semester dua dan belanja modal relatif rendah dibanding komponen lain.
"Di daerah, TKD sudah tinggi, tetapi belanja APBD masih terkontraksi dan dana pemerintah daerah di perbankan masih besar. membuat efek pengganda belanja ke perekonomian melemah karena uangnya belum benar-benar menjadi belanja barang, jasa, maupun proyek yang menciptakan aktivitas ekonomi," jelas Josua kepada SUAR, Kamis (18/12/2025).
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Josua mengingatkan, dengan postur fiskal lebih ekspansif tahun ini, terdapat lima catatan untuk Menteri Keuangan dalam memastikan ekspansi tersebut benar-benar mengangkat kapasitas ekonomi, bukan sekadar menaikkan belanja.
Pertama, percepat eksekusi belanja sejak awal tahun dan rapikan manajemen penyerapan agar tidak menumpuk di akhir tahun, karena belanja yang terlambat akan kurang efektif mendorong pertumbuhan dan rawan mengorbankan mutu.
Kedua, memastikan belanja produktif yang mengangkat investasi, produktivitas, dan ketahanan pasokan, sambil tetap melindungi daya beli melalui program yang tepat sasaran.
"Porsi program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat cukup besar, termasuk bantuan sosial dan program perlindungan pendapatan rumah tangga. Tantangannya adalah memastikan ketepatan sasaran, integrasi data penerima, dan kesinambungan pendanaan agar dorongannya stabil, bukan lonjakan sesaat," imbuh Josua.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Ketiga, dorong belanja daerah agar selaras dengan tujuan pertumbuhan nasional. Karena transfer sudah relatif tinggi tetapi belanja APBD melemah, perlu penguatan insentif dan pengawasan penyerapan, termasuk desain transfer yang lebih mendorong belanja modal daerah serta percepatan pengadaan.
Keempat, pada sisi penerimaan, fokus pada penguatan basis dan kepatuhan serta pengamanan penerimaan dari kebocoran, supaya ekspansi fiskal tidak sepenuhnya bertumpu pada pembiayaan.
Kelima, jaga kredibilitas pembiayaan dengan perencanaan penerbitan surat berharga yang rapi dan pemanfaatan kas pemerintah secara hati-hati agar biaya pembiayaan tetap efisien, karena pembiayaan yang mahal pada akhirnya menekan ruang belanja produktif.
"Apabila langkah-langkah tersebut diterapkan secara terpadu, maka ruang fiskal ekspansif tahun depan berpeluang lebih efektif memacu mesin pertumbuhan, sekaligus tetap menjaga kesehatan fiskal dan daya tahan ekonomi," pungkas Josua.
