Aksesi OECD Rampung 80 Persen, Pemerintah Bergegas Selesaikan 3 PR

Pemerintah bergegas menyelesaikan 3 pekerjaan rumah sebagai bagian dari rangkaian aksesi Indonesia ke dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang ditargetkan selesai dalam 2028. Ketiga pekerjaan rumah tersebut antara lain membereskan undang-undang mengenai penyuapan pihak asing (foreign bribery), revisi UU Persaingan Usaha, serta revisi undang-undang statistik.

Hingga awal November 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan proses persiapan aksesi Indonesia ke dalam OECD sudah rampung 80 persen. Pemerintah telah menyelesaikan sebagian kuesioner dan melaksanakan fact-finding mission.

Airlangga menegaskan, keseluruhan rangkaian proses teknis tersebut akan dilengkapi menjelang kedatangan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann ke Jakarta yang direncanakan pada 25 November mendatang.

Dari perkembangan 80 persen tersebut, Airlangga menyampaikan, sejumlah aspek krusial yang diselesaikan dalam waktu dekat antara lain undang-undang penyuapan oleh pihak asing (foreign bribery), revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

“Prioritas saat ini adalah pengaturan foreign bribery yang menjadi persyaratan utama, karena kita belum punya regulasi terkait itu, sementara revisi undang-undang persaingan usaha menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan karena yang kita punya saat ini masih lama sekali, buatan tahun 1999,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Senin (9/11/2026).

Perencanaan beleid baru tersebut, Airlangga menjelaskan, akan meninjau kembali peraturan tindak pidana suap yang telah diatur di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Keduanya akan lebih diselaraskan dengan OECD Anti-Bribery Convention yang telah diadopsi pada 1997 dan kini telah diratifikasi 46 negara.

“Tadi ada perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi juga hadir untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Kita konsentrasi kepada foreign bribery, yakni penyuapan terhadap regulator oleh/kepada perusahaan asing,” imbuh Airlangga.

Sementara itu, mengenai revisi undang-undang persaingan usaha, Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya itu menyatakan telah menerima masukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta mempertimbangkan permohonan Komisi VI DPR-RI yang meminta revisi undang-undang tersebut dipercepat. Namun, secara keseluruhan, kejar target revisi tiga undang-undang tersebut masih akan sesuai linimasa proses aksesi.

“Jadi ini semua masih sesuai dengan target kita. Beberapa hal teknis tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPPU, dan beberapa butir revisi yang akan disesuaikan terutama mengenai praktik merger, akuisi, notifikasi, dan lain-lain,” tukasnya.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, dari 52 kuesioner yang diterima pemerintah dari Sekretariat OECD, 51 kuesioner telah dikirimkan kembali, di samping dilengkapi dengan Kajian Independen oleh OECD sendiri.

Sementara itu, Diskusi tingkat Komite telah diselesaikan oleh 5 dari 25 komite, masing-masing di bidang lingkungan, pembangunan ekonomi, perdagangan, pasar keuangan, dan kebijakan fiskal. Proses ini akan diikuti Technical Review sepanjang tahun 2027.

“Technical Review ditargetkan selesai 2027. Proses cukup panjang ini menyebabkan aksesi negara lain berlangsung 5-8 tahun, sementara Indonesia ditargetkan selesai dalam 4 tahun. Dalam proses Technical Review tahun depan, Menko Airlangga menetapkan agar menteri memimpin delegasi high-level untuk bertemu Komite yang terdiri dari perwakilan 38 negara anggota OECD,” ujarnya.

Integritas perlu jadi nilai bisnis

Kepentingan OECD menegakkan implementasi peraturan antipenyuapan di negara anggotanya merupakan salah satu amanat Konvensi 1997, yang kembali dipertegas dalam 2026 OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum di Paris pada 23-27 Maret 2026 lalu. Lebih dari sekadar masalah hukum, OECD memperluas ruang lingkup korupsi sebagai masalah ekonomi yang berdampak luas.

“Lemahnya penegakan aturan antipenyuapan bukan hanya menyuburkan korupsi, tetapi juga mendistorsi pasar, menggentarkan pelaku investasi, serta merusak pertumbuhan. Perusahaan yang taat aturan bisa kalah, sementara mereka yang lancung dapat memanfaatkan celah akibat minimnya pengawasan,” jelas Kepala OECD Working Group on Bribery Kathleen Roussel dalam salah satu catatannya.

Di sisi lain, Roussel menjelaskan, penelitian OECD menemukan bahwa penegakan aturan yang kredibel justru terbukti menggentarkan potensi kejahatan kerah putih. Menurut Roussel, kuncinya terletak pada prediktabilitas, yaitu ketika pelaku usaha mempercayai penegakan hukum itu nyata, proporsional, dan konsisten.

Dalam hal ini, Roussel menggarisbawahi penegakan hukum bukan hanya soal pemidanaan, tetapi juga rambu-rambu dan cara pemerintah mengatur ekspektasi terhadap pelaksanaan aturan, pemberian insentif atas pelaporan mandiri, serta perlakuan yang adil terhadap perusahaan yang menerapkan good corporate governance secara konsekuen.

Efektivitas undang-undang antipenyuapan juga ditentukan dari efisiensi penerapannya. Roussel menekankan, integritas lebih mudah terinkorporasi dengan nilai-nilai bisnis jika pemerintah dapat lebih dulu menuntaskan harmonisasi kebijakan secara selaras, alih–alih mendorong pengusaha untuk patuh di saat aturan masih inkonsisten dan tumpang-tindih.

“Sistem antikorupsi yang lebih kuat semakin dihubungkan dengan performa keuangan perusahaan yang lebih baik, akses terhadap permodalan lebih besar, dan reputasi korporat yang lebih kuat. Koridor undang-undang yang kredibel membuat kepatuhan dan penegakan hukum dapat saling menguatkan satu sama lain,” cetus Roussel.

Akselerasi tepat waktu

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Advokat Persaingan Usaha Indonesia Asep Ridwan menekankan perkembangan teknologi telah mengubah perilaku, aktivitas, dan struktur persaingan usaha. Ini antara lain didorong proliferasi pasar digital, kompetisi algoritmik, industri yang terhubung via lokapasar, dan transaksi yang melibatkan pertukaran data. 

"Cara pelaku usaha memahami pasar berbeda. Regulasi pun butuh pendekatan baru. Bukan hanya otoritas yang beradaptasi, tetapi juga regulasi yang mengatur, karena kepastian hukum dan efektivitas sangat dibutuhkan," ujarnya.

Asep menjelaskan, ketidakcukupan substansi UU Persaingan Usaha tampak saat harus menangani sengketa ekstrateritorial yang melibatkan pelaku usaha yang berdomisili di luar negeri. Tak hanya itu, undang-undang lama itu juga membatasi pengajuan bukti baru (novum) dalam persidangan pun dianggap tidak sejalan dengan asas proses hukum yang adil atau due process of law.

"Kami meyakini penguatan due process of law sama sekali tidak membatasi otoritas persaingan usaha. Dengan penguatan, putusan otoritas persaingan usaha akan lebih absah karena dihasilkan proses yang lebih kredibel. Ke sanalah kita perlu mendorong spirit amandemen UU Persaingan Usaha ini," tutur Asep.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia James T. Riady menilai aksesi Indonesia ke dalam OECD didukung posisi yang baik dalam hubungan internasional. Kiat pemerintah membina hubungan dengan berbagai pusat kekuatan dunia telah membuka peluang bagi Indonesia, termasuk di bidang ekonomi.

“Pemerintah telah bekerja keras membangun jembatan diplomasi dan menjaga hubungan dengan berbagai negara serta kelompok ekonomi utama dunia, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, India, dan Brasil, serta BRICS, ASEAN, APEC, Timur Tengah, dan Afrika. Hubungan kita dengan blok-blok besar secara umum sangat baik,” ujar kata.

CEO Lippo Group itu menambahkan, hubungan yang terjalin dengan berbagai negara tersebut dapat membuka akses bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang ekonomi global. Salah satu contohnya adalah perkembangan industri komputasi yang memanfaatkan teknologi canggih, termasuk cip NVIDIA, yang mulai masuk ke Indonesia.

Tak hanya itu, James mengingatkan, perubahan peta ekonomi dunia yang semakin berpusat di kawasan Pasifik kini terjadi seiring meningkatnya persaingan antar-kekuatan besar. Menurutnya, kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk memperluas kerja sama ekonomi dengan berbagai negara.

“Indonesia perlu mempertahankan politik luar negeri yang independen dan terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara, termasuk pihak-pihak yang memiliki hubungan yang saling bertentangan. Kita ingin mempunyai hubungan baik dengan semua pihak, tanpa harus menjadi bagian dari pertentangan antara satu pihak dan pihak lainnya,” kata James.