Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 7 Januari 2026 lalu lebih terasa gregetnya, ketika Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional tahun 2025. 

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Rabu 7 Januari tahun 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” kata Presiden saat memberikan pidato di sela acara panen raya.

Menurut Presiden, swasembada pangan merupakan tonggak fundamental bagi kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa. Di mana tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka apabila kebutuhan pangannya masih bergantung pada negara lain.

Ia mengingatkan pengalaman Indonesia pada masa pandemi Covid-19, ketika sejumlah negara produsen beras menahan ekspor demi kepentingan domestik masing-masing. Situasi tersebut, kata Presiden, menjadi peringatan keras bagi Indonesia agar tidak lengah dan terus bergantung pada pihak lain, terutama dalam urusan pangan dan energi.

Dalam pidatonya. Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada para petani, penyuluh pertanian, serta seluruh komunitas pertanian Indonesia. Menurut Presiden, mereka telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri mandiri.

“Hari ini saudara memberi kepada bangsa dan negara bukti yang nyata. Saudara telah, menurut saya, mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia,” kata Presiden.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, swasembada pangan nasional menjadi salah satu capaian terbaik Kabinet Merah Putih sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Swasembada ini adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih dari gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh penyuluh petani Indonesia,” ungkapnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, tahun 2025 menjadi momentum konsolidasi peran Bulog sebagai stabilisator pangan nasional. “Fokus kami jelas, melindungi petani, menjaga cadangan pangan, dan memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan yang stabil dan terjangkau,” kata Ahmad dalam sebuah keterangan resmi.

Berdasarkan data dari Perum Bulog, hingga 31 Desember 2025, Bulog telah mencatat pengadaan beras nasional sebesar 3.191.969 ton dengan rincian 4.537.490 ton gabah kering panen (GKP), 6.863 ton gabah kering giling (GKG), dan 765.504 ton beras. 

Selain beras, Bulog juga mencatat pengadaan jagung dalam negeri sebesar 101.968 ton, dengan rincian 101.770 ton melalui skema PSO dan 198 ton komersial demi menjaga stabilitas harga di tingkat produsen serta memastikan keberlanjutan pasokan jagung nasional.

“Kami turun langsung ke petani untuk memastikan gabah terserap dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Ini bukan sekadar angka, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara kepada petani dan fondasi penting menuju swasembada pangan,” jelasnya.

Di periode yang sama Bulog juga telah menyalurkan Bantuan Pangan sebesar hampir 785.000 ton sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Lalu, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras juga disalurkan hingga sekitar 795.000 ton, dan SPHP Jagung sebesar 51.211 ton.

Penyaluran ini pun menjadi instrumen penting untuk Bulog dalam menahan gejolak harga dan menjaga stabilitas pasokan di tingkat konsumen. “Intervensi pasar melalui SPHP kami lakukan secara terukur dan terawasi. Tujuannya jelas, menjaga stabilitas harga tanpa merusak mekanisme pasar, sekaligus melindungi konsumen dan petani,” lanjutnya.

Di awal tahun 2026, Perum Bulog juga telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas target pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun ini.

Target penyerapan beras pun meningkat dibanding realisasi tahun 2025 sebesar 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Selain itu untuk, penyerapan jagung ditargetkan sebesar 1 juta ton, kedelai 70.000 ton, serta minyak goreng sebanyak 720.000 kiloliter.

Dari aspek penyaluran, beras SPHP akan disalurkan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2026 sebesar 1,5 juta ton, jagung sebesar 500 ribu ton, bantuan pangan selama empat bulan, penjualan beras premium dan medium ke pasar umum sebesar 2,5 juta ton, serta rencana ekspor beras premium hingga 1 juta ton.

Tiga sisi Indonesia swasembada beras

Indikator swasembada beras terlihat dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025 yang diolah Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

"Kalau kita melihat berdasarkan data dari BPS, produksi beras kita kan lebih dari 34 juta ton di tahun 2025. Sementara kebutuhan kita kan hampir 31 juta ton. Kita punya surplus 3 juta ton. Itu saja sudah menandakan kita sudah swasembada," jelas Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa 5 Januari 2026 lalu. 

Adapun surplus yang dimaksud adalah selisih lebih antara produksi terhadap konsumsi beras secara nasional untuk tahun 2025. Surplus beras yang dikalkulasikan oleh Bapanas untuk tahun 2025 ada di angka 3,52 juta ton. 

Capaian ini berasal dari produksi beras sepanjang tahun 2025, yaitu 34,71 juta ton dimana telah melampaui kebutuhan konsumsi beras selama satu tahun, sebesar 31,19 juta ton. Kebutuhan konsumsi itu pun sudah termasuk kebutuhan beras untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 2025.

Ketut juga merujuk beberapa indikator yang menurutnya dapat menggambarkan bahwa Indonesia telah meraih swasembada beras. Rujukan predikat swasembada juga ia sadur dari Food and Agriculture Organization (FAO).

"Pertama, kita tahun ini tidak melakukan importasi beras lagi. Kedua, produksi kita jauh melebihi daripada konsumsinya. Dan yang ketiga, stok Bulog pun juga relatif tinggi, lebih dari 3 juta ton. Artinya tiga sisi ini yang menunjukkan kita bisa menyatakan bahwa posisi kita swasembada," ungkap Ketut.

Sedangkan dari data FAO, memberikan definisi bahwa sepanjang importasinya tidak melebihi 10 persen, maka suatu negara  bisa dikatakan swasembada. “Nah sekarang secara tegas Pemerintah mengatakan tidak ada impor beras konsumsi. Jadi tentu dengan ini, kalau boleh dikatakan ini arahnya sudah swasembada," ujarnya.

Dampak surplus produksi terhadap konsumsi beras menjadikan stok beras di awal tahun 2026 mencapai 12,529 juta ton. Ini sudah termasuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang sebesar 3,248 juta ton. Selebihnya tersebar di masyarakat hingga distributor.

"Persebarannya ada di masyarakat, ada di pedagang, ada di distributor. Dengan begitu, kita butuh selama setiap bulan itu sekitar 2,5 juta ton. Jadi dengan 12,5 juta ton tadi, kekuatan kita sudah sangat kuat untuk menjaga ketahanan pangan. Belum lagi nanti Januari dan Februari produksi. Maret dan April panen raya. Ini menandakan kita di 2026 pun akan semakin kuat," kata Ketut.

Kebijakan pasca swasembada

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai, swasembada pangan tidak berhenti pada kecukupan pasokan domestik. Pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan agar kelebihan produksi dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan bersama. "Swasembada pangan di 2025 itu kita pertahankan. Dan targetnya bukan hanya swasembada cukup, tapi bisa ekspor," tambahnya.

Menurut Sudaryono, optimisme tersebut ditopang oleh peningkatan produksi nasional dan koordinasi lintas sektor, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga penyerapan hasil panen. Skema ini dinilai telah dijalankan sepanjang 2025 dan menjadi dasar untuk melanjutkan kebijakan pada tahun berikutnya. "Insya Allah ke depan, hitung-hitungan di atas kertas, optimis kita bisa mencapai itu," tegasnya.

Banyaknya cadangan beras, memang perlu dibarengi dengan berbagai kebijakan lain agar sektor pertanian bisa stabil memberikan kontribusi bagi perekonomian. Senior Advisor Aliansi Peneliti Pertanian Indonesia (Appertani) M.Husein Sawit menyarankan agar Pemerintah memperlebar rentang harga beras pada rentang yang wajar. 

Menurutnya, besarnya perbedaan harga beras tingkat petani dengan tingkat konsumen perlu dijaga antara 15%-25%. Sedangkan tingkat stabilisasi harga juga dibuat tidak besar yaitu sekitar 10%.

Dengan mengoreksi hal itu, diharapkan mampu mendorong adanya insentif buat modernisasi industri penggilingan padi, yang berdampak pada naiknya kualitas beras serta menekan biaya produksi beras. “Juga mendorong berkembangnya industri hilir by product dari gabah atau beras yang lebih luas dan dalam,” kata Husein. .

Husein juga menyarankan agar penetapan standar kualitas beras dikembalikan ke ketentuan SNI (2015) di mana standar kualitas beras Indonesia sudah mengikuti standar internasional, dan mencabut SNI (2020) terbaru yang dinilai tidak sejalan dengan perkembangan pasar beras.

“Pemerintah perlu fokus dan konsisten dalam mewujudkan integrasi PPK dan PPB, yang saling memerlukan melalui perluasan pasar dan kualitas beras PK. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator, agar integrasi itu berlangsung harmonis,” tutupnya.

Membangun ekosistem demi kesejahteraan petani 

Sedangkan Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan mengingatkan, memasuki Januari 2026, persoalan paling mendesak bagi petani Indonesia bukan lagi soal produksi, melainkan kesejahteraan ekonomi di tengah klaim keberhasilan swasembada.

Karenanya perlindungan harga dan jaminan pasar menjadi krusial. Tanpa intervensi negara yang kuat, swasembada justru berisiko merugikan petani saat panen raya. “Kedaulatan pangan tidak akan bermakna jika petani sebagai produsen justru merugi,” tegasnya.

Kemudian, krisis regenerasi petani semakin nyata. Berdasarkan pembacaan Kusnan, mayoritas petani Indonesia saat ini berada pada usia lanjut, sementara minat generasi muda terhadap pertanian masih rendah karena sektor ini dianggap tidak menjanjikan secara finansial. Pemerintah memang mendorong smart farming dan mekanisasi, tetapi transisi menuju pertanian modern masih menghadapi banyak hambatan di tingkat tapak.

Persoalan lain adalah akses dan hak atas lahan belum terselesaikan. Banyak petani masih tergolong petani gurem, menggarap lahan di bawah 0,5 hektare atau bahkan hanya bekerja sebagai buruh tani. Tanpa reforma agraria yang nyata, kata Kusnan, sulit bagi petani untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Tantangan yang dihadapi petani lainya adalah perubahan iklim dan krisis ekologis yang nyata. Cuaca yang kian tidak menentu menuntut ketersediaan teknologi adaptasi, benih tahan iklim ekstrim, serta asuransi pertanian yang mampu melindungi petani dari risiko gagal panen.

Di sisi lain, efisiensi biaya produksi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ketergantungan pada pupuk kimia dan rantai distribusi yang panjang terus menekan margin keuntungan petani. Kusnan setuju perlu ada penguatan koperasi desa dan penyederhanaan distribusi pupuk agar keuntungan tidak terus tersedot ke tengkulak.

Sedangkan Wardiyono, seorang petani dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengakui, dalam beberapa waktu terakhir, distribusi pupuk, benih, dan alat dan mesin pertanian (alsintan) memang mulai membaik. Namun, ia menilai bantuan tersebut lebih berorientasi pada pencapaian target produksi pemerintah, bukan kesejahteraan petani.

“Soal pupuk, sekarang mudah. Tapi kualitas pupuk subsidi beda dengan yang non-subsidi. Soal benih, petani tetap harus nebus, dan kualitasnya sering kalah bagus dibanding benih yang dikembangkan petani sendiri,” katanya.

Benih bantuan, menurutnya, sering kali tidak adaptif dengan kondisi lokal. “Bagi petani, dapat bantuan benih itu malah seperti dapat bencana. Tumbuhnya enggak seragam, hasilnya enggak maksimal,” ujarnya.

Hal serupa terjadi pada alsintan. Bantuan alat pertanian disalurkan melalui kelompok tani formal yang dibentuk pemerintah. Dalam praktiknya, alat tersebut kerap dikuasai segelintir orang dan disewakan kembali kepada petani.

“Petani tetap bayar. Sama saja. Bantuan itu bukan untuk petani, tapi untuk pengurus kelompoknya,” kata Wardiyono.

Ia juga mengkritik dorongan pemerintah agar petani melakukan indeks pertanaman hingga empat kali setahun (IP400). Menurutnya, kebijakan itu justru menunjukkan kebingungan pemerintah karena hanya mengejar produksi tanpa mempertimbangkan daya dukung lahan dan keberlanjutan petani. “Itu akan merusak secara jangka panjang. Tanah rusak, petani tetap enggak untung,” ujarnya.

Saat ini, Wardiyono mengakui akses pasar sedikit membaik. Pedagang mulai datang langsung ke lahan, dan harga kadang bisa menembus di atas Rp7.000 per kilogram. Namun kondisi tersebut sangat fluktuatif dan tetap mengikuti mekanisme pasar.

“Kalau panen raya, harga tetap jatuh. Tetap di bawah harga pemerintah. HPP itu enggak selalu menentukan harga di lapangan,” katanya.

Ia menilai, inilah persoalan mendasar yang tak kunjung diselesaikan negara. Petani selalu membeli sarana produksi saat harga mahal, lalu menjual hasil panen ketika harga murah. Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, mustahil petani memperoleh keuntungan.

“Analisa usaha apa pun enggak akan untung. Beli mahal, jual murah. Itu sebabnya regenerasi petani susah. Enggak ada orang mau melakukan pekerjaan yang terus merugi,” ujarnya.

Bagi Wardiyono, solusi pangan sebenarnya sederhana yaitu memuliakan petani. Ia menilai negara terlalu fokus pada angka produksi dan melupakan manusia di baliknya. “Petani itu harus dijamin. Pendidikan anaknya, kesehatan keluarganya. Biar petani tenang. Walaupun enggak digaji, dia tahu kebutuhan dasarnya ditanggung negara,” katanya.

Mukhlison, Dian Amalia dan Gema Dzikri