Saudaraku, di tengah riuh kekuasaan dan desir kepentingan, politisi dan intelektual adalah dua penyangga kewarasan publik. Jika satu retak, bangunan bersama miring; jika keduanya rapuh, peradaban menunggu runtuh.
Agar kebijakan memantulkan nalar publik—jernih dan berpijak pada kenyataan—Pierre Bourdieu mengingatkan: politisi perlu bersikap bak ilmuwan, tekun pada fakta dan rendah hati pada bukti. Tanpa disiplin pengetahuan, kekuasaan mudah tergelincir menjadi kehendak sepihak—dari obor penerang menjadi api yang menghanguskan.
Namun ironi kerap datang. Joseph Stiglitz menandai paradoks: sebagian ilmuwan justru berperilaku seperti politisi. Dalam pusaran kebijakan, argumen tak lagi dipandu data, melainkan kedekatan. Fakta dipilih untuk menyenangkan kuasa. Ilmu berhenti menjadi lentera, berubah menjadi cermin bagi majikan.
Lumrah bila politisi tak selalu luas erudisinya. Tetapi petaka bila intelektual menanggalkan kedalaman dan akal sehat. Jika politik berputar tanpa arah visioner, sebabnya bukan hanya pada panggung kuasa, melainkan pada sunyinya nurani intelektual.
Saat logika ilmu tunduk pada nalar politis, intelektual menjelma stempel kuasa. Di situlah nurani diuji: menjadi penjernih atau pengeruh.
Sejarah telah mengingatkan dengan getir. Joseph Stalin pernah berkata, “One death is a tragedy, one million is a statistic.” Saat angka menggantikan wajah dan statistik menelan tangis manusia, kewarasan publik tercerabut dari akarnya.
Karena itu, menjaga kewarasan publik bukan kerja sesaat, melainkan laku batin yang panjang—menuntut politisi yang mau belajar dan intelektual yang setia pada kebenaran. Tanpa persekutuan keduanya dalam cahaya akal sehat, kebijakan tak akan berbuah kebajikan, melainkan kesesatan.
Tulisan di atas merupakan renungan karya Cendekiawan Yudi Latif. Tim SUAR sudah mendapatkan izin untuk dimuat di website kami.
